PR GARUT – Ketidaktepatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan setelah sejumlah warga miskin ekstrem mengeluhkan tidak masuk dalam data penerima manfaat. Kondisi ini membuat mereka tidak memperoleh berbagai bantuan sosial yang semestinya mereka terima dari pemerintah.
Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menegaskan bahwa persoalan data ini harus segera ditangani. Ia menyebutkan bahwa proses perapihan data tengah dilakukan sebagai upaya dasar agar penyaluran bantuan di masa mendatang benar-benar tepat sasaran.
“Kita ini lagi dalam tahap perapihan data, supaya perbaikan ke depan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Aris menjelaskan bahwa DTSEN merupakan data yang berasal dari pemerintah pusat. Namun di lapangan, pihaknya bersama jajaran eksekutif masih menemukan banyak keluhan warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Data ini kita terima dan kita masih dalam tahapan penyesuaian di lapangan. Banyak keluhan bahwa mereka ini desilnya tidak sesuai,” tambahnya.
DPRD Garut bersama Dinas Sosial telah menggelar rapat untuk memastikan perbaikan data tetap dibuka dan ditindaklanjuti. Menurut Aris, langkah koreksi harus dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat yang membutuhkan tidak terlewat dari sistem bantuan.
“Kemarin kita DPRD sudah rapat dengan Dinas Sosial bahwa perbaikan-perbaikan seperti itu masih tetap diterima,” jelasnya.
Aris juga menegaskan bahwa Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Garut harus bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia khawatir kesalahan data dapat berdampak pada pelayanan publik maupun hak-hak masyarakat yang seharusnya diterima.
“Saya sudah tekankan bahwa ini harus secepatnya diperbaiki dan disesuaikan. Jangan sampai ada yang salah, ini bisa berdampak pada pelayanan ataupun hak-hak mereka yang harusnya diterima tapi malah terputus,” pungkasnya.
Dengan penekanan dari DPRD Garut, masyarakat berharap pembenahan data DTSEN dapat dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan berpihak kepada warga miskin ekstrem yang selama ini belum tersentuh bantuan pemerintah.***