Membaca politik Indonesia dari meja domino

Oleh: Anton Prakoso

Praktisi Penjualan & Pemasaran, Mahasiswa S2 Management Unibos

-TIMUR.COM - Di sebuah warung kopi, empat orang mengelilingi meja kecil.

Kartu diketuk ke papan dengan bunyi yang khas, disusul tawa dan sedikit umpatan.

Saya memperhatikan salah seorang pemain.

Ia memegang kartu yang jelas bisa dimainkan & dibutuhkan oleh lawan, tetapi ia menahannya.

Ia mengetuk meja, melewatkan giliran dengan menurunkan kartu yg lain, dan membiarkan lawannya menunggu.

Bukan karena ia tidak bisa, melainkan karena ia tidak mau.

Kawan saya di sebelah tertawa. “Itu bukan main domino,” katanya, “itu politik.” Ia mungkin bercanda.

Tetapi kalimat itu terus terngiang, itulah permainan Domino, setiap pemain bisa saling “tindis (menekan)” untuk menutup jalan lawanya.

Domino belakangan memang naik kelas. Permainan yang dulu identik dengan pos ronda dan meja warung kini masuk gelanggang resmi.

Pada 27 Juli 2026, lebih dari seribu peserta dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta International Velodrome dalam HGI Jakarta Domino Tournament, memperebutkan hadiah Rp200 juta sebagai bagian dari perayaan hari jadi ke-499 Jakarta.

Di Polewali Mandar, turnamen serupa menarik lebih dari dua ribu peserta.

Domino tidak lagi sekadar pengisi waktu; ia diperlakukan sebagai olahraga pikiran.

Dan justru karena itu, ia menjadi cermin yang bagus untuk membaca politik kita.

Semua Memegang Kartu, Tak Satu Pun Memegang Permainan

Dalam domino, tidak ada pemain yang memilih kartunya sendiri.

Kita menerima apa yang dibagikan, lalu berusaha membuatnya berguna.

Nilai sebuah kartu pun tidak pernah mutlak.

Kartu yang tampak buruk bisa berubah menjadi kunci ketika meja membuka angka yang tepat, sementara kartu yang terlihat kuat kehilangan daya begitu jalan untuk memainkannya tertutup.

Politik bekerja dengan logika yang mirip.

Seorang presiden membawa legitimasi elektoral, tetapi tetap memerlukan parlemen untuk mengubah janji menjadi undang-undang.

Partai punya kursi, namun kursi saja tidak menggerakkan birokrasi.

Penegak hukum memegang kewenangan formal, tetapi bekerja di bawah sorotan politik dan opini publik sekaligus.

Pengusaha punya modal yang tidak berarti banyak tanpa kepastian regulasi.

Rakyat punya suara, yang sayangnya tidak selalu punya saluran untuk memaksa sebuah keputusan.

Tidak ada pemain yang memegang seluruh kartu.

Karena itu kekuatan politik tidak pernah semata soal apa yang kita punya, melainkan juga soal apa yang dipegang orang lain.

Pemain yang tampak kecil bisa menjadi penentu ketika kartunya kebetulan satu-satunya jalan yang tersisa.

Sebaliknya, pemain terkuat di meja bisa kehabisan langkah ketika semua jalannya ditutup.

Di titik inilah koalisi menjadi menarik untuk dibaca. Koalisi kita jarang lahir dari kesamaan pandangan.

Ia lebih sering lahir dari hitungan: berapa kursi yang kurang, siapa yang bisa menutup kekurangan itu, dan apa harga yang harus dibayar.

Bukan karena para pemain punya kartu yang sama, melainkan karena mereka saling membutuhkan kartu.

Ketika Saling Butuh Berubah Menjadi Saling Sandera

Masalahnya muncul ketika ketergantungan itu berubah bentuk. Kembali ke meja tadi.

Seorang pemain menahan kartu yang dibutuhkan lawan, bukan karena kartu itu tak berguna baginya, tetapi karena ia tahu betul lawannya sedang menunggu. Jalan ditutup.

Lawan dipaksa melewatkan giliran. Dan pada putaran berikutnya, lawan akan melakukan hal yang persis sama.

Inilah yang saya sebut politik saling sandera. Saya membutuhkan Anda karena Anda memegang sesuatu yang saya perlukan; Anda pun membutuhkan saya karena alasan yang sama.

Hubungan semacam ini memang melahirkan keseimbangan. Tetapi keseimbangan tidak otomatis berarti sehat.

Ada keseimbangan yang lahir dari saling percaya, dan ada yang lahir dari sama-sama takut membuka kartu.

