Apa kabar 19 juta lapangan kerja Prabowo-Gibran? Kepuasan publik turun, pengamat Unmul sorot 4 hal

Ringkasan Berita:

• Sejumlah survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan dengan angka yang berbeda-beda antar lembaga survei. 
• Pengamat Kebijakan Publik Unmul Samarinda Saiful Bachtiar menyoroti realisasi janji politik, termasuk penciptaan 19 juta lapangan kerja, pendidikan gratis, kesehatan gratis, serta persoalan ekonomi dan transfer ke daerah. 

KALTIM.CO - Sejumlah survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan.

Tren tersebut menjadi sorotan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Saiful Bachtiar, yang menilai kondisi itu sebagai alarm politik bagi pemerintahan nasional.

Menurut Saiful, masyarakat sebelumnya memberikan ruang kepada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk merealisasikan berbagai janji politik.

Namun, setelah sekitar satu tahun pemerintahan berjalan, publik mulai menarik kesimpulan karena menilai belum ada perkembangan signifikan sesuai dengan ekspektasi.

"Ternyata problemnya atau masalahnya tidak ada perkembangan yang signifikan sesuai dengan ekspektasi masyarakat," ujar Saiful dalam program Talkshow Kaltim di Samarinda.

Saiful menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebijakan di tingkat nasional, tetapi juga berdampak langsung ke daerah, termasuk Kalimantan Timur.

Salah satu persoalan yang disorot adalah ketidakjelasan transfer ke daerah. Menurut Saiful, kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Transfer ke Daerah (TKD) yang penyalurannya belum sepenuhnya jelas membuat pemerintah daerah dan DPRD kesulitan memproyeksikan pendapatan APBD.

"Karena tadi dipotong sepihak DBH-nya yang harusnya juga ditransfer pun sampai sekarang ada beberapa yang belum ditransfer ke daerah," tuturnya.

Janji Politik Jadi Sorotan

Saiful juga menyoroti realisasi sejumlah program yang menjadi janji politik pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menyebut pendidikan gratis, transportasi gratis, kesehatan gratis hingga penciptaan 19 juta lapangan kerja sebagai program yang menjadi perhatian publik.

Menurut dia, masyarakat saat ini lebih membutuhkan bukti nyata, terutama dalam penyelesaian persoalan pengangguran dan berbagai masalah ekonomi yang dirasakan secara langsung.

Beban ekonomi masyarakat juga menjadi sorotan. Saiful menyebut penambahan jenis pajak, kenaikan tarif yang sudah ada, serta kenaikan gaji dan honor yang tidak sebanding dengan laju harga kebutuhan pokok turut memperberat kondisi masyarakat.

Di Kalimantan Timur, ia juga menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite dan solar di Samarinda dan wilayah Kaltim pada umumnya.

Menurut Saiful, kondisi tersebut menjadi ironi karena Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam minyak dan gas.

Evaluasi Program Pemerintah

Saiful menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program pemerintah yang membutuhkan biaya besar.

Menurutnya, pemerintah pusat juga harus memiliki pilihan kebijakan konkret untuk menyelesaikan persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Yang kedua adalah tentu harus punya opsional kebijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang itu bersentuhan langsung dengan masyarakat kita," sebutnya.

Selain evaluasi program, Saiful turut menyinggung sumber daya manusia di kabinet.

Namun, menurutnya, evaluasi terhadap jajaran kabinet baru relevan dilakukan setelah evaluasi terhadap program dan kebijakan pemerintah dituntaskan.

Ia menilai evaluasi tidak perlu menunggu hingga akhir tahun karena data untuk melakukan penilaian sudah tersedia.

"Sebenarnya kalau menurut saya ini jangan menunggu akhir tahun untuk evaluasi. Sekarang pun sudah perlu mulai dilakukan dengan data-data yang tersedia," katanya.

Survei Kepuasan Publik Prabowo-Gibran

Penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga terlihat dalam sejumlah survei yang dilakukan lembaga berbeda.

Angka yang dihasilkan bervariasi karena waktu pelaksanaan, metode, jumlah responden, dan indikator yang digunakan tidak sama.

Media Survei Nasional (Median) mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Prabowo-Gibran sebesar 56,2 persen.

Survei tersebut dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus dengan wawancara tatap muka terhadap 1.212 responden.

Median mencatat 36 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,76 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Alasan terbanyak responden yang menyatakan puas antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bermanfaat sebesar 11,1 persen, program pemerintah mulai berjalan dan dirasakan manfaatnya 9,2 persen, serta pemberantasan korupsi 4,02 persen.

Sementara alasan ketidakpuasan antara lain adanya korupsi yang melibatkan orang pemerintahan sebesar 8,3 persen, program pemerintah dinilai kurang berdampak pada ekonomi 8,1 persen, harga-harga naik 4,3 persen, ekonomi menurun 3,6 persen, serta BBM naik dan sulit didapatkan 3 persen.

SMRC mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sebesar 51,1 persen berdasarkan survei yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026.

Angka tersebut turun dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2 persen.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk "Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden" tersebut melibatkan 749 responden yang dipilih secara random dari populasi warga Indonesia yang memiliki hak pilih.

Wawancara dilakukan melalui telepon dan tatap muka dengan margin of error sekitar 3,7 persen.

SMRC menyebut penurunan kepuasan berkaitan dengan evaluasi negatif masyarakat terhadap situasi politik, ekonomi, dan penegakan hukum.

Sementara itu, survei Tempo Data Science (TDS) yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintah sebesar 37 persen.

Angka tersebut turun dari 75 persen pada Desember 2025 dan 58 persen pada Maret 2026.

TDS menyebut ekonomi menjadi sumber kegelisahan publik.

Mayoritas responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk, sementara akses terhadap layanan dasar, kesehatan, dan pendidikan dinilai masih relatif baik.

Survei TDS melibatkan 1.260 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang tersebar di 38 provinsi.

Margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan metode multistage random sampling.

Poltracking Indonesia juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,1 persen pada Agustus 2026.

Temuan tersebut dipaparkan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda secara virtual pada Senin (31/8/2026).

Survei dilaksanakan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai secara tatap muka.

Survei Poltracking menjangkau 38 provinsi secara proporsional berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dan stratifikasi jenis kelamin pemilih.

Margin of error tercatat 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Poltracking mencatat kepuasan publik berada di angka 78 persen pada Oktober 2025, kemudian turun menjadi 74 persen pada Maret 2026 dan 70 persen pada Mei.

Angka tersebut kembali turun pada periode berikutnya hingga mencapai 55,1 persen pada Agustus 2026.

Menurut Poltracking, sejumlah faktor yang berkaitan dengan penurunan kepuasan antara lain tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli publik, persoalan implementasi program prioritas pemerintah, rendahnya kinerja menteri dan lemahnya komunikasi pemerintah, menurunnya persepsi terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta melemahnya checks and balances dan persepsi disharmoni Presiden-Wapres.

Beragam hasil survei tersebut menunjukkan adanya tren penurunan kepuasan publik, meski persentasenya berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Perbedaan angka tersebut perlu dilihat berdasarkan periode pengambilan data dan metodologi masing-masing survei.

Bagi Saiful Bachtiar, tren tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi berbasis data, terutama terhadap program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Sebagian dari artikel ini telah tayang di news.com dengan judul 4 Survei Terbaru Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran, Ada Tren Penurunan.