Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk melakukan audit terhadap seluruh kepemilikan yayasan yang mengelola unit layanan pemenuhan gizi atau dapur makan gratis (MBG). Komisi yang menangani bidang kesehatan ini menilai bahwa ditemukannya banyak yayasan yang terkait dengan partai politik, pejabat negara, hingga konsentrasi kepemilikan SPPG oleh satu individu menunjukkan bahwa program ini berpotensi dimanipulasi oleh sekelompok elit.
"Kami mengharapkan pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap penentuan penyelenggara dapur SPPG, termasuk meninjau kembali semua kerja sama yang berpotensi menyebabkan monopoli," kata Charles pada Kamis, 27 November 2025.
Seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan bahwa program MBG sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia serta mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta pengusaha lokal. Namun, menurutnya, dua tujuan tersebut tidak akan tercapai jika pemerintah membiarkan kepemilikan SPPG dikuasai oleh segelintir individu. "Apalagi jika hal ini melibatkan pengusaha besar dan keluarga pejabat negara, kami perlu menyampaikan sikap tegas bahwa praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan," ujarnya.
Sebelumnya, laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa 89 dari 102 lembaga pengelola SPPG yang menjadi objek penelitian memiliki kaitan dengan partai politik atau kerabat pejabat negara.
Peneliti ICW, Seira Tamara, menyatakan bahwa lembaganya memilih 102 yayasan secara acak yang berada di 38 provinsi. Peneliti ICW kemudian melakukan pemeriksaan kepemilikan yayasan berdasarkan akta yang diperoleh secara sah dari situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum.
Akibatnya, terdapat 28 lembaga yang terkait dengan partai politik. Di hampir semua partai politik, terdapat kader atau pengurus yang terdaftar sebagai pengurus lembaga tersebut. Selain itu, menurut Siera, ICW menemukan empat anggota DPR dan DPD yang masih aktif tercatat sebagai pengurus lembaga pengelola MBG.
Penelitian ICW juga menemukan sembilan lembaga yang terkait dengan birokrasi pemerintah, termasuk kelompok relawan atau organisasi masyarakat pendukung dalam kampanye pemilihan presiden. "Kesimpulan dari temuan ini adalah MBG diduga menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan Presiden Prabowo, dan kami menemukan banyak praktik patronase," katanya pada Selasa, 25 November 2025.