Diutus Prabowo mencalonkan Dirjen WHO, Menkes Budi siap jadi suara negara berkembang di PBB

Ringkasan Berita:

• KSP Dudung Abdurachman menyebut pemerintah menetapkan UKT PPDS berbasis rumah sakit sebesar Rp2 juta per semester untuk prodi bedah dan Rp1,5 juta untuk non-bedah. 
• Kebijakan ini disertai izin operasional 25 prodi baru PPDS hospital-based.
• Langkah tersebut ditujukan memperluas akses pendidikan dokter spesialis dan mengatasi kekurangan tenaga medis, terutama di daerah 3T. 
• Pemerintah juga menargetkan penambahan 55.712 dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan di 481 kabupaten/kota.

NEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai kandidat Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

Pencalonan ini merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa memimpin lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia menyebut langkah ini adalah bentuk tugas negara yang harus dijalankan.

"Itu kan amanah dari Bapak Presiden yang menyampaikan bahwa kita adalah negara besar tapi belum pernah menjadi orang nomor satu di lembaga PBB. Jadi beliau melihat ada kesempatan seperti itu, ya diminta agar cobalah maju," ungkap Menkes Budi usai menemui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Sebagai pembantu presiden, Budi menegaskan dirinya pantang menolak instruksi tersebut.

"Ya saya kalau ditugaskan oleh Bapak Presiden, ya harus kita lakukan," tegasnya.

Dalam pencalonannya, Budi membawa misi khusus untuk menyuarakan kepentingan kelompok negara berkembang atau Global South.

Menurutnya, negara-negara tersebut memiliki populasi mayoritas namun kerap kurang terwakili di tataran global.

"Kebetulan pada kesempatan ini banyak sekali negara-negara yang merasa bahwa perwakilan atau suara dari negara-negara berkembang atau global south ini harus lebih didengar. Karena mereka kan dari sisi populasi lebih banyak dan lebih miskin," ujarnya.

Ia menilai kepemimpinan lembaga dunia mutlak membutuhkan perspektif dari negara-negara tersebut.

"Sehingga perlulah ada wakil dari negara-negara global south atau negara-negara berkembang di pimpinan lembaga-lembaga dunia seperti ini," tambahnya.

Menkes Budi juga menyinggung ketokohan Presiden Prabowo di kancah internasional yang menjadi modal kuat di balik mandat ini.

"Dan Bapak Presiden kan sangat apa ya, Bapak Presiden kan sangat besar influence nya atau pengaruhnya di sana, jadi beliau menitipkan amanah ke saya kalau bisa wakililah negara-negara berkembang ini agar mendapatkan perhatian di tataran global," papar Budi.

Terkait tahapan pemilihan dan persiapannya, Budi menyebut prosesnya masih cukup panjang.

Saat ini, ia mengaku masih berfokus menyelesaikan tugas-tugas kesehatannya di dalam negeri.

"Kan prosesnya masih lama ada 2 tahapan. Januari akan dipilih menjadi 3 oleh execellency WHO dan kemudian nanti bulan Mei baru dilakukan pemlihan karena 1 negara 1 suara," jelasnya. 

“Sekarang lagi sibuk ngeberesin kerjaan juga ada di sini,” tutupnya.

Kapan pemilihannya?

WHO  Organisasi Kesehatan Dunia yaitu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas mengoordinasikan kesehatan masyarakat internasional. 

Berdiri  7 April 1948, WHO bermarkas  di Jenewa, Swiss, dengan jumlah anggota  194 negara termasuk Indonesia.

Dirjen WHO saat ini Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Pemilihan Dirjen WHO yang baru dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027 dalam rangkaian Sidang Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) ke-80. 

Tahapan Pemilihan Dirjen WHO Periode 2027–2032:

• 24 September 2026: Batas akhir pengajuan pencalonan kandidat oleh negara-negara anggota.
• Januari 2027: Dewan Eksekutif (Executive Board) WHO akan melakukan penyaringan dan memilih 3 kandidat utama.
• Mei 2027: Pemilihan resmi dilakukan melalui pemungutan suara oleh 194 negara anggota WHO di Jenewa, Swiss.
• 16 Agustus 2027: Masa jabatan Dirjen WHO yang baru resmi dimulai menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus.