HUT ke-25 Demokrat, AHY ingatkan TNI-Polri hingga ASN harus netral di pemilu

Ringkasan Berita:

• AHY menegaskan TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, hingga aparatur sipil negara (ASN) harus menjalankan tugas secara profesional dan netral dalam setiap pemilu
• Mereka semua adalah milik rakyat
• Menurut AHY, netralitas aparatur negara merupakan salah satu bagian penting dari agenda Reformasi yang perlu terus dijaga

NEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, hingga aparatur sipil negara (ASN) harus menjalankan tugas secara profesional dan netral dalam setiap pemilu.

Hal itu dikatakan AHY dalam pidato politik HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Sabtu (5/9/2026).

“Salah satu amanah penting Reformasi adalah memastikan alat dan aparatur negara berdiri di atas semua golongan. TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua,” kata AHY.

Menurut AHY, netralitas aparatur negara merupakan salah satu bagian penting dari agenda Reformasi yang perlu terus dijaga.

Ia mengaitkan hal tersebut dengan sejarah lahirnya Partai Demokrat pada 2001, tidak lama setelah Indonesia memasuki era Reformasi.

“Indonesia ketika itu menghadapi krisis multidimensi. Mulai dari krisis ekonomi, berkembang menjadi krisis politik, sosial, hukum, keamanan, hingga krisis kepercayaan,” kata AHY.

Menurutnya, Reformasi kemudian menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai persoalan dalam penyelenggaraan negara.

Salah satunya adalah mengoreksi pemusatan kekuasaan yang dinilai berlebihan.

AHY juga menyinggung persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme, lemahnya supremasi sipil, serta keterlibatan militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan pada masa Orde Baru.

“Terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat, serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan, dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik,” kata dia.

AHY menegaskan Partai Demokrat perlu terus mengingat berbagai pelajaran dari Reformasi sebagai bagian dari tanggung jawab sejarah.

“Kita mengingat sejarah bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajarannya bagi masa depan. Bahwa kekuasaan harus diawasi, hukum harus berlaku adil, korupsi harus dilawan, dan kedaulatan rakyat harus dijaga dan dihormati,” tandas AHY.