Ringkasan Berita:
- Paripurna DPRD Riau memanas karena Fraksi Gerindra dan Demokrat mengancam walk out dan meminta penundaan sidang akibat kehadiran OPD sangat minim, serta Gubernur hanya diwakili oleh Asisten.
- DPRD menegaskan ke depan akan bersikap lebih tegas terhadap OPD yang tidak hadir dan menuntut perbaikan disiplin kehadiran.
PEKANBARU.COM, PEKANBARU - Situasi paripurna DPRD Riau tentang pandangan fraksi terhadap Ranperda APBD Riau 2026, Rabu (26/11/2025) malam memanas.
Dua fraksi Demokrat dan Gerindra mengancam Walk Out dari ruang sidang karena sidang hanya diwakili Asisten dan banyak OPD yang tidak datang.
Situasi ini dimulai ketua Fraksi Gerindra Ginda Burnama yang meminta agar paripurna ditunda saja, karena dia menganggap OPD dan Pemerintah Provinsi Riau tidak menghargai lembaga DPRD Riau.
Hal ini dilihat yang mewakili Gubernur hanya Asisten dan OPD yang hadir juga tidak penuh, berbeda dengan sidang paripurna sebelumnya yang dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, terlihat penuh kepala OPD.
"Sebaiknya ditunda saja paripurnanya karena ini lembaga DPRD yang terhormat ini tidak dihargai,"ujar Ginda Burnama.
Ginda menegaskan fraksinya menolak jika paripurna hanya diwakilkan asisten dan kehadiran OPD sangat, minim, padahal menurut Ginda banyak hal yang harus duduk bersama ditengah situasi Riau yang kurang baik-baik saja ini.
Termasuk kondisi keuangan yang tidak berpihak, ia membandingkan dengan kehadiran anggota DPRD Riau dari berbagai daerah pemilihan hadir saat paripurna.
"Pak Ikbal dari Inhil datang, pak Hasby Assiddiqi juga hadir dari Rohul meskipun kondisi bapaknya sedang sakit, sementara OPD kami lihat sangat sedikit yang hadir, ini tidak menghargai lembaga ini,"ujar Ginda.
Hal yang sama juga disampaikan ketua Fraksi Demokrat Dodi Syaputra, ia sependapat dengan Gerindra yang meminta dilakukan penundaan karena lembaga DPRD Riau tidak dihargai oleh OPD dan Pemerintah Provinsi Riau.
"Kami dari fraksi Demokrat juga meminta paripurna ini ditunda, kalau tetap dilanjutkan tanpa kehadiran perwakilan dari Dinas yang penting terutama PU maka kami akan walk out,"ujarnya.
Karena pada saat paripurna berlangsung, perwakilan dari Dinas Pekerjaan umum tidak satu pun yang hadir, pimpinan sidang Parisman Ihwan pun sempat mengabsen satu persatu OPD, dan saat dipanggil OPD PU, tidak ada terlihat hadir.
Muncul celetukan dari anggota DPRD Riau saat diabsen Dinas PU tersebut oleh pimpinan Sidang, "Perwakilan dinas PU mana?"tanya Parisman.
"Diperiksa KPK,"ujar celetukan sejumlah anggota DPRD lainnya.
Sementara fraksi lainnya sepakat untuk tetap melanjutkan paripurna meskipun hanya diwakili Asisten dan ketidakhadiran sejumlah OPD.
Akhirnya disepakati menunggu perwakilan PU, sementara yang mewakili Gubernur juga disepakati tetap asisten, karena Sekda dan Gubernur sedang berada di Jakarta.
Setelah menunggu lebih kurang 20 menit akhirnya skor sidang pun dibuka dilanjutkan karena Plt Kadis PU Thomas sudah hadir dan disuruh untuk berdiri memperkenalkan diri di hadapan anggota DPRD.
"Kita ingin. Perubahan yang lebih baik ke depan tentang kedisiplinan kehadiran saat Paripurna ini, dengan kondisi Riau yang tidak baik-baik saja, dengan anggaran yang sangat anjlok tentu berdampak langsung kepada masyarakat Riau,"ujar Dodi Syaputra usai paripurna.
Tentunya tambah Dodi, pihaknya di DPRD Riau ingin OPD yang berhubungan dengan terkait catatan fraksi tersebut agar tahu secara langsung catatan fraksi yang menjadi wakil rakyat itu.
"Agar mereka juga mengetahui secara langsung dari anggota DPRD wakil masyarakat Riau apa yang perlu dievaluasi dan apa yang perlu kita tingkatkan,"tegas Dodi.
Pihaknya juga kedepan akan sangat tegas sekali, jika kondisi minimnya kehadiran OPD ini terus berlanjut akan disampaikan keras bila perlu di voting dan akan menentukan sikap jelas Walk Out.
"Ini lembaga terhormat yang harus dijaga dan dihormati, kita memperjuangkan kepentingan rakyat disini,"tegas Dodi.
Sementara itu, Pimpinan sidang paripurna yang juga Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan mengatakan, sebenarnya hanya kurang satu OPD saja yang tidak hadir yakni Dinas PU.
"Karena 20 OPD kita Plt, karena kawan kawan tahu kondisi PU saat ini yang sama-sama kita ketahui (OTT KPK), sehingga teman - teman DPRD juga mau tahu siapa Plt nya, itu saja,"jelas Parisman.
(pekanbaru.com / Nasuha Nasution)