Bengkalispos.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor DPRD Minahasa Tenggara. Pertemuan ini mempertemukan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat stabilitas harga dan percepatan transformasi digital.
HLM dipimpin Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Darmawan T.B Hutabarat, Sekda Minahasa Tenggara David H. Lalandos, serta anggota TPID dan TP2DD dari berbagai instansi.
Dalam arahannya, Fredy menegaskan digitalisasi dan pengendalian inflasi harus berjalan lebih cepat, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN).
“Digitalisasi harus bergerak lebih cepat, dan pengendalian inflasi dilakukan secara terencana dan terukur. Minahasa Tenggara harus mampu menjaga harga tetap stabil dan meningkatkan pendapatan daerah lewat sistem transaksi modern,” tegasnya.
Fredy juga mengapresiasi pendampingan BI yang membuat TP2DD Minahasa Tenggara tetap berada dalam kategori daerah digital.
Dari BI Sulut, Analis Yunior Tasyafa Aleysa Taufik memaparkan perkembangan digitalisasi transaksi daerah. Berdasarkan survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2025, Minahasa Tenggara mempertahankan nilai 92,40% dan berada di peringkat 38 dari 70 kabupaten di Sulawesi. Ia merekomendasikan optimalisasi anggaran ETPD, peningkatan penggunaan pembayaran nontunai, HLM berkala, serta integrasi kebijakan daerah–nasional seperti Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan E-Tax.
Pembahasan inflasi juga menjadi fokus. Ekonom Yunior KPwBI Sulut, Gabriella Regina, menguraikan kondisi harga komoditas sensitif seperti tomat, cabai, bawang merah, dan beras. Ia menekankan empat strategi TPID: menjaga keterjangkauan harga lewat Gerakan Pangan Murah, memperkuat pasokan lewat kerja sama antar daerah, memperlancar distribusi melalui dukungan logistik, serta meningkatkan komunikasi publik lewat HLM dan edukasi.
HLM kemudian dilanjutkan dengan peluncuran pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS. Langkah ini diharapkan mempercepat layanan publik, menutup celah kebocoran PAD, dan memudahkan masyarakat bertransaksi.
Dengan rangkaian agenda ini, Pemkab Minahasa Tenggara menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan pro-masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah.***