Oleh Fitriyan Zamzami, M Fauzi Ridwan
Bengkalispos.com.CO.ID,JAYAPURA – Kematian ibu Irene Sokoy dan bayinya setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Papua menjadi perhatian nasional. Peristiwa ini seharusnya menjadi gambaran dari tingkat kematian ibu dan bayi di Papua yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Berdasarkan keterangan iparnya, Ivon Kabey, kejadian tersebut dimulai pada hari Minggu pekan lalu (16/11/2025) ketika Irene mulai mengalami kontraksi. Irene bersama keluarganya tinggal di Kampung Hobong, yang berada di tepi Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Dari tempat tersebut, ia harus dibawa menggunakan perahu cepat, kemudian melanjutkan perjalanan darat sejauh sekitar 20 kilometer menuju RSUD Yowari, rumah sakit terdekat.
"Awalnya kami tiba di RSUD Yowari pukul 15.00 WIT dengan kondisi pasien pembukaan enam dan air ketuban pecah, tetapi proses persalinan tidak segera ditangani karena dugaan bayi memiliki berat badan besar, yaitu empat kilogram," ujar Ivon Kabey. Pihak rumah sakit mengklaim bahwa saat itu hanya satu dokter spesialis kandungan yang ada sedang menjalani cuti.
Keluarga selanjutnya meminta pemeriksaan lebih cepat karena kondisi Irene Sokoy semakin kritis dan ia semakin cemas. Namun, surat rujukan baru selesai pada mendekati tengah malam, diikuti dengan keterlambatan ambulans yang tiba pada pukul 01.22 WIT.
"Rujukan ke RS Dian Harapan dan RS Abe ditolak karena kamar penuh serta sedang dalam proses renovasi, selanjutnya kami pergi ke RS Bhayangkara namun pasien tidak diterima tanpa adanya uang muka sebesar Rp 4 juta," kata Ivon Kabey.
Irene kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura di Dok II. Selama perjalanan menuju RSUD Jayapura, pasien mengalami kejang sehingga ambulans kembali ke Rumah Sakit Bhayangkara.
Sesampainya di RS Bhayangkara, tindakan resusitasi (CPR) dilakukan, tetapi nyawa pasien dan bayinya tidak berhasil diselamatkan. "Irene meninggal saat perjalanan pukul 05.00," kata saudara iparnya.
Berita kematian Irene Sokoy akhirnya sampai ke Jakarta. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan akan mengirimkan tim ke Papua untuk melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.
Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Widyawati menyatakan bahwa jika ada tanda-tanda pelanggaran, rumah sakit yang diduga menolak pasien akan menerima sanksi yang keras.
"Penolakan pasien rumah sakit merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan yang bisa menyebabkan konsekuensi hukum," ujar Widyawati di Jakarta, Selasa.
Sementara Gubernur Papua Mathius Fakhiri menganggap kejadian ini sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan instruksi melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan audit rumah sakit di Provinsi Papua, sebagai respons terhadap berita tersebut.
"Perintah beliau untuk segera memperbaiki audit. Melakukan audit internal di bagian mana saja. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit tersebut, termasuk juga pejabat-pejabat di Dinas Kesehatan dan lainnya, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun rumah sakit swasta," ujar Mendagri Tito saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu.
Tito Karnavian menyatakan bahwa tim dari Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dengan jajaran Kementerian Kesehatan untuk melakukan audit paralel terhadap layanan kesehatan di Papua. "Pesan Pak Presiden jelas, jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Segera lakukan audit untuk mengetahui akar masalahnya dan segera lakukan perbaikan," ujar Tito.
Ia meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengumpulkan seluruh pimpinan rumah sakit, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, hingga penyedia layanan kesehatan swasta untuk menemukan akar masalah. “Saya meminta Gubernur, setelah saya menerima informasi, segera mengunjungi rumah korban. Keluarga korban perlu diberikan bantuan,” kata Tito.
Ibu Irene bukanlah satu-satunya kasus di Papua. Angka kematian ibu saat melahirkan di Indonesia berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikumpulkan pada 2020 dan diperbaharui pada 2023, mencapai 189 per 100.000 jiwa. Angka ini meningkat signifikan di wilayah timur. Di Papua, misalnya, angka kematian ibu melahirkan mencapai 565 orang per 100.000 jiwa, sedangkan di Papua Barat sebesar 343 orang. Bandingkan dengan Jakarta yang memiliki angka sebesar 48 orang per 100.000 jiwa.
