Kemenkum NTB ikut forum pendalaman materi perancang UU, dorong regulasi berkualitas
bali.bengkalispos.com, MATARAM - Regulasi daerah yang berkualitas harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Mewujudkan Legislasi Daerah yang Partisipatif dan Berkualitas melalui Penganugerahan Legislasi Daerah”, Jumat (4/9) kemarin.
Kegiatan yang digelar Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum RI tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan diikuti Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Forum Pendalaman Materi dibuka oleh keynote speech Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra.
Dhahana Putra menegaskan bahwa Anugerah Legislasi Daerah bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kualitas regulasi daerah agar konsisten, profesional, dan selaras dengan sistem hukum nasional.
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti, dalam materinya memaparkan indikator penilaian Anugerah Legislasi Daerah (ALD).
ALD ini mencakup aspek kerja sama dan kolaborasi, keterlibatan pimpinan, kompetensi, serta inovasi.
Widyastuti juga mengingatkan pentingnya menghindari rollback, yaitu pengembalian dokumen Raperda atau Raperkada ke tahap sebelumnya akibat kesalahan substantif, ketidaklengkapan dokumen, maupun ketidaksesuaian norma hukum.
Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Reni Oktri selaku narasumber kedua membahas Analisis Konsepsi Raperda dan Raperkada.
Reni Oktri menekankan bahwa Perancang harus mampu mengidentifikasi persoalan, menentukan dasar kewenangan dan rujukan hukum, menganalisis risiko suatu rumusan, serta memberikan alternatif penyempurnaan beserta alasannya.
Kualitas analisis tersebut penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih, tidak menimbulkan konflik norma, serta dapat diterapkan secara efektif oleh pemerintah daerah.
Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat profesionalisme Perancang dan kualitas proses harmonisasi Raperda dan Raperkada sebagai bagian dari komitmen menghadirkan legislasi daerah yang partisipatif, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. (jpnn)