Ringkasan Berita:
- Pengurangan stunting di NTT memasuki tahap yang lebih terarah, dapat diukur, dan melibatkan kerja sama lintas sektor.
- Angka stunting berdasarkan SKI 2024 menunjukkan persentase sebesar 37 persen (tertinggi di TTS dengan 47 persen, Malaka 45 persen, Sumba Barat Daya 42 persen, TTU 40 persen), sedangkan EPPGM mencatatkan angka 16,9 persen.
- Pembiayaan: Rp 26 miliar (30%) digunakan untuk intervensi khusus di sektor kesehatan; Rp 104 miliar (70%) dialokasikan untuk intervensi yang bersifat lintas OPD (air bersih, sanitasi, pangan, pendidikan, dan lainnya).
Laporan jurnalis POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar
POS-KUPANG.COM, KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menekankan bahwa percepatan penurunan stunting kini memasuki tahap yang lebih spesifik, terukur, dan kolaboratif antar sektor.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT, Ruth Diana Laiskodat, S.Si., Apt., MM, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanganan Penurunan Stunting Provinsi NTT tahun 2025.
Pada rapat koordinasi tersebut, tiga lembaga utama Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, dan Bapperida Provinsi, serta Dinas Kesehatan, DP3A, dan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTT menyampaikan perkembangan dan kebijakan terbaru guna menurunkan angka stunting NTT yang hingga 2024 masih mencapai 37 % berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).
Di sisi lain, EPPGM mencatat angka yang lebih rendah, yaitu 16,9 persen, namun tetap menjadi perhatian serius pemerintah.
Dari keseluruhan dana stunting di tingkat provinsi, sebesar 30% (Rp 26 miliar) dialokasikan untuk intervensi khusus oleh sektor kesehatan yang mencakup pelayanan bagi ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, anak berusia 0–59 bulan, remaja putri, serta calon pengantin.
Sementara 70% atau sekitar Rp 104 miliar menjadi bagian dari intervensi sensitif yang dijalankan oleh berbagai OPD seperti DP3AP2KB, PUPR, Pertanian, Ketahanan Pangan, Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, hingga Bappeda.
"Stunting tidak terjadi secara sendiri. Air bersih, sanitasi, pola makan, lingkungan, dan pendidikan semuanya berpengaruh. Oleh karena itu, intervensi yang tepat lebih luas dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak," kata Ruth, Rabu (26/11).
Ruth Diana Laiskodat menekankan bahwa strategi tahun ini tidak lagi menggunakan pendekatan yang sama untuk semua. Setiap kabupaten, bahkan setiap kelurahan, harus memiliki target penurunan yang disesuaikan dengan kondisi nyata.
"Tidak bisa dibandingkan. Ada desa dengan persentase anak stunting tertentu, kita harus mengetahui seberapa besar yang ingin diturunkan. Semua berdasarkan data lapangan, bukan asumsi," katanya.
Beberapa inovasi masyarakat setempat mendapat perhatian, seperti cara yang diterapkan di sebuah puskesmas di TTS yang memakwajibkan ibu hamil dari daerah terpencil untuk tinggal beberapa hari sebelum melahirkan di tempat kesehatan agar menghindari risiko komplikasi.
Berdasarkan SKI 2024, beberapa daerah dengan angka terbesar antara lain:
1. TTS — 47% ,
2. Malaka — 45%
3. Sumba Barat Daya — 42%
4. TTU — 40 %
Tujuan penurunan tahun 2024 misalnya untuk TTS adalah sebesar 44,3 persen, sedangkan angka untuk tahun 2025 baru akan diumumkan pada Desember mendatang.
Perubahan dalam intervensi menunjukkan pentingnya keberlanjutan gerakan masyarakat. Intervensi kesehatan hanya berlangsung selama 14, 28, atau 56 hari, setelah itu perlu dilanjutkan dengan dukungan dari keluarga, tokoh agama, CSR, hingga pengusaha.
"Stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui program pemerintah. Diperlukan adanya gerakan bersama. Masyarakat, gereja, lembaga sosial, serta pelaku usaha semuanya harus terlibat," kata Ruth Diana Laiskodat.
Ia juga menyoroti masalah-masalah umum seperti keterbatasan akses terhadap air bersih, pola makan yang kurang tepat, serta kurangnya perhatian orang tua dalam melakukan penimbangan berat badan anak secara rutin.
Ketersediaan air bersih menjadi isu utama karena berdampak langsung terhadap kebersihan. Makanan bergizi yang diberikan kepada anak sering kali tidak memberikan hasil optimal karena mereka kembali sakit akibat kondisi sanitasi yang buruk.
Selain itu, kebiasaan memberi camilan sebelum makan juga berdampak negatif terhadap kualitas asupan gizi.
"Yang benar adalah makan terlebih dahulu, baru mengemil. Harus lima kali makan dalam sehari. Aturan ini berlaku bagi semua orang, bukan hanya di desa, tetapi juga di kota banyak yang memiliki pola yang salah," katanya.
Ruth Diana Laiskodat kembali menegaskan pentingnya 1000 HPK sebagai dasar kesehatan generasi mendatang. Anak dengan stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, kesulitan dalam belajar, serta lebih rentan terkena penyakit tidak menular seperti diabetes sejak usia muda.
"Jika sudah mengalami stunting, penanganannya memerlukan dokter spesialis anak. Oleh karena itu, pencegahan jauh lebih murah dan lebih efektif," katanya.
Orang tua perlu aktif melakukan penimbangan. Guru harus memastikan remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah. Tokoh agama dan masyarakat perlu berperan dalam memotivasi.
Pemerintah menyediakan fasilitas, namun hasilnya akan maksimal apabila semua bekerja sama," katanya.
Pemerintah berharap pada tahun 2045, tingkat stunting di NTT dapat turun di bawah 10 persen, yaitu 1 dari 10 anak.
Untuk sampai ke sana, diperlukan strategi yang terencana, intervensi dari berbagai sektor, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan. (Iar)
Berita Lainnya di FLORES.COM pada Google News