Bengkalispos.com, PEKANBARU - Persoalan sosial yang muncul akibat pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit menggunakan skema kerja sama operasi (KSO) kembali muncul di ProvinsiRiau.
Pertikaian antara masyarakat dan pihak pengelola KSO di Kabupaten Bengkalis berakhir dengan korban luka dan kerusakan kendaraan.
Menghadapi kondisi tersebut, Polda Riau menyusun strategi menyeluruh guna menghindari penyebaran konflik serupa.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa konflik KSO kelapa sawit bukanlah masalah yang terjadi secara kebetulan, melainkan pola yang sering muncul akibat kurangnya komunikasi antara perusahaan pemegang KSO dengan petani setempat atau koperasi pengelola lama.
Menurut Herry, pendekatan terhadap keamanan saja tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut.
"Secara kualitas, hampir semua perselisihan ini serupa, yakni bentrokan antara penerima KSO dengan masyarakat atau koperasi lama. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus menyentuh akar permasalahan, bukan hanya tindakan semata," kata Herry Heryawan dalam Rilis Akhir Tahun di Mapolda Riau, Minggu (28/12).
Sebagai langkah strategis, Kepala Kepolisian Daerah Riau telah mengadakan pertemuan yang intensif dengan manajemen PT Agrinas untuk membahas solusi jangka panjang.
Pada pertemuan tersebut, Polda Riau mengajak pembentukan tim kerja lintas sektor yang melibatkan Forkopimda, perusahaan, serta perwakilan masyarakat sebagai wadah komunikasi dan penyelesaian masalah.
"Komite ini penting agar setiap kebijakan KSO disampaikan secara jelas dan terbuka, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang hanya dari satu pihak di lapangan," katanya.
Selain itu, Polda Riau juga menekankan aspek pengamanan dengan meminta perusahaan yang memiliki KSO hanya menggunakan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang sah.
Kapolda dengan tegas menolak kebijakan perekrutan preman yang justru berpotensi memperburuk suasana sosial.
"Kami tidak menginginkan adanya pihak-pihak yang memicu konflik karena kepentingan tertentu. Pengamanan harus dilakukan secara profesional dan sesuai aturan," tegas jenderal bintang dua tersebut.
Dalam strategi penanggulangan jangka menengah, Polda Riau ikut mendorong PT Agrinas untuk menciptakan skema pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan membentuk Koperasi Merah Putih.
Kontainer ini diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi rasa iri sosial di sekitar wilayah KSO.
Konflik KSO kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis sebelumnya mencapai puncaknya di area bekas PT SIS pada Senin (22/12/2025) pagi.
Pertikaian antara karyawan PT PAB dengan kelompok mantan karyawan PT SIS mengakibatkan dua orang cedera parah serta merusak paling sedikit 11 kendaraan.
Kejadian itu terjadi setelah tidak ada perwakilan manajemen perusahaan di lokasi ketika ketegangan mencapai puncaknya.
Kepala Kepolisian Daerah Riau memastikan personel kepolisian bersama TNI akan tetap berada di lapangan untuk menjaga ketenangan dan stabilitas wilayah.
Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik KSO ke depan harus lebih mengutamakan dialog, keadilan sosial, dan kepastian hukum.
"Tujuan KSO ini pada dasarnya positif bagi negara dan masyarakat. Kendalanya adalah bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai tanpa mengorbankan rasa keadilan dan kenyamanan warga," katanya.
Rencana pertemuan lanjutan antara perusahaan, Forkopimda, dan perwakilan masyarakat akan diadakan pada awal Januari 2026 sebagai bagian dari penerapan strategi menyeluruh Polda Riau dalam mengatasi konflik sosial di sektor perkebunan kelapa sawit.(mcr36/jpnn)