Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar. Keduanya bertemu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada hari Kamis, 25 Desember 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh dewan penasihat atau mustasyar serta kiai senior PBNU. Salah satu mustasyar yang hadir dalam pertemuan internal tersebut adalah mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Setelah pertemuan tersebut, Yahya menyatakan bahwa dirinya danMiftachul Akhyarsetuju untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di PBNU dengan menyelenggarakan muktamar ke-35.
"Hari ini kita semua menjadi saksi sebuah kejadian yang membanggakan. Kesepakatan telah tercapai dan kami bersama Rais Aam telah menyepakati bahwa jalan terbaik untuk jam’iyah adalah melalui muktamar bersama," ujar Yahya dalam pernyataan tertulis pada Kamis, 25 Desember 2025.
Dalam sebuah gambar yang dilihatTempoYahya terlihat duduk di meja yang sama dengan Ma’ruf Amin dan Miftachul Akhyar. Di video lain, Yahya tampak mencium tangan serta memeluk Rais Aam. Sambil berdiri, keduanya saling menempelkan pipi kanan dan kiri secara bergantian. Yahya juga melakukan hal serupa dengan Ma’ruf Amin.
Menurut Yahya, kesepahaman tercapai setelah terjadi perdebatan sengit antara kedua pihak dalam pertemuan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa pertemuan berakhir dengan keputusan bahwa kepemimpinan PBNU akan berada di bawah pimpinannya sebagai ketua umum hingga muktamar berikutnya.
"Perjanjian ini segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia muktamar. Kami akan bersama-sama memastikan suksesnya forum tertinggi jam'iyah ini secara damai dan penuh martabat," kata saudara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini.
Sementara itu, pihak Rais Aam Miftachul Akhyar belum merilis pernyataan resmi terkait pemecahan perselisihan denganGus Yahya“Nanti akan ada penjelasan resmi dari pihak Rais Aam yang akan disampaikan oleh Profesor Muhammad Nuh,” ujar Zulfa Mustofa yang terpilih sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU saat dihubungi pada Kamis 25 Desember 2025.
Sampai berita ini ditulis, Muhammad Nuh belum memberikan respons konfirmasiTempo.
Pertemuan antara kedua kubu berlangsung satu hari setelah tenggat waktu untuk mencapai perdamaian berlalu, yaitu pada Rabu, 24 Desember 2025. Usulan perdamaian tersebut dihasilkan dalam Musyawarah Kubro yang diselenggarakan oleh PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, pada hari Ahad, 21 Desember 2025.
Beberapa waktu terakhir, Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi pergeseran internal yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dan interpretasi organisasi, termasuk dalam hal kepemimpinan serta kebijakan strategis Pimpinan Pusat NU. Rapat Pengurus Harian Syuriyah PBNU menilai tindakan Gus Yahya melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 dan meminta ketua umum untuk mengundurkan diri.
Forum Musyawarah Kubro di Ponpes Lirboyo diadakan guna menemukan solusi tengah dalam perpecahan tersebut. Rais Aam Miftachul Akhyar menyatakan bahwa ia menghargai rekomendasi dari para tokoh PBNU. Namun, ia bersikeras bahwa penghapusan Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU sesuai dengan aturan dasar atau anggaran rumah tangga.
"Forum budaya tersebut tentu kami hargai karena muncul dari inisiatif K.H. Anwar Manshur sebagai salah satu Mustasyar PBNU. Namun, keputusan organisasi harus dijalankan sesuai aturan prosedural Jam’iyah," ujar Miftachul Akhyar dalam pernyataan tertulis pada Senin, 22 Desember 2025.
Miftachul Akhyar menyampaikan, penghentian Yahya Cholil dilandasi hasil rapat pengurus harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025. Keputusan tersebut juga didukung dalam Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang selanjutnya menunjuk Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU.
Sehingga ia menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan sendiri dari Rais Aam, melainkan hasil dari kesepakatan yang dicapai melalui proses institusional yang dilakukan secara bertahap dalam forum resmi.
"Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam organisasi besar seperti NU. Namun perbedaan tersebut perlu ditempatkan dengan jelas dan adil, khususnya dalam membedakan antara tindakan pribadi dan keputusan institusi," ujarnya.
Rais Aam mengakui telah memberikan kesempatan kepada Gus Yahya sebelum ia secara resmi dihentikan pada 20 November 2025. Yaitu pada tanggal 13 dan 17 November lalu. Namun, Yahya dinilai keluar dari forum lebih cepat dari waktu yang diberikan oleh Rais Aam.