Praktik guru di sekolah cicipi MBG harus dihentikan, JPPI: Lidah guru bukan detektor racun

Ringkasan Berita:

• JPPI meminta segera hentikan praktik guru di sekolah mencicipi Makan Bergizi Gratis(MBG). 
• Banyak guru mengeluh dipaksa pihak SPPG untuk mecicipi makanan MBG sebelum didistribusikan di sekolah. 
• Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyesalkan guru dijadikan guru seba tameng bagi SPPG saat ada persoalan keracunan MBG.

NEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia(JPPI) meminta segera hentikan praktik guru di sekolah mencicipi Makan Bergizi Gratis(MBG). 

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyesalkan adanya praktik yang menjadikan guru sebagai tameng bagi SPPG saat ada persoalan keracunan MBG.

"Jangan mengandalkan lidah guru sebagai alat detektor makanan beracun. Itu bukan tugas guru. Guru bukan petugas laboratorium, bukan ahli keamanan pangan, dan bukan tameng bagi kegagalan SPPG," ujar Ubaid dalam pernyataannya, Kamis(3/9/2026).

JPPI lanjut Ubaid menyesalkan beberapa pihak yang menyalahkan pihak guru karena gagal mendeteksi makanan basi dan beracun.

Kata Ubaid belakangan juga banyak guru mengeluh dipaksa pihak SPPG untuk mecicipi makanan MBG sebelum didistribusikan di sekolah. 

"Ini sistem keamanan pangan dan pengawasan yang buruk. Itu bukan tugas guru. Lagi pula, ini hanya perkara di hilir. Padahal,  problem MBG bukan semata soal makanan basi, melainkan kegagalan mengendalikan seluruh rantai keamanan pangan dari dapur hingga meja makan siswa," kata dia.

Jika diakumulasikan sejak tahun 2025, total korban keracunab MBG telah mencapai 43.838 orang, yang tersebar di 36 provinsi. 

Pada bulan Agustus 2026 saja, korban keracunan MBG mencapai: 3.079 korban. 

Sepanjang tahun 2026, Januari hingga akhir Agustus, tercatat sebanyak 15.735 korban keracunan MBG.

Ribuan korban keracunan berjatuhan tiap bulan, tapi belum ada satupun pihak penyedia MBG yang diproses hukum. 

“Ini sudah menjadi alarm nasional. Puluhan ribu orang menjadi korban sejak MBG berjalan, dan setiap bulan korban baru terus berjatuhan. Pemerintah tidak bisa terus memperlakukan korban sebagai angka-angka statistik. Di balik setiap angka ada anak yang sakit, keluarga yang panik, dan kegagalan negara menjamin makanan yang aman,” kata Ubaid Matraji.

Dari kejadian selama agusuts 2026, 65 persen kasus terjadi di Pulau Jawa. Jawa Tengah sendiri menyumbang 35% seluruh kejadian yang tercatat. Tren ini juga terjadi di bulan-bulan sebelumnya. 

Konsentrasi kasus tidak hanya berkaitan dengan jumlah penerima MBG yang besar, tetapi juga mengindikasikan bahwa pelayanan harus diimbangi kapasitas pengawasan yang proporsional. Jadi, belum ada pergeseran prioritas penerima manfaat MBG di luar jawa dan daerah 3T hingga kini. 

“MBG digembar-gemborkan sebagai program nasional, tetapi kasus dan layanannya masih sangat terkonsentrasi di Jawa. Ini menunjukkan ekspansi program belum dibarengi pemerataan dan pengawasan yang memadai. Jangan sampai anak-anak di Jawa mendapat risiko keracunan, sementara anak-anak di daerah 3T bahkan belum menjadi prioritas utama penerima manfaat,” ujar Ubaid.