INDOBALINEWS- WWF Indonesia menganggap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat sebagai akibat dari proses lama yang disebabkan oleh pengelolaan lingkungan yang tidak baik selama bertahun-tahun.
Kepala Eksekutif WWF Indonesia Aditya Bayunanda dalam pernyataan resmi WWF, di Jakarta, Kamis 11 Desember 2025 menyebut bencana tersebut tidak dapat disalahkan kepada menteri yang sedang menjabat.
"Tampaknya ini sesuatu yang terakumulasi. Jadi, sebenarnya ini akibat dari pengelolaan yang dilakukan bertahun-tahun, belasan tahun, bukan hanya dalam waktu singkat," katanya.
Disebutkan oleh Aditya, akar masalah lebih rumit dan tidak dapat disalahkan hanya kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Ia mengatakan, kerusakan ekosistem dan kurangnya pengawasan bukanlah masalah yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, akar penyebab bencana perlu dilihat dari rangkaian kebijakan masa lalu yang memberikan ruang luas bagi pemanfaatan kawasan hutan tanpa adanya mitigasi yang memadai.
Aditya mengungkapkan, berbagai izin yang diberikan pada masa lalu menjadi bagian dari isu struktural yang kini menimbulkan dampak signifikan.
Oleh karena itu, menurutnya, tidak tepat jika masyarakat hanya menyalahkan menteri yang saat ini menjabat.
"Jelas ini bukan kesalahan atau tanggung jawab yang hanya bisa ditujukan kepada menteri saat ini, karena ini hasil dari kebijakan atau pemberian izin oleh menteri-menteri sebelumnya juga," katanya sebagaimana dilaporkan Antara.
Selain masalah izin, Aditya menyoroti kurangnya kepatuhan pemegang izin terhadap aturan perlindungan lingkungan.
Salah satu hal yang paling penting adalah aturan terkait perlindungan sungai yang sebenarnya dibuat guna menghindari banjir bandang. Namun, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu konsisten.
Ia menunjukkan banyaknya perkebunan dan aktivitas pertambangan yang justru berkembang hingga ke tepi sungai.
"Banyak sekali kita melihat perkebunan yang membuat lahan mereka hingga ke tepi sungai. Misalnya dalam konteks pertambangan dan sebagainya. Jadi, bisa dikatakan hanya sedikit saja yang benar-benar berupaya untuk menjaga tepian sungai," katanya.
Oleh karena itu, menurut WWF Indonesia, solusi untuk permasalahan ini adalah memperbaiki tata kelola hutan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan izin lama, penegakan aturan perlindungan sungai, hingga pengawasan yang lebih ketat.
WWF Indonesia merupakan lembaga konservasi mandiri yang didirikan berdasarkan pemahaman akan hubungan yang rumit antara tindakan manusia dan lingkungan, dengan fokus pada pengembangan solusi yang layak diterapkan serta mendorong tindakan dari berbagai pihak terkait dan pendukung.
WWF Indonesia memiliki misi untuk menjaga konservasi yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta berkontribusi dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang adil guna memastikan manfaat konservasi di masa depan.