Bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia terasa seperti berada di planet yang berbeda. Saat dunia sedang dalam kekacauan, yang berpotensi memicu perang dunia, Jakarta tetap tenang. Seperti tidak akan ada dampak apa pun terhadap Indonesia jika perang terjadi di Asia Timur, Amerika Latin, Eropa, dan Timur Tengah, yang melibatkan seluruh negara besar.
Potensi konflik di Asia Timur yang dapat membawa Indonesia terlibat tidak boleh dianggap remeh. Serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela dengan maksud menguasainya tanpa batas waktu, sebagaimana yang disampaikan Presiden AS Donald Trump, memberikan alasan bagi Tiongkok untuk melakukan blokade penuh terhadap Taiwan guna melemahkan perekonomian negara tersebut. Jika diperlukan, Tiongkok bisa melakukan invasi seperti yang dilakukan AS terhadap Venezuela.
Kalau China melakukan ini, Jepang akan masuk gelanggang untuk membantu Taiwan. Pada November lalu, PM Jepang Sanae Takaichi menyatakan serangan China ke Taiwan merupakan ancaman eksistensial Jepang. Terlebih Beijing mengklaim Pulau Senkaku di Jepang selatan sebagai miliknya. Perang China-Jepang akan menarik Rusia, AS, Inggris, UE, dan Australia, ke dalamnya.
Anomali Sikap Indonesia
Anehnya, ketegangan antara Tiongkok, Taiwan, dan Jepang tidak menimbulkan efek kaget bagi Jakarta. Padahal, posisi geografis dan strategis Indonesia akan menjadi medan perang negara-negara besar. Bahkan, seluruh ASEAN karena Tiongkok juga mengklaim wilayah Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Bahkan juga mengklaim Laut Natuna Utara sebagai daerah penangkapan ikan tradisional Tiongkok.
Kjika terjadi krisis di Asia Timur dan Asia Tenggara, tidak mungkin Indonesia dapat menolak pasukan Amerika Serikat dan sekutunya dalam menggunakan Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, serta Pulau Morotai di Maluku Utara, untuk melancarkan operasi pengepungan terhadap Tiongkok. Akibatnya, akan menghadapi ancaman balasan dari Tiongkok.
Sikap tidak aktif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mungkin disebabkan oleh rasa takut untuk bersikap proaktif dalam menangani kawasan yang berpotensi menyampaikan pesan yang salah kepada Tiongkok dan Amerika Serikat, dua mitra strategis Jakarta. Terlebih lagi, Menteri Luar Negeri Sugiono yang tidak memiliki pengalaman diplomasi internasional tidak bisa diandalkan.
Sikap diam Jakarta ini, khususnya terkait serangan Amerika Serikat ke Caracas, menyebabkan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Celia Flores, menjadi tahanan, yang melanggar hukum internasional dan berpotensi menciptakan kerentanan global, menimbulkan pertanyaan.
Karena kebijakan luar negeri kita didasarkan pada tiga prinsip: menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, tidak campur tangan, serta tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan masalah internasional. Lebih lanjut, Venezuela adalah negara sahabat dan anggota Dunia Selatan yang berjuang bersama untuk dunia yang lebih adil.
Dengan kata lain, selama ini Indonesia berpartisipasi dalam perjuangan untuk reformasi PBB demi mengubah sistem internasional yang sebelumnya di dominasi oleh negara-negara Barat. Selalu kritis terhadap tindakan sewenang-wenang dari negara-negara besar. Hal ini terlihat dari sikap Republik Indonesia terkait isu Palestina, Kamboja, invasi Amerika Serikat ke Irak, serta Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Ketidakberdayaan RI tampaknya terkait dengan pendirian Presiden Prabowo Subianto yang menguasai seluruh kebijakan luar negeri – tanpa keterlibatan Kementerian Luar Negeri – yang tidak ingin menimbulkan risiko dengan pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump.
Pembicaraan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat saat ini belum selesai. Trump sangat marah ketika Jakarta meminta negosiasi ulang terhadap kesepakatan yang telah dicapai pada Juli 2025. Tampaknya, permintaan untuk melakukan negosiasi kembali disebabkan oleh para pengusaha lokal yang merasa perjanjian tersebut terlalu menguntungkan pihak AS. Sementara itu, para analis melihat hal ini sebagai tanda penyerahan kedaulatan negara.
Selain itu, Prabowo berterima kasih kepada Trump. Pada tahun 2020, Trump mencabut larangan bagi Prabowo untuk menginjak tanah Amerika Serikat terkait kasus pemerkosaan yang dituduhkan kepadanya pada 1997. Bagaimanapun, sikap diam pihak AS terhadap pelanggaran hukum internasional merusak reputasi Indonesia yang sebelumnya selalu kritis terhadap isu-isu internasional yang bertentangan dengan tiga prinsip tersebut.
Sikap "permisif" pemerintah terhadap tindakan Trump di Venezuela juga tidak bisa dipisahkan dari berbagai tantangan internal yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran. Setelah lebih dari setahun memimpin, pelaksanaan program-program populer hampir tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Kemampuan beli masyarakat tetap rendah dan diperkirakan akan tetap stagnan pada tahun ini.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menurun karena penanganan banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bencana ini mengungkapkan berbagai hal mengenai sikap serakah para oligarki serta mental korup dari pejabat. Penolakan terhadap pemberlakuan bencana nasional yang dapat memudahkan masuknya bantuan kemanusiaan dianggap sebagai sikap bodoh pemerintah yang didasarkan pada nasionalisme palsu.
