Prabowo targetkan penutupan 700 BUMN hingga akhir Desember 2026

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp 50 triliun.
• Prabowo menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026.
• Ini merupakan bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. 

NEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (4/9/2026). 

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. 

"Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia," kata Seskab Teddy. 

Selain hilirisasi, Presiden menerima laporan perkembangan pelaksanaan instruksinya terkait penataan dan perampingan BUMN. 

Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp 50 triliun.

   

Proses konsolidasi tersebut akan terus dilanjutkan dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. 

Melalui restrukturisasi BUMN tersebut, diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. 

Langkah tersebut diarahkan agar perusahaan negara memiliki struktur yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.

"Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional," pungkas Seskab.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Keuntungan BUMN Rp 326 Triliun 

Sebelumnya, Prabowo mengatakan dirinya tidak akan mentoleransi laporan palsu terkait keuntungan BUMN, sebab pemerintah telah mengkoreksi keuntungan dari perusahaan pelat merah.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN," kata Prabowo.

Setelah dikoreksi kata Presiden pendapatan dari BUMN sepanjang 2024 yakni Rp186 triliun. Sementara itu dividen dari BUMN yakni Rp85,5 triliun. 

Angka-angka tersebut kata Presiden kemudian naik pada 2025.

"Karena perbaikan-perbaikan yang kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3 persen di 2024. Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” katanya.

Dividen BUMN yang disetor ke negara tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Angka tersebut naik 67 persen dari tahun 2024.

“Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan Penanaman Modal Negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama,” katanya.

Pada tahun 2024 dividen BUMN setelah dikurangi PMN kata Presiden adalah 53 triliun rupiah. Di tahun 2025 dividen BUMN setelah dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah atau Naik 160 persen.

Presiden mengatakan dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN.

Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan empat kali lebih besar, 400 persen.

“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” pungkasnya.