Data serupa juga dapat dilihat mengenai kematian bayi. Pada tingkat nasional, angkanya sebesar 16,85 per 100.000 penduduk. Di Papua, angkanya mencapai 38,17 dan di Papua Barat sebesar 37,06. Angka tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan angka pada 2010, di mana di Papua terdapat 19 bayi yang meninggal dan di Papua Barat sebanyak 28 bayi yang meninggal. Di Jakarta, misalnya, angkanya pada 2020 adalah 10,38 per 100.000 bayi.
Angka ini berkaitan erat dengan berbagai aspek di Tanah Papua. Kementerian Kesehatan mencatat, dari sekitar 10 ribu puskesmas di Indonesia, hanya 272 yang tidak memiliki dokter. Namun, dari jumlah tersebut, 152 di antaranya berada di Papua. Jika dokter spesialis juga dimasukkan dalam perhitungan, jumlah puskesmas di Papua yang tidak memiliki tenaga medis meningkat menjadi 411 puskesmas.
Ini bukan hanya angka biasa. Di Papua, ketika tidak ada dokter di puskesmas, sering kali masyarakat harus melakukan perjalanan jauh ke rumah sakit, seperti Irene yang harus dibawa dengan kendaraan.speed boatke rumah sakit terdekat. Sementara ketika tiba di RSUD, masih bersifat kebetulan, tidak pasti dokter spesialisnya tersedia. Kemenkes mencatat, terdapat 26 RSUD di Papua yang tidak memiliki tujuh dokter spesialis secara lengkap.
Bukan berarti fenomena ini baru diketahui oleh pemerintah. Pada tahun 2018 lalu, kematian anak-anak di Asmat yang berada di pegunungan tengah Papua telah menunjukkan betapa buruknya layanan kesehatan di wilayah Tanah Papua.
Kala itu, Bengkalispos.commendapatkan keterangan dari Ketua Program Studi P3 Kebidanan Timika, Innah Gwijangge, yang memberikan contoh mengenai kondisi memprihatinkan di kabupaten Nduga, tempat asalnya. Di seluruh wilayah Nduga, yang luasnya hampir empat kali DKI Jakarta, menurut Innah, hanya terdapat satu rumah sakit yang dibangun pada masa itu. Namun, rumah sakit tersebut tidak lagi beroperasi. Hal ini disebabkan karena hanya ada satu dokter yang ditempatkan di sana.
Cerita yang hampir sama disampaikan oleh Robby Kayame, Kepala Dinas Kesehatan Paniai pada masa itu. Ia menjelaskan, saat itu dari 30 puskesmas yang ada di Kabupaten Paniai, hanya dua yang memiliki dokter. Satu puskesmas berada di Enarotali, dikelola oleh tiga dokter perempuan, dan satu dokter laki-laki berada di Enggano.
Ditemui Bengkalispos.com di Timika, ia mengeluh, bukanlah Dinkes Paniai yang enggan membayar dokter. Menurutnya, saat membuka pendaftaran pada 2016 dan 2017 lalu, tidak ada satupun dokter yang mendaftar untuk bekerja di Paniai. “Sekarang yang banyak 'dokter mama'. Setelah selesai sekolah ingin dekat mama," kata Robby bercanda.
Berada di kawasan pegunungan Papua, tenaga kesehatan di wilayah tersebut juga perlu berjuang melewati lembah dan bukit agar bisa sampai kepada masyarakat. Menurut Robby, setiap puskesmas di Paniai, termasuk di daerah terpencil, biasanya memiliki lima hingga enam petugas kesehatan.
Para kepala dinas kesehatan dari sepuluh kabupaten di Papua umumnya mengeluhkan masalah yang sama. Di Boven Digul, misalnya, dari 20 puskesmas, hanya dua yang memiliki dokter. Di Asmat juga terjadi hal yang serupa.
Kepala Dinas Kesehatan Asmat pada masa itu, dr Piter P mengungkapkan, banyak puskesmas dan puskesmas pembantu yang tidak terawat karena sama sekali tidak ada tenaga kesehatan yang bertugas di sana.
