Konflik antara Thailand dengan Kamboja masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Perang terus berlangsung, meskipun negara-negara Asia Tenggara berupaya untuk menjadi perantara antara kedua pihak.
Pada hari Senin (22/12), menteri-menteri luar negeri dari Asia Tenggara mengadakan rapat di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan itu, Thailand dan Kamboja sepakat untuk menggelar pertemuan pejabat militer pada hari Rabu (24/12).
"Para menteri luar negeri ASEAN menyampaikan harapan agar ketegangan segera berkurang," demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh ketua ASEAN, Malaysia, pada Selasa (23/12) dilaporkan dariReuters.
Ditengahi Trump
Perselisihan antara Thailand dan Kamboja masih berlangsung meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah berupaya menjadi mediator beberapa waktu lalu. Penandatanganan kesepakatan perdamaian antara Thailand dan Kamboja. Proses penandatanganan ini dilakukan selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Minggu (26/10).
- Kamboja - Thailand Tutup Titik Lintas Batas Akibat Perselisihan Militer di Perbatasan
Hadiri dalam acara penandatanganan tersebut, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Dua bulan setelah penandatanganan perjanjian, kedua negara belum menunjukkan tindakan untuk menurunkan ketegangan. Meskipun demikian, Trump tetap percaya diri, Kamboja dan Thailand dapat kembali berdamai.
"Mereka (Thailand) memulai dari Kamboja, lalu memulainya kembali. Tapi saya rasa... kita sudah mengatasi situasi tersebut dengan cukup baik...," kata Trump.
Thailand Menginginkan Gencatan Senjata Nyata
Pihak Thailand berharap adanya gencatan senjata yang nyata dengan komitmen kuat dari Kamboja. Mereka menginginkan masalah tersebut diselesaikan secara langsung oleh kedua negara, bukan hanya sekadar upacara. "Tidak cukup hanya diumumkan, diperlukan diskusi," ujar Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow.
Sihasak menyatakan, bila Kamboja menginginkan gencatan senjata, maka Thailand menyarankan agar militer dari kedua negara berunding.
Akar Masalah Terbaru
Thailand dan Kamboja saling menyalahkan melakukan tindakan agresif serta melanggar perjanjian damai. Thailand marah karena menurut mereka, Kamboja masih memasang ranjau darat.
Thailand juga menyatakan bahwa Kamboja melakukan serangan artileri hingga menggunakan pesawat tanpa awak. Militer Negeri Gajah Putih kemudian merespons dengan serangan udara terhadap beberapa titik di negara tetangganya tersebut. Sementara itu, Kamboja mengklaim bahwa Thailand telah melanggar kedaulatan negaranya melalui agresi bersenjata.
Serangan Masih Berlanjut
Pihak pemerintah Thailand mengumumkan bahwa seorang anggota marinir Angkatan Laut Kerajaan Thailand mengalami cedera tetap setelah terkena ranjau di wilayah Ban Nong Ree, Provinsi Trat, pada hari Minggu (21/12).
Peristiwa tersebut terjadi setelah pasukan Thailand menguasai wilayah yang sebelumnya dianggap oleh Kamboja sebagai basis militer.
Thailand mengklaim bahwa Kamboja sengaja menanam ranjau di wilayah tersebut. Bangkok menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Thailand, serta melanggar Perjanjian Bersama Thailand-Kamboja dan Konvensi Larangan Ranjau Darat Anti-Personel atau Konvensi Ottawa.
"Thailand mengirim surat protes kepada Kamboja dan Zambia sebagai Ketua Sidang ke-23 Negara-Negara Pihak Konvensi untuk mengambil langkah melalui mekanisme konvensi," demikian isi pernyataan resmi pemerintah Thailand, seperti dilaporkan oleh Kantor Berita Pemerintah.Layanan Penyiaran Nasional Thailand (NBT) pada Senin (22/12).
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja mengungkapkan bahwa militer Thailand terus melakukan penembakan meriam ke wilayah penduduk sipil di Kota Poipet, Provinsi Banteay Meanchey. Kamboja menyebutkan bahwa tiga peluru meriam ditembakkan ke kawasan Kon Damrei, Sangkat Nimitt, pada Selasa (23/12).
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Letnan Jenderal Maly Socheata, juga menyalahkan Thailand yang mengirimkan berbagai senjata berat, termasuk pesawat tempur F-16, peluncur roket, amunisi berpita, drone canggih, hingga gas racun.
"Perbuatan kejam ini adalah serangan yang tidak memandang siapa pun oleh militer Thailand dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional," ujar Maly Socheata, mengutip Kantor Berita Pemerintah.Agence Kampuchea Presse pada Selasa (23/12).