PIKIRAN RAKYAT - Lebih dari 160.000 perempuan di Kota Bandung secara administratif tercatat sebagai kepala keluarga. Termasuk di antaranya sekitar 7.000 wanita yang tergolong sebagai penduduk miskin hingga rentan miskin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Uum Sumiati mengatakan, perempuan kepala keluarga tidak punya suami, sehingga di kartu keluarga menjadi kepala keluarga.
"Di Kota Bandung kan ada 160.000 lebih, yang secara administratif menjadi kepala keluarga. Mungkin ada yang memang suaminya tidak tinggal di sini karena tugas, tapi kan tidak terlalu banyak," kata Uum, Kamis (27/11/2025).
Selain tak ada nama suami di kartu keluarga, menurut dia, DP3A juga menggunakan istilah perempuan kepala keluarga bagi wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya karena berbagai alasan. Misalnya, karena suaminya sakit.
"Perempuan kepala keluarga itu kami koordinasikan dengan perangkat daerah terkait, berapa sih yang dianggap tidak mampu? Dari situ, sekarang secara bertahap kami coba berkontribusi buat pengentasan kemiskinan," katanya.
Uum menjelaskan, saat ini DP3A tengah memberikan pelatihan kepada sekitar 200 perempuan kepala keluarga dari desil 1-4 atau kelompok masyarakat miskin hingga rentan miskin. Kata dia, ada tiga jenis pelatihannya.
"Pelatihan pastry, menjahit, dan tata rias. Harapannya, mereka bisa memiliki keterampilan itu, kemudian syukur-syukur ke depannya bisa muncul wirausaha baru yang juga bisa meningkatkan pendapatan mereka," kata Uum.
Dimulai dari pekan lalu, terang dia, pelatihan tersebut dikerjasamakan dengan lembaga pelatihan kerja (LPK). Pelatihan bagi perempuan kepala keluarga itu dibagi jadi delapan angkatan, masing-masing berjumlah 25 orang.
"Memang di pelatihan tertentu itu sekaligus dikasih alat, tapi kalau dari kami ya cuma pelatihan itu. Namun, kalau ada potensi berwirausaha, mudah-mudahan ke depan bisa ada bantuan alat, misalkan dari Baznas," tuturnya.
Uum pun mengakui, perempuan kepala keluarga yang diberikan pelatihan masih belum sebanding dengan jumlahnya secara keseluruhan. Namun, dia berharap pelatihan itu bisa membuat mereka semakin berdaya.
Di samping itu, tidak semua dari 160.000 perempuan kepala keluarga merupakan kelompok prasejahtera. "Yang dalam kondisi miskin, jumlah tepatnya ada di Dinas Sosial. Di bawah 7.000, kalau enggak salah," katanya.***