Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada hari Senin (24/11) menyatakan akan menambah pasukan di tiga kota penting yang dia sebut sebagaicenter of gravity. Tiga daerah tersebut ialah Jakarta, Aceh, dan Papua.
Sjafrie belum menjelaskan secara rinci tambahan personel yang akan ditempatkan di setiap wilayah, namun menyatakan bahwa keputusan tersebut "dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar pembangunan dapat berlangsung dengan aman dan lancar."
Rekan-rekan Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer juga menyampaikan bahwa pemerintah rencananya akan membentuk 150 batalyon infanteri teritorial setiap tahunnya.
BBC News Indonesia melakukan wawancara dengan beberapa penduduk di Papua dan Aceh, untuk mengetahui pendapat mereka mengenai rencana penambahan pasukan militer di wilayah mereka.
Mereka sepakat bahwa penambahan pasukan tersebut tidak diperlukan, sambil menilai kebijakan tersebut berisiko memicu luka masa lalu. Kedua warga di wilayah tersebut memiliki catatan interaksi yang panjang dengan militer.
"Yang ada, saya khawatir perpecahan akan muncul kembali," ujar Junaidi, seorang warga Aceh Timur yang pernah mengalami penerapan DOM dan darurat militer di Aceh.
Sementara para analis menganggap penambahan personel militer ini akan memperkuat "remiliterisasi" di berbagai aspek kehidupan di Indonesia.
BBC News Indonesia telah menghubungi Kementerian Pertahanan guna memverifikasi kekhawatiran masyarakat, namun tidak memberikan respons.
Bagaimana tanggapan masyarakat Papua?
Pengajuan penambahan pasukan di tiga wilayah diumumkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin setelah rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Senin (24/11).
Alasannya, ketiga wilayah tersebut dianggap penting untuk menjaga stabilitas keamanan negara.
Jakarta dipilih karena statusnya sebagai ibu kota pemerintahan yang keamanannya perlu dijaga.
"Kita lindungi Jakarta dari segala arah. Baik dari pengawasan pantai, maupun pengawasan udara, serta pengawasan darat kita lakukan," kata Sjafrie di kompleks parlemen Jakarta.
Sementara Aceh dan Papua dipilih karena merupakan gerbang negara, masing-masing di barat dan timur.
Kami mewawancarai beberapa warga di dua wilayah tersebut, mengingat keduanya memiliki rekam jejak interaksi panjang dengan tentara.
Pemerintah pernah menerapkan DOM dan darurat militer di Aceh—di pengujung era Presiden Suharto sampai awal reformasi, sementara kehidupan warga Papua sampai saat ini masih lekat dengan tentara.
Benus Murip, seorang penduduk Lanny Jaya di Provinsi Papua Pegunungan mengungkapkan, keberadaan personel TNI—serta Polri—selama ini telah menyebabkan masyarakat di daerahnya tidak merasa aman.
Benus memberikan contoh tindakan pihak militer yang sering datang dan mendirikan pos keamanan tanpa melakukan koordinasi dengan penduduk setempat.
Seringkali, tanah yang dibangun pos adalah tanah milik masyarakat adat atau fasilitas umum.
"Mereka [TNI] tidak pernah bertanya, langsung datang, mengambil posisi di tempat yang sedang dibangun atau di kantor distrik, gedung sekolah," kata Benus.
Mereka telah melakukan pendudukan, tanpa adanya koordinasi. Saya melihat, mereka jelas-jelas melakukan pengambilalihan lahan terhadap masyarakat adat.
Sampai saat ini, Benus mencatat bahwa setidaknya delapan pos keamanan telah dibangun oleh TNI di Lanny Jaya.
Awalnya, jelas Benus, pos-pos tersebut berada di kawasan dataran tinggi atau hutan, tetapi kemudian berkembang menuju pemukiman penduduk.
Selain itu, tentara yang dikenal sebagai Benus sering meminta penduduk untuk mencari kayu bakar atau membantu mengangkat barang milik TNI.
Warga terpaksa mematuhi keinginan tersebut karena takut menentang, jelas Benus.
"Itu sering terjadi dan saya melihatnya menimbulkan kecemasan. Mereka [mengikuti] bukan karena tulus, tetapi karena terpaksa. Karena takut," katanya.
Belum lagi berbagai pembatasan kegiatan bagi penduduk, seperti larangan berburu di hutan serta batasan waktu aktivitas, hanya antara pukul 6 pagi hingga 2 siang.
Meskipun demikian, menurut Benus, penduduk di Lanny Jaya selama bertahun-tahun sering berburu di hutan pada malam hari.