Kurangnya tenaga kesehatan menjadi satu tantangan utama. Di Biak Numfor, misalnya, terdapat tujuh puskesmas di kepulauan yang belum memiliki tenaga kesehatan. Dari sepuluh posisi dokter yang dibuka pendaftarannya tahun lalu, hanya dua orang yang mendaftar, meskipun kondisi wilayah tersebut lebih berkembang dan lebih mudah diakses dibandingkan daerah pedalaman Papua lainnya.
Namun, selain itu muncul pula masalah anggaran. Kadinkes Biak Numfor pada masa itu, dr Leonora Komboy mengilustrasikan, dari dana kesehatan setempat sebesar Rp 15 miliar, hanya 20 persen yang cair dan hanya cukup untuk membayar pegawai kontrak.
Ishak Tukayo, kepala Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Jayapura pada masa itu, menyatakan bahwa sebenarnya jumlah lulusan tenaga kesehatan di Papua tidak sedikit. Dari sekolah-sekolah yang berada di berbagai daerah di Papua, kata Ishak, setiap tahun bisa menghasilkan seribu lulusan.
Banyak di antara lulusan tersebut yang didanai oleh pemerintah daerah masing-masing. "Tapi setelah selesai mengambil ijazah, mereka langsung pergi ke mana saja," ujar Ishak, kemarin. Menurut Ishak, masalah kekurangan tenaga kesehatan di Papua lebih disebabkan oleh manajemen personalia di setiap daerah yang belum optimal.
Dudung Abdurachman, yang merupakan konsultan khusus Presiden Prabowo Subianto, mengakui bahwa ketidakseimbangan distribusi dokter spesialis di daerah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan saran kepada kementerian yang relevan.
"Nanti saya akan sampaikan kepada Kementerian Kesehatan karena mereka yang mampu mendistribusikan langsung ke daerah-daerah," kata Dudung di tengah acara Seminar Nasional dan Forum Diskusi Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) yang ke-68, di Bandung, Rabu (26/11/2025).
Laki-laki yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan ini mengatakan bahwa masalah distribusi dokter spesialis di daerah bukan sepenuhnya disebabkan oleh tenaga medis. Ia yakin para dokter telah mendapatkan pendidikan, semangat nasionalisme, dan nilai kebangsaan.
"Yang harus kita perbaiki adalah sistem distribusinya agar pemerataan dapat tercapai, khususnya di daerah terpencil," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini.
Dudung menyatakan bahwa perbaikan sistem distribusi merupakan langkah krusial agar layanan kesehatan bisa merata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menambahkan bahwa diperlukan penguatan semangat dan komitmen para residen serta calon dokter spesialis dalam menghadapi tantangan ini.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto fokus dalam memenuhi kebutuhan tenaga di sektor kesehatan yang sesuai dengan program Astacita. Dudung menyatakan bahwa presiden sangat memperhatikan isu kesejahteraan masyarakat, pangan, dan kesehatan.
"Kami berharap dapat menghidupkan kembali semangat para calon dokter yang kelak bertugas di berbagai wilayah," katanya.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari komitmen besar Presiden dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah akan mendirikan 30 fakultas kedokteran baru sebagai upaya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis di Indonesia.
"Saya percaya kementerian telah menyiapkan dosen dan calon spesialis yang diperlukan di daerah," ujarnya.
Ia berharap kehadiran dokter spesialis semakin dianggap penting dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar yang berada di Jayapura menyatakan bahwa kejadian terkait sistem layanan kesehatan di Papua perlu mendapat perhatian dari pemerintah. "Kejadian ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi sudah masuk dalam kategori dugaan pelanggaran HAM, sehingga negara memang wajib menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali," ujarnya.
Menurut Tonny, pernyataan beberapa rumah sakit yang menyebut keterbatasan dokter dan staf medis mencerminkan kurangnya fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat asli Papua yang mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus.
"Karena kami sangat mendukung peningkatan layanan melalui berbagai inisiatif, maka evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan perlu segera dilakukan," katanya.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi tidak cukup dilakukan hanya dengan mengganti pimpinan rumah sakit atau kepala dinas, tetapi sistem pelayanan secara keseluruhan perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.
"Kami juga berharap layanan BPJS Kesehatan yang dinilainya belum sesuai dengan kondisi geografis dan keterbatasan fasilitas di Papua, sehingga perlu penyesuaian kebijakan," ujarnya lagi.
Mereka juga akan membahas hal ini dengan pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan khusus dalam penempatan dokter spesialis di Papua dengan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang memadai agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara maksimal.