Muhammadiyah dorong pemerintah evaluasi ormas bermasalah

Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.I., M.P.A., mengatakan pemerintah memiliki instrumen untuk melakukan pembinaan maupun memberikan sanksi terhadap organisasi yang terbukti melanggar hukum.

Menurut Bachtiar, langkah tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan melalui mekanisme hukum, bukan karena tekanan atau sentimen terhadap kelompok tertentu.

Ia menegaskan penegakan hukum harus berlaku setara terhadap seluruh kelompok masyarakat.

“Hukum harus menjadi komandan, menjadi panglima, karena kita ingin adanya supremasi hukum. Sehingga aksi-aksi premanisme, penganiayaan, atau tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa tidak dibiarkan begitu saja,” ujar Bachtiar (1/9/2026).

Baca selengkapnya