"Sejak TNI berada di sana, aktivitas tersebut dihentikan," katanya, sambil menambahkan bahwa aparat membatasi kegiatan berkebun hanya maksimal 3 hingga 4 orang.
Benus mengakui pernah menyampaikan keluhan ini kepada pimpinan militer setempat, namun mendapat jawaban bahwa hal tersebut telah diatur bersama oleh pemimpin gereja.
"Mereka menyampaikan bahwa tindakan yang mereka lakukan bukanlah semena-mena, melainkan telah diatur bersama dengan pimpinan gereja," ujar Benus.
Tetapi pemimpin gereja itu setuju hanya karena takut, diintimidasi, dan sebagainya.
Pada beberapa kesempatan, pemerintah mengatakan bahwa penempatan pasukan di berbagai lokasi di Papua bertujuan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada penduduk dari gangguan kelompok milisi yang mendukung kemerdekaan.
Hal ini juga disampaikan Sjarie dalam pernyataannya di DPR.
Namun, Benus menyatakan kebalikannya.
"Secara umum, masyarakat di sini tidak memerlukan mereka. TNI justru datang membawa masalah baru, menyebabkan penderitaan bagi penduduk asli Papua, khususnya di Lanny Jaya," katanya.
Sejalan dengan pernyataan beberapa perempuan Papua kepada BBC News Indonesia yang mengakui kehadiran TNI justru menyebabkan masyarakat merasa "tidak tenang secara psikologis."
Seorang perempuan asal Papua yang meminta untuk disebut sebagai Daby menganggap bahwa penambahan pasukan militer justru berisiko memperparah tekanan terhadap masyarakat Papua.
Sejauh ini, masyarakat merasa tertekan akibat adanya rasa saling curiga, takut dianggap memihak kepada pihak tertentu—TNI atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
"Di sini, penduduk saling tidak percaya. Ketika terjadi sesuatu, mereka takut dianggap memihak dan mendukung satu pihak," ujar Daby.
Kemampuan kami untuk bergerak semakin terbatas akibat rasa cemas dan takut.
Daby mengatakan, militer selama ini sering memberikan dukungan kepada masyarakat setempat.
Namun, Daby menganggap hal tersebut hanya upaya untuk menciptakan citra positif, tetapi tidak menyentuh akar permasalahan dan keinginan masyarakat Papua.
"Mereka menutupi masalah dengan memberikan bantuan atau mengajar di sekolah, seolah-olah semuanya baik-baik saja, tetapi kami melihatnya hanya sebagai representasi," kata Daby.
Perempuan menjadi korban
Perempuan Papua yang aktif bernama Ice Murip menambahkan, perempuan Papua adalah pihak yang sangat merugi akibat kehadiran tentara.
Kerugian pertama, jelas Ice, adalah risiko menjadi korban pelecehan seksual.
"Jika ditambahkan, potensi peningkatan kekerasan sangat mungkin terjadi," kata Ice.
Kerugian kedua, menurutnya, adalah keadaan perempuan yang harus menjadi tulang punggung keluarga karena suami mereka meninggal dalam operasi militer.
Peristiwa ini, menurut Ice, sering dialami oleh perempuan pengungsi dari Lanny Jaya, Intan Jaya, atau Maybrat.
"Sehingga, banyak anak-anak yang akhirnya tidak bisa memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kecukupan gizi," kata Ice.
Pernyataan Ice selaras dengan hasil penelitian International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang dirilis pada 30 Agustus 2024.
Dalam laporan berjudul "Perempuan Papua Melawan Kekerasan yang Dilanggengkan Negara", INFID mengkaji tiga tahap operasi militer, yaitu masa 1977-1978, operasi militer pada tahun 2005, serta pengejaran OPM pada 2007.
INFID menyebutkan bahwa banyak perempuan Papua kehilangan ayah, paman, dan saudara laki-lakinya karena operasi militer pada masa itu.
Sementara para pemuda kemudian memutuskan pergi dari kampung halaman karena tidak ingin terlibat dalam operasi militer.
"Maka sebagian besar desa dihuni oleh janda dan anak-anak. Perempuan hidup dalam kondisi miskin dan terpisah dari lingkungan sekitarnya," tulis INFID dalam presentasinya.
Lalu, apa yang diharapkan oleh perempuan Papua?
Ice dan Daby sepakat mengenai dua poin: batalkan penambahan pasukan militer dan tarik pasukan yang sudah berada di Papua.