Dinamika belakangan ini menyediakan banyak bahan bacaan.

Perdebatan tentang posisi partai di dalam dan di luar pemerintahan, misalnya, memperlihatkan betapa cairnya batas antara kawan dan lawan; partai yang berseberangan dalam satu isu bisa duduk semeja dalam isu berikutnya.

Bagi demokrasi, kecairan itu tidak dengan sendirinya buruk. Kompromi adalah bagian normal dari politik.

Yang perlu dipersoalkan adalah ketika garisnya menjadi begitu kabur sehingga publik kesulitan membedakan kapan sebuah partai memperjuangkan prinsip dan kapan ia sedang mengamankan posisi.

Pertanyaan itu terasa makin relevan ketika kita menengok perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

Pada 11 Juli 2026, Komisi III DPR membentuk panitia kerja khusus untuk mengawal penyidikannya.

Kuntadi, yang sebelumnya memimpin Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, ditunjuk sebagai Jampidsus baru dan diminta menuntaskan perkara itu secara transparan.

Di sini kita harus berhati-hati. Pergantian pejabat, pembentukan panja, dan berjalannya proses hukum bukan bukti adanya transaksi tersembunyi.

Menyimpulkan sebaliknya tanpa dasar justru mencederai prinsip hukum yang ingin kita jaga.

Namun dari sudut pandang tata kekuasaan, episode itu memperlihatkan satu hal dengan jelas: terlalu banyak aktor duduk di satu meja yang sama.

Kejaksaan, DPR, pemerintah, partai, dan publik, masing-masing dengan kewenangan dan kepentingan yang berbeda.

Ketika kartu para pemain saling terkait serapat itu, setiap langkah seorang pemain otomatis mengubah pilihan yang tersedia bagi yang lain.

Kartu Mati

Kajian akademik sebenarnya sudah lama menyediakan kerangkanya.

Dalam kajiannya tentang sistem kepartaian pascareformasi, Kuskridho Ambardi menunjukkan kecenderungan kartelisasi: ideologi memudar sebagai dasar koalisi, oposisi melemah, dan partai-partai cenderung bertindak kolektif meski secara formal berseberangan.

Bawa tesis itu ke meja domino, gambarnya menjadi sederhana. Terlalu banyak pemain duduk berdekatan, kartu mereka saling berhubungan, kepentingan mereka saling mengunci.

Oposisi tidak lagi berarti lawan permanen, sebagaimana koalisi tidak berarti kawan permanen. 

Hari ini satu kartu membuat seseorang menjadi sekutu; besok kartu lain mengubahnya menjadi penghalang.

Para pemain domino punya istilah untuk situasi terburuk: kartu mati. Kartu itu ada di tangan, jelas terlihat, tetapi tidak bisa dimainkan karena semua jalan sudah tertutup.

Politik kita mengenal bentuk yang serupa. Kebijakan penting yang tertahan bertahun-tahun. Reformasi yang terus dibicarakan tetapi tidak pernah bergerak.

Keputusan yang secara administratif mudah diambil, tetapi secara politik terlalu mahal untuk dimainkan.

Dan bila semua pemain sibuk mematikan kartu lawan, pada akhirnya yang mati bukan kartu siapa pun.

Yang mati adalah permainannya. Inilah risiko terbesarnya. Negara tetap berjalan, kantor tetap buka, parlemen tetap bersidang, anggaran tetap dibahas.

Tetapi energi politik habis untuk menghitung siapa memegang kartu apa, siapa akan membuka jalan bagi siapa, dan siapa yang harus dicegah agar tidak menang.

Sementara itu antrean persoalan rakyat tetap di tempatnya.

Padahal negara bukan meja permainan, dan rakyat bukan penonton yang datang untuk menikmati taktik.

Saya kira pertanyaan terpenting bukan siapa yang memegang kartu paling bagus, atau siapa yang paling pandai membaca kartu lawan.

Pertanyaannya: untuk apa permainan ini dimainkan? Jika jawabannya sekadar memenangkan kelompok, “Politik” akan selamanya menjadi permainan Zero-Sum: Jika saya menang Anda kalah, begitu pula sebaliknya.

Jika jawabannya “mengelola negara”, maka tujuannya bukan menutup jalan lawan, melainkan membuka jalan bagi kepentingan bersama.

Kawan saya di warung kopi itu benar, meski mungkin tidak menyadarinya. Perbedaannya cuma satu.

Di meja domino, pemain yang kalah bisa mengocok ulang kartunya dan memulai ronde berikutnya. sebuah bangsa tidak punya kemewahan itu. Salam Domino Indonesia! Ewako!