Skotlandia Hentikan Dukungan, Infantino Hadapi Tekanan Jelang Pemilu FIFA
Kepala Eksekutif SFA Ian Maxwell menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena pihaknya kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan FIFA. Sikap Skotlandia juga selaras dengan pendapat UEFA yang sebelumnya mengungkapkan adanya masalah serius terkait tata kelola dan proses pengambilan keputusan di FIFA.
"Kami telah menyesuaikan diri dengan posisi UEFA. Kurangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan FIFA dan SFA sepenuhnya mendukung keputusan tersebut," ujar Maxwell kepada BBC Sport.
Maxwell menegaskan bahwa SFA memutuskan untuk mengikuti sikap bersama dari 55 asosiasi anggota UEFA yang telah membahas isu tersebut. Menurutnya, pendirian bersama dari puluhan negara Eropa dinilai lebih kuat dibandingkan keputusan yang diambil secara mandiri.
Keputusan Skotlandia memperkuat tekanan terhadap Infantino menjelang pemilihan presiden FIFA berikutnya. Sebelumnya, Inggris, Wales, dan Irlandia juga telah mencabut dukungan terhadap mantan Sekretaris Jenderal UEFA tersebut.
Perselisihan antara FIFA dan UEFA memburuk setelah muncul rencana dari FIFA Forward Enterprise atau FFE. Perusahaan ini direncanakan akan mengelola hak komersial dan operasional kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia.
Dalam proposal awal, FIFA membuka peluang penjualan saham minoritas hingga 20 persen kepada investor swasta. Rencana ini menimbulkan penolakan kuat dari beberapa konfederasi dan asosiasi sepak bola karena berkaitan dengan pengelolaan aset komersial dalam kompetisi FIFA.
UEFA merupakan salah satu organisasi yang paling tegas menentang rencana tersebut. Pada akhir Juli, 55 asosiasi anggota UEFA menyampaikan penolakan bersama dan mengancam untuk tidak mengikuti kompetisi FIFA selama usulan ini masih berlaku.
Rencana FFE kemudian dibatalkan setelah menghadapi tekanan yang besar. Namun, isu ini tidak langsung menyelesaikan perselisihan antara FIFA dan UEFA.
Beberapa pihak justru menganggap isu FFE menggambarkan masalah yang lebih luas mengenai tata kelola FIFA dan kepemimpinan Infantino.
Organisasi nirlaba FairSquare bahkan mengajukan permohonan kepada FIFA agar menyatakan Infantino tidak memenuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri. Mereka meragukan metode FIFA dalam menghitung masa jabatan Infantino berdasarkan aturan batas periode kepresidenan.
Aturan FIFA menentukan bahwa seorang presiden hanya boleh menjabat maksimal tiga periode. Infantino pertama kali terpilih pada 2016 setelah menggantikan Sepp Blatter, dan pada saat itu hanya menyelesaikan sisa masa jabatan sebelumnya.
Ia kembali terpilih pada tahun 2019 dan 2023. FIFA sebelumnya menyatakan bahwa masa jabatan 2016-2019 tidak dianggap sebagai satu periode penuh dalam perhitungan batas masa jabatan.
Keputusan tersebut menyebabkan masa jabatan Infantino secara resmi dimulai pada 2019. Jika terpilih kembali pada 2027, ia berpeluang memimpin FIFA hingga 2031.
Keadaan tersebut berarti Infantino bisa menjabat sebagai Presiden FIFA selama total 15 tahun sejak pertama kali terpilih pada 2016. Perhitungan ini kini kembali dipertanyakan oleh FairSquare dan beberapa tokoh yang pernah terlibat dalam reformasi tata kelola FIFA.
Tekanan terhadap Infantino tidak hanya berasal dari Eropa. Selandia Baru sebelumnya telah mencabut dukungan terhadap pencalonannya, sementara beberapa asosiasi di berbagai konfederasi mulai menunjukkan sikap yang tidak sepenuhnya selaras dengan posisi konfederasi masing-masing.
Di sisi lain, Infantino masih memperoleh dukungan kuat dari beberapa wilayah, termasuk Afrika dan Amerika Selatan. Karena setiap asosiasi anggota FIFA memiliki satu suara, posisi masing-masing federasi akan menjadi penting menjelang pemilihan.
Sampai saat ini belum ada calon pesaing yang secara resmi mendaftar untuk pemilihan tersebut. Batas akhir pendaftaran calon ditentukan pada 18 November.
Kondisi ini menjadikan persaingan dalam pemilihan Presiden FIFA 2027 semakin sulit untuk diprediksi. Jelas, pengunduran dukungan dari Skotlandia menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi Infantino bukan hanya terbatas pada sengketa terkait satu usulan bisnis.
Perdebatan kini berpindah pada isu yang lebih mendasar: bagaimana FIFA diatur dan seberapa besar wewenang yang semestinya dimiliki oleh presidennya.