"Kehadiran tentara justru menyebabkan ketidakamanan bagi warga. Kehadiran mereka secara psikologis membuat warga merasa tidak tenang… Rencana penambahan tersebut tidak diperlukan," kata Daby
Sementara Ice mengatakan, "Jika negara demokratis, pihak-pihak yang berselisih duduk bersama untuk mencari solusi yang tetap. Tapi, tarik dulu seluruh pasukan militer di Papua."
Saya takut luka dari konflik itu muncul kembali,
Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Papua, sebagian penduduk Aceh juga mengkritik rencana penambahan pasukan di wilayah mereka.
Seorang penduduk Aceh Timur yang pernah mengalami DOM dan masa darurat militer menyatakan kekhawatirannya terhadap rencana penambahan pasukan di daerahnya.
Ia meminta agar dia dianggap sebagai Junaidi
"Saya takut luka akibat konflik itu muncul kembali," kata Junaidi.
Pria berusia 44 tahun pernah mengalami masa DOM dan darurat militer, yang ia gambarkan sebagai "sangat traumatis."
Junaidi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama sempat menyaksikan mayat warga sipil di pinggir jalan. Badannya penuh luka, hasil penyiksaan.
Kejadian tersebut membuat ia dan keluarganya, serta masyarakat Aceh Timur lainnya merasa takut untuk meninggalkan rumah. Mereka enggan dituduh tentara sebagai bagian dari kelompok pemisah.
Trauma masih terus menyertai hingga saat ini.
Jika sedang berada di sebuah tempat makan dan menemukan tentara atau polisi yang membawa senjata, ia mengakui akan memilih untuk lari dan mencari lokasi lain.
"Badan saya menolak, enggak bisa. Sampai sekarang saya juga enggak bisa berkawan akrab dengan yang berbau militer," ujarnya.
Saat DOM berlaku, Junaidi mengatakan jumlah pasukan di kampungnya sangat besar dan sering melakukan patroli.
Mereka dilengkapi senjata lengkap dan sering kali melakukan kekerasan terhadap warga sipil yang dicurigai terlibat dalam kelompok separatis.
Akibatnya, ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa trauma kolektif tersebut dapat muncul kembali jika pemerintah benar-benar memperluas kehadiran militer di Aceh.
"Memang tidak secara otomatis kekerasan akan terulang, tetapi mengenai trauma masa lalu, saya khawatir bisa muncul kembali," kata Junaidi.
Ia mengharapkan pemerintah meninjau kembali rencana penambahan pasukan di Aceh.
"Yang perlu dilakukan di Aceh saat ini bukan menambah pasukan militer, melainkan bagaimana masyarakatnya makmur," ujar Junaidi.
Masih siapa yang ingin dihadapi oleh tentara di sini [Aceh]?
Selama penerapan DOM dan keadaan darurat militer, beberapa pelanggaran HAM pernah terjadi.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, terdapat insiden Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Pidie (1989-1998), pembunuhan massal Simpang KKA di Aceh Utara (1999), dan pembunuhan Bumi Flora di Aceh Timur (2001).
Ada kasus penghilangan paksa di Bener Meriah (2001) dan pembunuhan massal di Jambo Keupok (2003).
Seluruh kasus tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius oleh Komnas HAM, kecuali pembunuhan Bumi Flora.
Pasukan terus tiba di Lanny Jaya
Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, tidak menjelaskan secara rinci ketika ditanya mengenai berbagai keluhan masyarakat serta informasi penambahan personel.
Ia hanya merespons singkat, "Kita cari waktu nanti."
Namun menurut keterangan Benus Murip, pasukan terus tiba di Lanny Jaya beberapa waktu terakhir.
Benus tidak mengetahui jumlah pasukan yang saat ini berada di Lanny Jaya, tetapi dalam empat bulan terakhir ia mencatat setidaknya lima kedatangan personel militer, lengkap dengan senjata, di Distrik Kuyawage, Melagai, dan Tiom.
Kedatangan pertama terjadi pada 21 Agustus 2025, dengan sekitar 10 mobil yang tiba membawa pasukan.
Keesokan harinya, sekitar 15 mobil mengangkut pasukan menuju Melagai dan dikenal sebagai "kembali dalam keadaan kosong" oleh Benus.
Pada tanggal 23 Agustus, sebanyak 12 kendaraan diketahui kembali membawa personel dan senjata menuju Melagai. Pada hari yang sama, terjadi pengerahan pasukan di Distrik Tiom, namun Benus tidak mengetahui informasi lebih lanjutnya.
Kedatangan pasukan lain terjadi pada bulan September di Kecamatan Kuyawage.
