Bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, kemungkinan biaya keanggotaan Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump, berasal dari APBN. "Saya kira, sebagian besar akan diambil dari anggaran juga, dari APBN juga," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Meski demikian, ia sedang menunggu petunjuk langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Purbaya mengatakan, hingga saat ini, pemerintah belum membahas isu tersebut sehingga keputusan akhir belum ditetapkan. "Nanti, hal itu belum kita bahas. Namun pada suatu waktu nanti, Presiden akan memberikan tugas kepada saya," ujar Purbaya.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,7 triliun sebagai bentuk komitmen keanggotaan di Board of Peace. Ia menyampaikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan pemulihan Jalur Gaza yang telah rusak parah akibat penjajahan Israel selama dua tahun terakhir.
Menurut Sugiono, pengenaan biaya tersebut bukan termasuk iuran keanggotaan ataumembership fee. Dana tersebut, menurutnya, berkaitan dengan niat awal pembentukan Dewan Perdamaian dalam upaya pemulihan Gaza serta usaha rekonstruksi.
"Siapa yang menanggung biaya rekonstruksi ini? Seperti itulah. Dari mana uangnya? Dari mana sumber dananya? Karena itu, anggota-anggota yang diundang diajak untuk terlibat dalam hal tersebut," katanya setelah menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan bahwa negara ini tidak perlu membayar iuran keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza yang diusulkan oleh Presiden Trump. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap informasi bahwa Trump meminta negara-negara anggota Dewan Perdamaian untuk membayar lebih dari 1 miliar dolar AS.