Layar Berita— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan tekad pemerintah pusat untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menghadapi dampak banjir besar hingga keadaan masyarakat benar-benar pulih.
Pernyataan tersebut diungkapkan saat pertemuan antara Kepala BNPB dengan Bupati Bireuen Mukhlis, pada hari Rabu, 24 Desember 2025. Dalam pertemuan tersebut, Suharyanto menekankan bahwa bimbingan tidak hanya dilakukan selama masa tanggap darurat, tetapi juga berkelanjutan hingga tahap pemulihan dan pembangunan kembali.
"Jika kita bersatu, segalanya mungkin. Dari 18 kabupaten/kota yang terkena dampak, sekarang tersisa 16. Kami akan terus mendukung pemerintah daerah dan masyarakat hingga keadaan benar-benar pulih," kata Suharyanto.
Ia memastikan semua kebutuhan daerah selama masa tanggap darurat akan dipenuhi. Menurutnya, BNPB tidak hanya memberikan bantuan sekali, tetapi melakukan pendampingan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
Salah satu prioritas utama yang dibahas adalah pemulihan infrastruktur. BNPB mencatat bahwa sebanyak 12 jembatan mengalami kerusakan akibat banjir. Untuk jembatan besar, seperti Jembatan Kuta Blang dan beberapa jembatan penting lainnya, penanganannya akan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu pengeluarnya Instruksi Presiden (Inpres).
"Setelah Inpres dikeluarkan, penanganan akan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, bukan hanya BNPB," ujar Suharyanto.
Di sisi lain, beberapa jembatan kecil diminta segera dibangun. Pemerintah pusat, menurutnya, siap menanggung biaya pembangunan maupun penyewaan alat berat jika diperlukan agar akses masyarakat dapat segera pulih.
BNPB memberikan kebijakan yang fleksibel dalam pembangunan tempat tinggal sementara (huntara). Huntara bisa dibangun di atas tanah milik warga atau lahan milik masyarakat sendiri, asalkan dinilai aman dari risiko banjir dan tidak perlu dikumpulkan di satu titik saja.
Warga yang memutuskan untuk tinggal sementara di rumah keluarga atau tetangga akan mendapatkan bantuan dana penghunian sebesar Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga dari pemerintah.
"Pembangunan hunian sementara tidak perlu menunggu semua data terkumpul. Jika bisa dibangun sekarang, maka segera bangun sekarang," tegasnya.
Selain sarana prasarana dan tempat tinggal, BNPB juga akan menambah tenaga kerja untuk membantu pembersihan lumpur di daerah yang terkena banjir.
Bupati Bireuen Mukhlis mengatakan bahwa beberapa kecamatan masih tertutup oleh lumpur dengan ketebalan hingga satu meter. Kondisi ini menyulitkan masyarakat, terutama warga yang kurang mampu, dalam membersihkan rumah dan lingkungan sekitar.
"Jika hanya mengandalkan kemampuan pemerintah kabupaten, kami sangat kesulitan. Kami berharap ada penyelesaian agar masyarakat bisa segera kembali ke rumah," katanya.
Mukhlis menambahkan, beberapa pengungsi memutuskan kembali ke rumah meski bangunan belum sepenuhnya layak ditempati, sedangkan sebagian lainnya masih tinggal di tempat pengungsian.
Aspirasi juga disampaikan oleh Keuchik Gampong Kubu, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, yaitu Razali. Ia mengharapkan percepatan perbaikan jembatan, normalisasi tebing sungai, pembuatan sawah, serta perhatian terhadap akses pendidikan anak-anak agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.
"Kami belum pernah menghadapi banjir yang begitu parah. Kami berharap penanganan dapat segera dilakukan agar kehidupan masyarakat kembali seperti biasanya," kata Razali.
BNPB memastikan semua masukan tersebut akan diatur bersama pemerintah pusat, termasuk yang telah disampaikan kepada Presiden, untuk mempercepat proses pemulihan Kabupaten Bireuen pasca-bencana.