Konferensi Republik di Padang serukan 5 hal: hentikan militerisme dan transaksionalisme pemerintahan

Ringkasan Berita:

• Konferensi Republik menilai krisis kepemimpinan memicu persoalan ekonomi sekaligus penyempitan ruang sipil di Indonesia kini.
• Forum tersebut menghasilkan lima seruan: seleksi pemimpin, penguatan ekonomi, penghentian militerisme, perlindungan sipil, pemberantasan KKN.
• Peserta menyoroti kesenjangan data ekonomi dengan realitas masyarakat, lemahnya kapasitas negara, normalisasi KKN dan militerisme.

NEWS.COM, JAKARTA - Konferensi Republik yang digelar di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, menilai persoalan ekonomi dan menyempitnya ruang sipil di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari krisis kepemimpinan.

Konferensi Republik adalah forum gerakan dan konsolidasi nasional yang diinisiasi oleh masyarakat sipil, akademisi, aktivis, dan mahasiswa untuk menata kembali kehidupan demokrasi serta republik konstitusional di Indonesia.

Dengan mengusung tema "Menatah Republik Konstitusional Sebenarnya", forum tersebut menghasilkan lima seruan kepada pengurus negara. 

Lima seruan itu merupakan kelanjutan dari tiga tuntutan Konferensi Republik di Jogja dan Konsolidasi Nasional di Jakarta.

Konferensi Republik di Jogja sebelumnya menyerukan pengembalian kedaulatan masyarakat sipil, pembangunan formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, serta penyatuan seluruh kekuatan sipil.

Di Padang, tuntutan tersebut diterjemahkan ke dalam tiga pertanyaan utama, yakni siapa yang layak memimpin, apakah negara memiliki kapasitas mengurus ekonomi, dan apakah ruang sipil masih diberi tempat untuk hidup.

Dari pembahasan tersebut, konferensi menghasilkan lima seruan, yakni menegakkan mekanisme seleksi kepemimpinan berbasis rekam jejak dan etika, bukan kedekatan dengan kekuasaan; memulihkan kapasitas negara mengelola ekonomi; menghentikan perluasan militerisme ke ruang sipil; menghentikan transaksionalisme negatif dalam pemerintahan sekaligus melindungi mereka yang menolak diam; serta menjadikan masyarakat sipil sebagai pilar kunci penyelenggaraan republik.

Ekonom Wijayanto Samirin dalam forum tersebut menyoroti kesenjangan antara angka ekonomi yang disampaikan pemerintah dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.

Menurut dia, pemerintah kerap merayakan angka pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat masih menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, gelombang pemutusan hubungan kerja, serta sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan, khususnya bagi kelompok usia muda.

Wijayanto menyebut terdapat tiga celah yang membuat kesenjangan tersebut terus bertahan, yakni statistik, agenda, dan kapasitas pelaksanaan program.

Ia menilai sejumlah indikator ekonomi menggunakan ukuran yang terlalu longgar. Salah satunya terkait definisi bekerja, di mana seseorang yang bekerja satu jam dalam sepekan sudah dapat dikategorikan sebagai pekerja.

Selain itu, ketimpangan masih dihitung berdasarkan pengeluaran rumah tangga, sementara banyak negara mulai menggunakan pendapatan sebagai basis pengukuran.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat angka ekonomi dapat terlihat membaik tanpa selalu diikuti perbaikan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Ada disconnect antara data dan narasi dengan realita. Angka-angka itu dipoles agar kelihatan bagus." kata Wijayanto, dalam keterangannya Selasa (1/9/2026).

Ia juga menyoroti kapasitas pemerintah dalam menjalankan program, termasuk menyusutnya porsi Transfer ke Daerah ketika banyak daerah masih bergantung pada dana pemerintah pusat untuk membiayai layanan dasar.

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi menilai korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas nasional.

Menurut Syafruddin, praktik KKN kini tidak lagi terpusat seperti pada masa Orde Baru, tetapi menyebar dalam berbagai transaksi, mulai dari proyek besar hingga urusan perizinan.

Ia menilai persoalan yang lebih berbahaya adalah normalisasi KKN sehingga masyarakat tidak lagi memiliki kemarahan terhadap praktik tersebut.

