Media Purwodadi –Pemerintah secara resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Grobogan untuk tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 6,44 persen. Hari Senin, 29 Desember 2025.
Pemerintah menentukan UMK Kabupaten Grobogan melalui proses Dewan Pengupahan yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Peningkatan UMK Grobogan ini mendapatkan perhatian dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Grobogan.
Hal ini disebabkan oleh kenaikan upah yang berpotensi memicu konflik hubungan industrial jika pengusaha salah memahami dan menerapkannya.
Pengesahan UMK Grobogan tahun 2026 menyebabkan besaran upah minimum meningkat menjadi Rp 2.399.186, naik dari sebelumnya sebesar Rp 2.254.090 atau kenaikan sebesar Rp 145.095.
Pemerintah Kabupaten Grobogan menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya sekadar angka kenaikan gaji tahunan.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Grobogan menyatakan bahwa UMK ditetapkan melalui prosedur resmi Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi setempat, tingkat inflasi, serta situasi pasar tenaga kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Grobogan Teguh Harjokusumo menekankan bahwa proses penentuan UMK dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak diambil keputusan sendirian oleh pemerintah.
"UMK ini tidak ditentukan sendirian. Ada proses, ada penelitian, dan ada keseimbangan yang dipertahankan," kata Teguh saat menjelaskan kebijakan kenaikan upah tahun 2026.
Menurutnya, para pengusaha yang tidak mematuhi peraturan UMK Grobogan berisiko mendapatkan sanksi administratif serta gangguan dalam hubungan industrial di tingkat perusahaan.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengingatkan bahwa UMK 2026 hanya berlaku untuk karyawan yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun di setiap perusahaan.
Bagi karyawan yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih, pemberi kerja wajib menyiapkan struktur dan besaran gaji sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan dan besaran gaji perlu memperhatikan kemampuan perusahaan, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta kelangsungan bisnis agar tetap mampu bersaing.
Teguh berpendapat bahwa masih terdapat para pengusaha yang menganggap kenaikan upah sebagai beban biaya saja, tanpa memperhatikan manfaat jangka panjang terhadap kestabilan bisnis.
Meskipun demikian, kenaikan gaji yang diatur dengan baik mampu meningkatkan kesetiaan karyawan, memperbaiki kinerja, serta menjaga suasana kerja yang baik.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Grobogan menganggap hubungan industrial yang harmonis sebagai modal penting agar sektor usaha dapat bertahan di tengah perubahan ekonomi.
"Pengusaha yang tidak memperhatikan aturan dalam menentukan upah berisiko menghadapi keluhan karyawan hingga terjadinya konflik di lingkungan kerja," tegas Teguh.
Pemerintah daerah tidak menginginkan kenaikan UMK Grobogan karena dapat memicu ketidakstabilan di bidang tenaga kerja yang berdampak pada menurunnya produktivitas perusahaan.
Mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau UMSK, hingga saat ini Grobogan belum menetapkannya karena masih membutuhkan analisis yang lebih mendalam.
Penentuan UMSK perlu mempertimbangkan ciri khas sektor usaha, tingkat bahaya pekerjaan, serta pengelompokan usaha berdasarkan KBLI.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menganggap setiap sektor memiliki tantangan yang berbeda, sehingga kebijakan upah sektoral tidak dapat diterapkan secara umum.
Selain faktor regulasi, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan mendorong pengusaha untuk menyediakan ruang diskusi dengan karyawan mengenai kenaikan UMK.
Komunikasi yang jelas dianggap sebagai kunci agar kebijakan kenaikan gaji dapat dipahami secara bersamaan tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Komunikasi yang baik antara pihak manajemen dan karyawan diharapkan mampu mengurangi risiko perselisihan sejak awal dalam lingkungan perusahaan.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga giat melakukan sosialisasi agar para pengusaha memahami secara rinci penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Grobogan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Pemerintah daerah berharap agar kepatuhan para pengusaha tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendalam dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Kebijakan UMK Grobogan Tahun 2026 diharapkan berfungsi sebagai alat perlindungan bagi tenaga kerja sekaligus memastikan iklim investasi tetap mendukung.
"Kami berharap sektor bisnis terus berkembang, karyawan dilindungi, serta iklim investasi di Grobogan tetap kondusif," ujar Teguh.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menganggap ketaatan terhadap peraturan upah akan memperkuat kepercayaan antara tenaga kerja dan pemberi kerja.
Berikut beberapa variasi dari kalimat tersebut: 1. Di masa depan, pengawasan terhadap penerapan UMK Grobogan akan tetap dilakukan guna menghindari pelanggaran yang merugikan para pekerja. 2. Selanjutnya, pemerintah akan terus memantau penerapan UMK Grobogan agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan karyawan. 3. Masa depan pengawasan penerapan UMK Grobogan akan tetap berjalan untuk mencegah tindakan yang merugikan pekerja. 4. Pemantauan terhadap penerapan UMK Grobogan akan terus dilakukan di masa mendatang agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan tenaga kerja. 5. Ke depan, penegakan aturan UMK Grobogan akan terus dilakukan demi mencegah adanya pelanggaran yang merugikan pekerja.
Peningkatan gaji dianggap sebagai bagian dari strategi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
Dengan pemahaman yang benar, UMK Grobogan 2026 diharapkan tidak menimbulkan perselisihan, tetapi memperkuat hubungan antara pekerja dan pengusaha.