Analisis Andi Widjajanto soal demokrasi terpuruk & publik kian tak puas pada Prabowo

bengkalispos.com, YOGYAKARTA - Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) DPP PDI Perjuangan Andi Widjajanto menyebut keterpurukan demokrasi di Indonesia tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa.

Akademikus yang kondang dengan inisial AW itu mengatakan pelemahan demokrasi akibat pelegalan kekuasaan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.

Andi menyampaikan hal itu saat menjadi panelis utama dalam Session I: Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia pada Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) Conference 2026 di Yogyakarta, Jumat (4/9).

Dalam konferensi itu, AW mengungkit pelemahan demokrasi dalam pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi undang-undang (UU) pada 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat putusan tentang pencalonan pilpres dengan prosedur sendiri, hingga revisi UU TNI pada 2025 melalui legislasi normal.

"Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan," kata AW. 

Senior Advisor LAB 45 itu juga menyoroti kondisi ekonomi tanpa syarat atau money without condition di Asia Tenggara serta rasio pajak Indonesia yang sangat rendah, yakni sekitar sepuluh persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi tersebut, menurut AW, membuat pemerintah merasa tidak perlu mendengarkan aspirasi warga.

Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori Trinity Pham selaku Strategic Advisor Viet Tan Vietnam, Andi membeberkan dinamika koalisi politik setelah Pemilu 2024 yang cair dan enigmatik.

Menurut AW, pasca-pemilu itu terbentuk koalisi raksasa setelah pemilu tetapi akumulasi kekuasaan yang besar mengalami anomali di mata publik.

Dia kemudian menyinggung tingkat kepuasan Presiden RI Prabowo Subianto yang anjlok meski koalisi pendukung pemerintah besar besar di parlemen.

AW memerinci tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo pada Oktober 2024 hingga Agustus 2025 masih di angka 80 persen.

Namun, ujarnya, survei Juli hingga Agustus 2026 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden ke-8 RI itu merosot tajam hingga menyentuh angka 28 persen.

AW menyebut penurunan drastis itu dipicu kerasnya penolakan publik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Ini penurunan tertajam bagi presiden petahana dalam dua tahun pertama," tutur mantan Gubernur Lemhannas tersebut.

Menjawab pertanyaan mengenai pentingnya literasi kewarganegaraan, AW kemudian memaparkan munculnya dua sekutu baru yang dinilainya mengejutkan dalam menjaga resiliensi demokrasi di Indonesia.

Sekutu pertama ialah pasar global (global market). AW menyoroti fenomena penurunan peringkat Indonesia oleh lembaga pengindeks tepercaya seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI), FTSE Russell, Moody's, dan Standard & Poor's (S&P) akibat hilangnya kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi.

Kondisi itu, kata Andi, memicu perpindagan modal atau capital flight ke negara-negara tetangga seperti Filipina dan India.

Adapun sekutu kedua ialah fenomena swasembada meme dan kecerdasan buatan (AI). AW menyoroti kegagalan pemerintah melakukan sensor digital yang diimbangi dengan maraknya satire politik, meme, serta penggunaan kecerdasan buatan oleh masyarakat sipil sebagai perlawanan publik.

"Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengonsolidasikan resiliensi demokrasi kita dari dalam terletak pada dua kelompok utama, yakni perempuan dan generasi muda atau youth," ucapnya.(ast/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: