Ringkasan Berita:
- Layanan Dasar: bus sekolah, rumah layak huni untuk OAP, pendidikan gratis, pemekaran wilayah, dan infrastruktur.
- Fraksi Kelompok Khusus mendorong penambahan beasiswa bagi anak-anak Suku Moi dan mahasiswa, wali kota menyebut APBD 2026 optimalisasi dana otsus memperkuat skema beasiswa afirmasi OAP;
- Program ke depan mencakup pelatihan kompetensi berbasis kejuruan, kemitraan dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja OAP dan pengembangan usaha mikro dan koperasi OAP sebagai basis ekonomi mandiri.
SORONG.COM, SORONG - Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan jawaban pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi Kelompok Khusus (Otsus) dalam Sidang Pleno XXX Paripurna XXVII Pembahasan RAPBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPR Kota Sorong, Selasa (25/11/2025).
Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah memastikan seluruh program prioritas berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP) tetap menjadi arus utama kebijakan daerah.
Layanan Dasar: bus sekolah, rumah layak huni untuk OAP, pendidikan gratis, pemekaran wilayah, dan infrastruktur.
“Kami apresiasi dukungannya,” katanya.
Terkait aspirasi lainnya, mulai dari pemekaran kampung dan kelurahan, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan talud Pantai Saoka, penyusunan Perda Perlindungan Suku Asli Moi, penguatan ekonomi OAP, hingga pelestarian kearifan lokal, pemerintah berkomitmen mengkaji dan pemetaan sesuai regulasi.
Memprioritaskan pemerataan pembangunan.
“Mainstreaming OAP tetap menjadi dasar kebijakan dalam APBD 2026,” katanya.
Menanggapi permintaan pengukuran ulang TPA Makbon, Wali Kota menyatakan langkah tersebut memastikan kepastian hukum aset daerah.
Pemerintah akan berkoordinasi dengan instansi pertanahan menata pengelolaan sampah lebih efektif dan berkelanjutan.
Terkait penyusunan Peraturan Wali Kota mengenai tapal batas, pemerintah menegaskan bahwa proses verifikasi titik koordinat dan konsultasi bersama Pemkab Sorong sedang dipersiapkan.
“Perwali akan diterbitkan setelah penegasan batas wilayah selesai sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Fraksi Kelompok Khusus mendorong penambahan beasiswa bagi anak-anak Suku Moi dan mahasiswa, wali kota menyebut APBD 2026 optimalisasi dana otsus memperkuat skema beasiswa afirmasi OAP.
Memastikan penyaluran tepat sasaran dan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan sebagai investasi bagi generasi muda OAP.
Pemerintah menyoroti pentingnya membuka lapangan kerja bagi tenaga OAP.
Program ke depan akan mencakup pelatihan kompetensi berbasis kejuruan, kemitraan dengan dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja OAP dan pengembangan usaha mikro dan koperasi OAP sebagai basis ekonomi mandiri.
“Dalam program penataan pasar 2026, pemerintah berkomitmen menyediakan tempat jualan layak dan aman bagi mama-mama Papua,” ucapnya.
Terkait pembangunan kantor sekretariat 12 organisasi suku OAP, pemerintah siap mengkaji pemanfaatan dana otsus untuk penganggaran pembangunan sekretariat, penyediaan lahan dan desain bangunan dan memastikan organisasi adat berfungsi efektif sebagai mitra pemerintah.
“Seluruh aspirasi ini menjadi perhatian utama kami dalam penyempurnaan APBD 2026.,” katanya. (sorong.com/ismail saleh)