Presiden Prabowo minta seluruh warga punya rekening, ditunjuk BRI dan BSI pakai data Dukcapil
bengkalispos.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki rekening tabungan perbankan.
Pemerintah menunjuk dua bank BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), sebagai pelaksana utama program pembukaan rekening massal berbasis data Dukcapil tersebut.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, integrasi data kependudukan dengan sistem pembayaran nasional (QRIS) ini disiapkan sebagai jalur tunggal penyaluran bansos hingga peningkatan inklusi keuangan.
Simak rincian kebijakan Presiden Prabowo serta update bantuan beras selengkapnya di bawah ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlanggs Hartarto menyebutkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening tabungan perbankan.
Pemerintah secara khusus menunjuk dua bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keduanya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga usai rapat di Istana, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Andalkan Basis Data Kependudukan
Menurutnya, proses pembukaan rekening massal ini akan mengandalkan basis data kependudukan resmi milik pemerintah.
Data tersebut nantinya akan langsung diintegrasikan dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional.
"Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS," tambahnya.
Ia menjelaskan langkah penciptaan rekening untuk seluruh warga negara ini bukan tanpa alasan.
Pemerintah memproyeksikan rekening tersebut sebagai jalur tunggal dan langsung untuk mendistribusikan berbagai program bantuan ke depan.
"Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut. Nah itu yang pertama," tegasnya.
Kebijakan ini juga diambil untuk mendongkrak tingkat inklusi dan literasi keuangan Indonesia agar semakin optimal.
Menurut Airlangga, angka literasi keuangan Indonesia saat ini sebenarnya sudah berada di atas standar global yang ditetapkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
"Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 69,57 persen.
Sebetulnya angka angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen," paparnya.
Kelanjutan Bantuan Beras
Selain membahas rekening warga, rapat terbatas hari ini juga menetapkan kelanjutan program jaring pengaman sosial.
Bantuan beras sebanyak 30 kg yang dijadwalkan berakhir pada September, resmi diperpanjang untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember 2026.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mewaspadai ancaman kontraksi ekonomi daerah serta kelumpuhan logistik udara.
Hal ini merespons terjadinya rentetan letusan 5 hingga 6 gunung berapi di Indonesia secara bersamaan yang memaksa penutupan sejumlah bandara.
Menkeu Purbaya Tanggapi Sistem Bayar Gaji ke BPD dan Himbara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai pemindahan sistem pembayaran gaji (payroll) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Merespons rumor yang beredar tersebut, Purbaya memastikan Kementerian Keuangan tidak pernah merilis aturan semacam itu. Ia menyatakan sistem penyaluran keuangan tetap berjalan normal seperti sedia kala.
"Nggak ada. Itu bukan dari kita, kita nggak ada kebijakan seperti itu. Kita seperti biasa saja," ucap Purbaya usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa kewenangan pemindahan rekening bisa saja terjadi jika ada kebijakan khusus dari masing-masing pemerintah daerah.
Akan tetapi, ia kembali menekankan hal tersebut sama sekali bukan merupakan instruksi atau rencana dari pemerintah pusat.
"Tapi kalau pemda-nya yang ngatur ya saya enggak tahu. Tapi dari pemerintah pusat nggak ada rencana seperti itu. Jadi nggak ada rencana perubahan transfer, cara transfer sampai sekarang ya. Seperti biasa yang dilakukan," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kebijakan pemindahan penyaluran gaji (payroll) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke Bank Himbara menuai protes.
Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBPDSI) menyebut kebijakan ini berpotensi memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang mengancam ratusan ribu pegawai BPD di seluruh Indonesia.
Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan SPBPDSI, Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pimpinan dan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2026).
Sigit menjelaskan bahwa perpindahan rekening gaji ASN akan memicu efek domino yang menghancurkan likuiditas dan mematikan ruang ekspansi kredit bank daerah.
Ia menegaskan bahwa ancaman terhadap tenaga kerja sangat nyata. Penurunan kas daerah secara drastis akan memaksa manajemen bank melakukan pengetatan operasional besar-besaran.
"Jadi pasti sekali jika ada penurunan laba penurunan pendapatan, efisiensi SDM dan restrukturisasi dari SDM pasti akan muncul. Di mana akan ada pengurangan pegawai di BPD," tegas Sigit di hadapan para anggota dewan.
Total pegawai BPD di seluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 100.000 orang. Jika PHK massal tak terhindarkan, dampak kerugian ekonomi diyakini akan merembet luas hingga ke keluarga para pekerja.
"Itu hanya pegawainya Pak, belum keluarganya. Kalau kita pengalinya setiap pegawai taruhlah 3 di belakangnya berarti sekitar 300.000 yang terdampak jika ada pengalihan ini," tambah Sigit.
Masalah dari perpindahan payroll ini tidak sekadar hilangnya dana murah dari kas daerah, melainkan lonjakan risiko kredit macet atau Non-Performing Loan/NPL. Mayoritas BPD mengandalkan sistem potong gaji otomatis untuk menagih angsuran kredit para abdi negara.
"Dan dampak yang paling fatal untuk kredit ini adalah risiko NPL ini akan meningkat. Karena perpindahan gaji ASN entah itu P3K, entah itu nanti PNS itu otomatis penagihan atau pembayaran angsuran akan cukup sulit. Kita karena gaji yang selama ini dipotong oleh BPD akan berpindah ke Himbara," jelasnya.
Sementara itu, Sekjen Federasi SPBPDSI, Yogi, mencontohkan hilangnya penyaluran gaji dari dua instansi di bawah Kementerian Kesehatan di Bali pada bulan ini.
"Kalau di Bali saja yang per bulan ini ada dua instansi yang sudah pindah yaitu Rumah Sakit Umum Prof Ngoerah dan Poltekkes Denpasar. Dan juga ini nilainya kalau secara payroll rekening gaji yang pindah hampir 1.700 dan total gaji yang biasanya didapat setiap bulan sekitar Rp8 miliar," ungkap Yogi.
(news/Kompas)