Ia belum memastikan apakah rangkaian kedatangan tersebut merupakan penambahan atau hanya sekadar penggantian.
[Tetapi] kami menduga terjadi penambahan karena di lapangan kami melihat wajah-wajah yang tidak kami kenal," katanya.
Di area yang rentan, penambahan tidak akan mengurangi ketegangan
Di dalam pernyataan di DPR, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin belum menjelaskan secara rinci jumlah penambahan serta lokasi penempatannya.
Ia hanya menyampaikan bahwa pengamanan di Papua akan dilakukan dengan metode yang disebutnyasmart approach.
Metode ini menggabungkan pendekatan teritorial yang dia kategorikan soft approach dan operasi taktis yang dia labeli hard approach.
Kepala TNI Jenderal Agus Subiyanto pada kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa penguatan pengawasan tersebut salah satunya dilakukan melalui pembentukan batalyon di setiap kota/kabupaten.
Saat ini, TNI Angkatan Darat memiliki sekitar 100 batalyon, namun nantinya diharapkan dapat hadir di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang berjumlah 514.
"Kami berharap satu kabupaten, satu batalion," kata Agus. Ia menyampaikan bahwa TNI AD juga menargetkan adanya 37 kodam pada tahun 2026.
Untuk mencapai jumlah 514 batalion, pemerintah berencana akan mendirikan batalion baru secara bertahap.
Setiap tahun, pemerintah menetapkan pembangunan 150 batalyon.
Para peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, Made Supriatma, meragukan pentingnya penambahan batalyon.
"Peningkatan tersebut di wilayah yang rentan tidak akan mengurangi ketegangan, justru memperburuk suasana karena masyarakat merasa terancam. Masyarakat justru akan bersikap negatif," kata Made kepada BBC News Indonesia.
"Masalahnya bukan soal militer, melainkan politik. Apakah pemerintah bersedia memperkuat gerakan pemisah? Sementara jika di Aceh dianggap kembali ke masa lalu, hal itu bisa menimbulkan kekacauan," katanya.
Tidak hanya berpotensi memicu ketidakstabilan, Made juga menyoroti mengenai biaya besar yang harus dibebankan pemerintah dalam mewujudkan rencana pembangunan batalyon.
Karena, menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu menyediakan dana pembangunan, tetapi juga gaji serta fasilitas bagi personel yang ditempatkan di lokasi tersebut.
Ia menganggap rangkaian kebijakan tersebut hanya akan memperkuat militerisasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Jelas itu [bentuk remiliterisasi]. Apa tujuannya belum mereka jelaskan. Hal ini perlu ditanyakan," katanya.
TNI juga akan dikerahkan untuk menjaga kilang minyak.
Selain menambah batalion, Menteri Pertahanan Sjafrie juga menyebutkan pembentukan batalion guna menjaga industri strategis yang dianggap berkaitan dengan kedaulatan negara.
"Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina. Ini juga bagian yang tak dapat dipisahkan dari kekuatan kita," kata Sjafrie.
Akan membuat bisnis militer semakin kuat dan berkembang?
Made tidak dapat memastikan, dengan berkata, "Apakah mereka akan menguntungkan diri sendiri, belum bisa dipastikan."
Kemudian, apakah kebijakan-kebijakan ini merupakan hasil dari revisi UU TNI yang disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu? Made membantah adanya hubungan kausal antaranya.
Ia menganggap bahwa rangkaian kebijakan ini hanyalah kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto yang juga memiliki latar belakang militer.
"Penambahan UU TNI itu hanya dilakukan di ruangan sempit. Ini hanya kebijaksanaan saja," kata Made.
- Menelusuri kasus penganiayaan warga sipil oleh anggota TNI di Puncak, Papua – 'Kami bisa melakukan apa saja yang kami inginkan'
- Pemuda asli Papua meninggal kemungkinan akibat dihukum oleh polisi – 'Hidup kami terasa begitu mudah untuk dibunuh'
- Pria asli Papua di Nduga meninggal dengan tubuh terluka – Bagaimana peristiwa tersebut?
- 'Konflik yang terus-menerus menyebabkan masyarakat Aceh mengalami trauma' – Mengapa Indonesia perlu belajar dari penyelesaian perdamaian konflik Aceh?
- 'Kami dijadikan perisai, siap tewas setiap saat' - Pengakuan prajurit Indonesia yang pernah ditempatkan di sekitar kompleks ExxonMobil, Aceh
- 'Saya bersyukur atas perdamaian, tetapi kemakmuran masih kurang' – Kisah mantan tentara GAM dan isu kesejahteraan di Aceh