Penyebab Ketum Projo Budi Arie dipolisikan relawan Prabowo, terancam pasal penghasutan makar

PALU.COM - Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Relawan Gerakan Cinta Prabowo pada Rabu (2/9/2026).

Laporan polisi tersebut dipicu oleh pernyataan Budi Arie dalam sebuah acara diskusi di Jakarta yang memicu kegaduhan publik.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, mantan Menteri Koperasi itu secara terbuka melontarkan analisis mengenai potensi percepatan Pemilu sebelum tahun 2029.

Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Budi Arie saat berbicara di samping Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sehingga memicu sorotan tajam dari berbagai pihak.

Kelompok Relawan Gerakan Cinta Prabowo menilai narasi yang dilemparkan oleh Budi Arie merupakan bentuk narasi berbahaya yang berpotensi memprovokasi stabilitas nasional.

Kuasa Hukum Relawan Gerakan Cinta Prabowo, Doni Hendrasanto, mengonfirmasi bahwa aduan masyarakat (dumas) tersebut telah diterima oleh pihak Bareskrim Polri.

"Sore hari ini kita baru selesai membuat laporan pengaduan masyarakat di Bareskrim dan sudah diterima sore ini," ujar Doni di Bareskrim Polri, Jakarta.

Doni menjelaskan, inti dari laporan yang dilayangkan oleh kliennya berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana penghasutan dan makar.

Pihak pelapor melampirkan sangkaan Pasal 193 juncto Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penghasutan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

"Itu kegiatannya yang kita laporkan adalah upaya, dugaan upaya melakukan makar dan penghasutan," tegas Doni di hadapan media.

Doni menegaskan bahwa alasan utama pelaporan tetap dilanjutkan adalah karena Budi Arie enggan menarik ucapan yang telah dilontarkannya meski sudah meminta maaf.

"Di satu sisi tidak akan mencabut keterangannya, di satu sisi meminta maaf. Ya sudah, kami laporkan saja di Bareskrim," lanjut Doni.

Permintaan Maaf Budi Arie

Sebelum laporan resmi dibuat, Budi Arie sempat mengunggah permohonan maaf melalui akun media sosial pribadinya pada Rabu (26/8/2026).

Dalam klarifikasi tersebut, Budi Arie mengakui bahwa pernyataan yang disampaikannya telah memicu keresahan dan salah penafsiran di tengah masyarakat.

Ia berdalih bahwa narasi percepatan Pemilu 2029 merupakan murni analisis pribadi dan tidak berkaitan dengan sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Pernyataan dan analisis tersebut merupakan pernyataan dan analisis pribadi saya, tidak ada hubungan dengan Bapak Joko Widodo," kata Budi Arie dalam unggahannya.

Ketum Projo tersebut menyatakan siap bertanggung jawab serta menghadapi seluruh konsekuensi hukum atas kegaduhan yang bersumber dari analisanya.

Sederet Kontroversi Budi Arie

Sosok Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo ini pernah menjadi menteri di era Jokowi dan Prabowo.

Di era Jokowi, Budi Arie menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo).

Selanjutnya, Prabowo juga melantik menjadi Menteri Koperasi, hingga terkena reshuffle kabinet September 2025 lalu.

Berikut sederet kontroversi Budi Arie mulai dari ketika menjabat menteri di era Jokowi, Prabowo, hingga terakhir pernyataannya soal percepatan Pemilu 2029. 

1.Video Pernyataan Percepatan Pemilu 2029 Viral

Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan beredarnya potongan video Budi Arie Setiadi saat berbicara di hadapan Jokowi dan sejumlah audiens. 

Video tersebut memicu gelombang spekulasi politik.

Dalam rekaman itu, mantan Menteri Koperasi tersebut mengajak audiensnya untuk tidak terpaku pada skenario Pemilu 2029. Ia bahkan mengaku telah membisikkan insting politiknya secara langsung kepada Jokowi.

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau.

Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ucap Budi Arie yang langsung dijawab seruan  "Siap!" dari audiens.

Lebih jauh, Budi Arie mendeskripsikan kondisi masyarakat saat ini sebagai sebuah anomali.

Ia membandingkan dinamika sosial dan ekonomi saat ini dengan patahan sejarah pada masa transisi Orde Baru ke era Reformasi 1997-1999.

"Potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," ucap Budi Arie.

2. Perempuan Lebih Kejam dari Laki-Laki 

Pada Juni 2024 lalu, Budi Arie menuai kontroversi saat berkomentar terkait kasus pembakaran yang dilakukan oleh Briptu FN terhadap suaminya, Briptu RDW, yang dipicu oleh judi online. 

Waktu itu, Budi sempat menyebut perempuan lebih kejam dari laki-laki. 

"Ternyata perempuan lebih kejam dari laki-laki. Ini tanpa stereotip gender, tapi istrinya yang membunuh suaminya yang polisi," ujar Budi.

3. Tidak Tahu Kebenaran Akun Fufufafa

Saat masih menjadi Menteri Kominfo, Budi Arie sempat memberi pernyataan tidak mengetahui kepemilikan akun Fufufafa yang viral di media sosial.

Ia mengklaim bahwa akun yang sering menulis komentar bernada negatif kepada Prabowo Subianto itu bukan milik Gibran Rakabuming Raka.

"Bukanlah, bukan (akun Gibran)," kata Budi 

4. Mantan Anak Buah di Komdigi Lindungi Judol

Saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie merasa dikhianati oleh mantan anak buahnya, T dan AK yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online. 

Diketahui, T dan AK serta sejumlah pegawai Komdigi menjadi operator bandar judi online.

5. Judi Online Dikenakan Pajak 

Budi Arie juga sempat menuai polemik setelah diduga mengusulkan penerapan pajak judi online.

Hal ini bermula saat dirinya melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI dan mengatakan bahwa judi online termasuk kejahatan transnasional karena server situsnya di luar negeri seperti Kamboja dan Filipina.

6. Artis Bisa Jadi Duta Anti Judi Online

Sekitar Agustus 2023, ada sejumlah publik figur yang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan promosi judi online (judol) melalui konten-konten di media sosial.

Di antaranya sempat mencatut nama aktris Wulan Guritno.

Menanggapi hal tersebut, Budi Arie yang waktu itu menjadi Menkominfo kemudian mengusulkan agar Wulan Guritno dijadikan sebagai duta judi online.

(*)

Artikel telah tayang di Medan/news