Bengkalispos.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara mengenai usulan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang menyarankan agar dana Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan guna mengatasi bencana di Sumatera.
Menanggapi usulan tersebut, Purbaya memastikan bahwa anggaran bencana Sumatera sudah memadai. Hal ini karena pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp 60 triliun untuk penanganan pasca-bencana atau masa pemulihan.
"Krisis sudah cukup. Telah tersedia (Rp 60 triliun). Tidak perlu mengalihkan dana MBG. Pokoknya sudah cukup (Rp) 60 (triliun) yang kami siapkan," ujar Purbaya kepada para jurnalis, dilaporkan pada Kamis (25/12).
"Sementara yang saat ini ada, baru sebesar Rp 51 triliun, permintaannya kira-kira, perkiraan kasarnya saja. Jadi, sudah cukup. Oleh karena itu, kita tidak akan mengganggu MBG-nya," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Lasarus menyarankan agar pemerintah mengalihkan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum digunakan ke dalam anggaran bantuan bagi para korban bencana di Sumatera. Tindakan ini diperlukan guna mempercepat penanganan pasca-bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Jika ingin, masih ada dana yang tersedia, maka saya pernah menyampaikan kemarin, sudah mengeluarkan uang yang ada di BI. Selanjutnya mungkin ada yang belum terserap di MBG hingga tanggal ini, misalnya masih tersisa ratusan miliar rupiah di MBG yang belum terpakai. Atau mungkin masih ada triliunan rupiah yang belum terserap. Baiklah, alokasikan seluruhnya ke lokasi bencana," kata Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Desember.
Lasarus menganggap bantuan pemerintah sebesar Rp 4 miliar per kabupaten dan Rp 20 miliar per provinsi terlalu kecil. Hal ini karena banyak wilayah yang terisolasi akibat terputusnya akses utama, ditambah lagi adanya pemangkasan anggaran untuk daerah-daerah tersebut.
"Saya pikir pemerintah saat ini perlu memberikan kewenangan kepada daerah. Presiden kemarin saya mendapatkan informasi bahwa memberikan bantuan sebesar Rp4 miliar per kabupaten. Jumlah Rp4 miliar per kabupaten itu tidak signifikan sama sekali, jika dibandingkan dengan kebutuhan lapangan," tegas Lasarus.
"Iya kan? Kita buat satu bendungan saja, untuk sungai, itu bisa mencapai Rp 4 miliar. Iya kan? Ini ada berapa banyak jembatan yang rusak, jalan yang hancur, rumah yang rusak. Terus anggaran daerah kita tahu semua, DAK dipotong, DAU dipotong, saya bicara apa adanya ini," lanjut anggota legislatif PDIP dari dapil Kalimantan Barat itu.
Lasarus menyampaikan, dirinya menerima informasi dari Menteri PU bahwa pemulihan Kota Padang membutuhkan dana sebesar Rp 13 triliun. Oleh karena itu, menurutnya, anggaran sebesar Rp4 miliar masih jauh dari cukup untuk proses pemulihan tersebut.
"Rp 13 triliun hanya dialokasikan untuk Sumatera Barat, belum Aceh yang lebih parah. Aceh jauh lebih buruk dibandingkan Sumatera Barat. Selain itu, Sumatera Utara juga hampir sama parahnya dengan Aceh. Ini pasti memerlukan rekonstruksi yang lebih besar," katanya.