Muhammadiyah Bangun Gedung MSUS Senilai Rp35 M, Mendikdasmen: Tidak Ada Pengajuan ke Pemerintah

JOGJA.COM, YOGYA - Tindakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam membangun gedung sekolah Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) dengan nilai Rp35 miliar mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Karena pembangunan gedung sekolah yang berada di Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul tidak sama sekali mengajukan bantuan kepada pemerintah.

Abdul Mu’ti, seorang kader Muhammadiyah, menyampaikan bahwa fasilitas baru ini merupakan bentuk kerja sama nyata yang dilakukan lintas sektor oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta serta PDM Bantul dalam mendukung amal usaha organisasi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah, tadi pak ketua PWM menyampaikan sebesar Rp 35 miliar tanpa ada pengajuan revitalisasi bahkan satu rupiah pun. Jika dia mengajukan, saya akan menjawab tidak ada anggaran sebesar itu," ujar Abdul Mu’ti di tengah peresmian gedung baru MSUS yang berlangsung pada hari Minggu, (5/6/2026).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menganggap kehadiran sekolah MSUS sebagai contoh nyata mengenai besarnya partisipasi aktif masyarakat sipil dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Partisipasi masyarakat ini dinilai sangat sesuai dengan arah visi pemerintah saat ini dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, serta sejalan dengan Visi Asta Cita keempat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghasilkan generasi Indonesia yang kompeten, berwatak, dan bermutu.

Di dalam sistem pembelajarannya, MSUS menggabungkan kurikulum nasional dengan program-program internasional sambil tetap menjaga kearifan lokal.

"Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional serta berbagai program internasional, tanpa mengabaikan akar budaya masyarakat Yogyakarta. Hal ini dapat menjadi contoh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang memenuhi standar nasional sambil menjaga kekuatan dan budaya lokal," ujar Abdul Mu'ti.

Namun, ia mengakui bahwa belum semua lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah memiliki kualitas yang sama dengan hasil yang dicapai oleh Muhammadiyah Sapen.

Isu ketimpangan kualitas pendidikan ini tidak hanya menjadi tugas bagi pengelolaan internal organisasi Muhammadiyah, tetapi telah berubah menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh negara secara keseluruhan.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan kualitas bangunan dan fasilitas sekolah yang belum memadai, pihak kementerian mengambil langkah strategis dengan membentuk direktorat baru serta menunjuk staf khusus yang berfokus pada peningkatan mutu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Di kementerian kami, dibentuk direktorat baru terkait peningkatan mutu pendidikan dan kami menugaskan staf khusus untuk mengurus pendidikan di daerah 3T, serta sekolah-sekolah yang fasilitasnya jauh dari ideal kami utamakan untuk direvitalisasi," ujar Abdul Mu'ti.

Di sisi lain, dalam pidatonya pada acara Sarasehan Pendidikan dengan tema Peran Muhammadiyah dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas bagi Semua, yang dihadiri oleh para kepala sekolah, rektor universitas, kepala dinas pendidikan, serta pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah se-DIY, menteri juga menyampaikan perhatian terhadap isu kesejahteraan guru.

Abdul Mu'ti tidak membantah bahwa isu gaji atau penghasilan guru tetap menjadi masalah paling penting, rentan, dan mudah memicu perdebatan masyarakat selama masa kepemimpinannya di kementerian, sehingga mengharuskan pendekatan komunikasi publik yang sangat hati-hati dari para pejabat struktural.(hda)