"Kalau kita tidak hancurkan KKN, bangsa ini akan collapse. Mari kita potong habis lingkaran setannya," ucapnya.

Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan Media Wahyudi Askar turut mengkritik proses pengambilan keputusan ekonomi yang dinilainya semakin jauh dari dasar ilmiah.

Media membandingkan kondisi tersebut dengan kebijakan The Great Leap Forward di Tiongkok pada era Mao Zedong pada akhir 1950-an. Menurut dia, saat itu target ekonomi dikejar melalui mobilisasi massa sementara peringatan para ahli diabaikan.

Ia mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki lembaga dan sumber daya manusia yang kompeten, seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, dan bank sentral. Namun, hasil kajian dari lembaga-lembaga tersebut dinilai belum selalu menjadi dasar pengambilan keputusan.

"Kita tidak butuh pemimpin yang hanya bisa berpidato politik. Harus ada analytical thinking dalam pengambilan keputusan,” kata Media.

Persoalan kepemimpinan juga dikaitkan dengan menyempitnya ruang publik.

Pakar hukum tata negara Prof. Zainal Arifin Mochtar mengatakan ruang publik menyempit baik secara fisik maupun digital. Ruang pertemuan warga semakin terbatas, sementara ruang percakapan digital dipenuhi informasi yang tidak selalu diuji kebenarannya.

Menurut Zainal, kondisi tersebut membuat informasi sulit berkembang menjadi pengetahuan yang dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

"Data dan informasi adalah senjata kita melawan otoritarianisme. Negeri yang otoriter akan membombardir warganya dengan klaim kebenaran tunggal lewat pidato-pidato,” kata Zainal.

Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) Jaleswari Pramodhawardani kemudian menyoroti hubungan antara ekonomi ekstraktif dan militerisme.

Menurut Jaleswari, pembangunan ekonomi yang berkembang saat ini lebih banyak bertumpu pada penguasaan lahan dan pengerukan sumber daya alam ketimbang demokratisasi ekonomi yang memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya.

Ketika masyarakat melakukan penolakan, kata dia, pendekatan keamanan kerap digunakan. Kondisi itu terlihat dalam pengamanan proyek strategis nasional, keterlibatan aparat dalam urusan sipil seperti pangan dan distribusi, serta menyempitnya ruang protes di wilayah tambang dan perkebunan.

"Ekonomi ekstraktif dan militerisme hari ini berjalan berpadu, dan yang dikorbankan selalu warga yang paling dekat dengan sumber dayanya," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Konferensi Republik Yanuar Nugroho menilai akar persoalan tersebut berada pada lemahnya kapasitas negara dan kualitas kepemimpinan.

Menurut Yanuar, negara selama ini lebih banyak membangun proyek daripada membangun kapasitas kelembagaan. Padahal, kapasitas negara mencakup kemampuan menyusun regulasi, merawat kelembagaan, merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan kebijakan.

Tanpa kapasitas tersebut, setiap pergantian kekuasaan berpotensi diikuti pembubaran dan pembentukan lembaga baru sehingga ketidakpastian terus berulang.

Yanuar juga mengingatkan bahaya menggantungkan arah ekonomi dan penyelenggaraan negara kepada satu figur.

"Pertanyaan tentang ekonomi Indonesia bukan pertama-tama pertanyaan tentang ekonomi, melainkan pertanyaan tentang kepemimpinan. Arah ekonomi mengikuti arah kepemimpinan, dan ketimpangan adalah cermin dari pilihan-pilihan kepemimpinan yang sedang kita buat." kata Yanuar.

Ketua Umum Konferensi Republik sekaligus Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai persoalan kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kewenangan, tetapi juga etika.

Menurut Sudirman, pemimpin seharusnya memahami kekuasaan sebagai amanah untuk mengurus kepentingan publik. Ia mengingatkan agar wilayah publik tidak berubah menjadi kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok.

"Menjadi pemimpin adalah menjadi pengurus untuk res publica. Oleh sebab milik publik, maka janganlah ia diprivatisasi. Jangan dibaliknamakan menjadi milik privat, milik keluarga, milik kelompok, atau golongan," pungkas Sudirman.