
Oleh: Rismayani
*Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram
Langkah yang diambil oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, yang berambisi mengatasi kemiskinan ekstrem tahun 2029 adalah sebuah inovasi penting yang pantas mendapatkan perhatian masyarakat.
Dengan tingkatan kemiskinan ekstrem NTB yang masih mencapai 2,04 persen, inisiatif Desa Berdaya Tematik dan Transformatif berperan sebagai strategi yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Target untuk mendampingi 7.225 kepala keluarga di fase awal menunjukkan usaha konkret untuk mengatasi masalah sosial yang mendasar yakni kemiskinan.
Slogan “memperkuat kemandirian masyarakat desa” bukanlah sekadar ungkapan tapi menjadi prinsip kunci dalam mendorong perubahan sosial di 40 desa pada tahun 2026 serta memperluas ke lebih dari seribu desa dan kelurahan di NTB.
Saya sangat mendukung inisiatif pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menargetkan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2029. Inisiatif ini menjadi bukti kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB serta membawa harapan baru agar semua warga dapat menjalani kehidupan lebih layak.
Namun, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kemiskinan ekstrem masih menyimpan banyak tantangan.
Kesempatan kerja yang tidak merata serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang perlu segera diperbaiki. Situasi ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan rencana jangka panjang bukan sekadar bantuan sementara.
Salah satu solusi yang menurut saya perlu diperkuat adalah pengembangan program pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat agar menjadi lebih produktif.
Layanan pendidikan dan kesehatan juga harus diperluas secara merata terutama di daerah pedesaan dan terisolasi agar tidak ada keluarga miskin yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Di samping itu perkembangan ekonomi lokal yang sesuai dengan potensi daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata, perlu didorong lebih lanjut.
Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat pendapatan masyarakat. Bantuan dalam hal literasi usaha dan pengelolaan keuangan juga sangat diperlukan agar dukungan ekonomi tidak hanya berakhir pada konsumsi melainkan berkembang menjadi investasi yang produktif bagi keluarga yang sedang berjuang.
Saya yakin bahwa apabila semua langkah tersebut dijalankan dengan konsisten dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, hingga lembaga social, maka target untuk mengatasi kemiskinan ekstrem tahun 2029 dapat terwujud.
NTB akan menjadi lebih maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
Selain itu masyarakat harus terlibat secara aktif bukan sekadar sebagai penerima manfaat melainkan juga sebagai komponen vital dalam proses pembangunan. Inisiatif gotong royong, pelatihan skill, serta dukungan usaha yang berbasis komunitas akan memperkuat rasa memiliki warga terhadap kemajuan daerah.
Dengan cara ini masyarakat tidak hanya menunggu bantuan tetapi juga berperan serta dalam bergerak dan berkembang bersama pemerintah.
Akhirnya keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan yang ekstrem tidak hanya dinilai dari data statistik tetapi dari pergeseran nyata dalam kehidupan masyarakat.
Ketika masyarakat NTB mampu memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan memadai, menjalani hidup sehat, dan memiliki peluang kerja, maka kita benar-benar dapat menyatakan bahwa pembangunan tersebut berhasil dan memiliki makna.