Siapa paling layak menjadi sekjen PBNU?
NERS - Setelah Muktamar Nahdlatul Ulama memilih Ketua Umum, perhatian biasanya bergeser pada penyusunan kepengurusan. Di antara sekian banyak jabatan, ada satu posisi yang kerap luput dari sorotan publik, tetapi justru menentukan hidup matinya organisasi: Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Dalam organisasi sebesar NU, Sekjen bukan sekadar sekretaris administratif. Ia adalah penggerak mesin organisasi. Jika Ketua Umum bertugas merumuskan arah, maka Sekjen memastikan arah itu menjadi gerakan. Ia menghubungkan keputusan para kiai dengan pelaksanaan di lapangan, mengonsolidasikan pengurus dari pusat hingga ranting, membangun komunikasi dengan pemerintah, serta memastikan roda organisasi berputar tanpa kehilangan ritme.
Karena itu, memilih Sekjen sesungguhnya bukan memilih "orang nomor dua". Yang dipilih adalah orang nomor satu dalam urusan kerja organisasi.
Pertanyaannya, siapa yang paling layak?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak cukup dilihat dari popularitas atau kedekatan dengan Ketua Umum. Jabatan Sekjen membutuhkan kombinasi pengalaman organisasi, kapasitas manajerial, penerimaan di kalangan pesantren, kemampuan membangun komunikasi, serta kesediaan mencurahkan waktu sepenuhnya bagi NU.
Dalam perbincangan warga nahdliyin, setidaknya ada empat nama yang sering disebut: Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, dan KH Abdussalam Shohib (Gus Salam). Keempatnya memiliki rekam jejak yang tidak dapat dipandang sebelah mata.
Namun, masing-masing membawa pesan yang berbeda bagi arah kepemimpinan PBNU.
Saifullah Yusuf adalah simbol pengalaman. Rekam jejaknya hampir lengkap: Ketua Umum GP Ansor, pengurus harian PBNU, Sekjen PBNU, Wakil Gubernur Jawa Timur, hingga Menteri Sosial.
Ia memahami cara kerja organisasi NU dari dalam sekaligus menguasai dinamika pemerintahan. Jika Ketua Umum menghendaki kesinambungan program dan stabilitas organisasi, Gus Ipul merupakan pilihan yang logis.
Tantangannya justru datang dari luar organisasi: mampukah seorang menteri memberikan perhatian penuh terhadap jabatan Sekjen yang menuntut intensitas kerja hampir tanpa jeda?
Nusron Wahid menawarkan karakter yang berbeda. Ia dikenal sebagai organisator yang piawai membangun konsolidasi.
Pengalamannya memimpin GP Ansor, berkiprah di PBNU, parlemen, hingga kabinet membentuk kemampuan berkomunikasi dengan beragam kelompok. NU ke depan membutuhkan figur yang mampu menjahit hubungan antara pesantren, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Dalam konteks itu, Nusron memiliki modal yang kuat.
Namun, sebagaimana Gus Ipul, beban jabatan sebagai menteri juga menjadi variabel yang patut dipertimbangkan.
Juri Ardiantoro hadir membawa perspektif modernisasi. Pengalamannya sebagai akademisi, mantan Ketua KPU, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara membuatnya memahami tata kelola organisasi modern.
NU kini menghadapi tantangan digitalisasi, penguatan sistem administrasi, dan tata kelola kelembagaan yang semakin kompleks.
Kompetensi teknokratis menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Meski demikian, NU tidak hanya bergerak dengan sistem, tetapi juga oleh legitimasi kultural yang tumbuh dari pesantren. Di sinilah tantangan terbesar Juri.
Berbeda dengan ketiga nama tersebut, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) membawa kekuatan yang lebih bersumber dari basis kultural NU. Pengasuh Pesantren Denanyar ini pernah menjadi Wakil Sekjen PBNU kemudian mengundur diri serta tampil sebagai salah satu kandidat Ketua Umum dengan dukungan yang signifikan.
Posisi itu menunjukkan bahwa ia memiliki legitimasi yang kuat di kalangan kiai dan struktur organisasi. Di tengah dinamika pasca-Muktamar, Gus Salam dipandang sebagai figur yang relatif dapat diterima berbagai kelompok.
Jika Ketua Umum ingin mengirimkan pesan bahwa kontestasi telah selesai dan saatnya seluruh energi NU kembali disatukan, nama Gus Salam memiliki makna yang tidak hanya organisatoris, tetapi juga simbolis.
Lalu, siapa yang paling layak?
Jawabannya bergantung pada satu pertanyaan yang lebih mendasar: PBNU lima tahun ke depan ingin menegaskan apa?
Jika yang diinginkan adalah kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas organisasi, pengalaman Saifullah Yusuf menjadi nilai yang sulit ditandingi.
Jika prioritasnya memperkuat konsolidasi internal sekaligus komunikasi eksternal, Nusron Wahid memiliki modal yang memadai.
Jika yang hendak didorong adalah transformasi tata kelola menuju organisasi yang lebih profesional, Juri Ardiantoro menawarkan kompetensi yang relevan.
Namun, jika yang dibutuhkan adalah menyatukan kembali seluruh kekuatan NU setelah kompetisi Muktamar, memperkuat legitimasi pesantren, sekaligus menghadirkan wajah regenerasi kepemimpinan, maka Gus Salam tampak memiliki keunggulan yang khas.
Dalam perspektif itulah, Gus Salam layak memperoleh perhatian lebih. Bukan semata karena ia meraih suara ketiga dalam kontestasi Ketua Umum, melainkan karena ia memenuhi kebutuhan organisasi pada fase pasca-Muktamar: memiliki pengalaman di struktur PBNU, diterima di lingkungan pesantren, relatif tidak membawa beban polarisasi, dan berpotensi menjadi jembatan rekonsiliasi antarelemen NU.
Tentu, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PBNU. Namun sejarah menunjukkan bahwa organisasi besar tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berdiri di depan mimbar, melainkan juga oleh siapa yang bekerja di balik layar. Banyak kepemimpinan berhasil karena memiliki Sekjen yang mampu menerjemahkan visi menjadi gerakan.
Mungkin publik akan lebih mudah mengingat nama Ketua Umum PBNU. Akan tetapi, lima tahun mendatang sejarah akan menilai bukan hanya siapa yang memimpin NU, melainkan siapa yang membuat organisasi itu tetap bergerak, tetap bersatu, dan tetap relevan di tengah perubahan zaman.
Itulah sebabnya, memilih Sekretaris Jenderal PBNU bukan sekadar memilih seorang pejabat organisasi. Yang sesungguhnya sedang dipilih adalah arah kerja Nahdlatul Ulama.