Selain itu, masyarakat terus dihadapkan pada isu-isu politik yang bertentangan dengan semangat reformasi, kemunduran demokrasi, penerapan hukum, ancaman terhadap kebebasan berekspresi, tanda-tanda kembalinya pemerintahan otoriter, meningkatnya perlawanan dari Geng Solo-oligarki, serta naiknya utang luar negeri. Semua hal ini merusak kredibilitas pemerintah.
Dalam konteks ini, kita dapat memahami ketidakberdayaan pemerintah menghadapi ancaman-ancaman Trump terhadap negara-negara lain setelah Venezuela demi mendapatkan dukungan Trump terhadap pemerintah. Hal ini juga terlihat dari konsistensi komitmen pemerintah dalam menyumbangkan pasukan ke Gaza, yaitu Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang dipimpin oleh Trump, yang berpotensi menimbulkan konflik dengan Hamas karena ISF memiliki perintah untuk melucuti senjata Hamas.
Realisme Politik dan Doktrin Monroe
Sikap business as usualpemerintah di tengah situasi yang tidak stabil memberikan pesan yang salah kepada masyarakat nasional dan internasional bahwa Indonesia kini sedang lemah. Memang sulit dipercaya bahwa Perang Dunia III akan terjadi mengingat semua kekuatan dunia – AS, Rusia, Inggris, Prancis, Tiongkok – memiliki senjata nuklir. Di luar mereka, terdapat India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel.
Jika terjadi perang, mustahil senjata nuklir tidak digunakan ketika kelangsungan hidup suatu negara dipertaruhkan. Namun, kebijakan realisme politik Trump mengancam eksistensi pemerintahan-pemerintahan di Amerika Latin yang bersaing dengan AS, tetapi memiliki hubungan erat dengan Tiongkok dan Rusia.
Kebijakan politik realisme Trump yang terkait dengan Doktrin Monroe sebenarnya menunjukkan pengakuan Amerika Serikat bahwa pengaruhnya di panggung dunia sedang melemah, hal ini diperkuat oleh slogan "Make America Great Again (MAGA)." Memang, negara-negara di kawasan Global South yang dipimpin oleh Tiongkok dan Rusia sedang mengalami pertumbuhan yang pesat.
Bersama negara-negara dengan kekuatan menengah lainnya, seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan, membentuk BRICS sebagai alternatif kekuatan ekonomi Amerika Serikat, khususnya dalam sistem keuangan global, yang sering digunakan sebagai alat untuk menekan dan menghukum negara yang mengganggu kepentingan AS. Belakangan ini, Turki, Iran, Mesir, Arab Saudi, dan Indonesia memutuskan untuk bergabung, yang memicu isu tentang de-dollarisasi.
Organisasi regional dengan tujuan serupa adalah Shanghai Cooperation Organization (SCO) – yang terdiri dari Cina, Rusia, India, Turki, Iran, Pakistan, serta negara-negara Asia Tengah. Meskipun jumlahnya masih relatif kecil (7%), negara-negara BRICS dan SCO mulai memakai mata uang lokal dalam perdagangan. Venezuela merupakan salah satu negara yang tidak menggunakan dolar AS dalam transaksi dengan Rusia, Cina, dan Iran.
Dari sudut pandang ekonomi, penerapan MAGA adalah pemberlakuan tarif timbal balik untuk menarik kembali pabrik-pabrik AS dari berbagai belahan dunia, terutama Tiongkok, yang produknya melimpah di pasar AS karena harganya murah dan berkualitas kompetitif. Namun kebijakan ini tidak efektif. Justru menguras kemampuan belanja masyarakat AS karena harus membeli barang dalam negeri yang lebih mahal.
Pada waktu yang sama, Washington tidak mampu memaksa Beijing untuk tunduk pada keinginannya. Dengan menguasai lebih dari 73 persen komoditas tanah langka yang telah diproses, di mana Amerika Serikat jauh tertinggal dalam hal ini, Tiongkok memiliki keuntungan ekonomi besar dibandingkan AS. Mineral tanah langka sangat penting untuk berbagai produk teknologi canggih.
Tiongkok juga telah melebihi Amerika Serikat dalam beberapa bidang teknologi tinggi atau setidaknya sejajar dengan AS, dalam penguasaan platform media sosial, kecerdasan buatan, mobil listrik, serta teknologi militer. Hal ini menyebabkan pengaruh ekonomi dan politik global Tiongkok meningkat secara signifikan. Model pemerintahan Tiongkok yang efisien tanpa sistem demokrasi pun mulai diminati negara-negara di Global South yang sedang menghadapi berbagai tantangan terkait demokrasi.
Di tengah hubungan Jakarta-Beijing, Tiongkok menjadi pasar ekspor terbesar kedua Indonesia setelah Amerika Serikat. Selain itu, Tiongkok juga merupakan investor utama di sektor-sektor penting. Lebih dari itu, Tiongkok adalah kekuatan besar yang berada di dekat perbatasan Indonesia. Kondisi ini mendorong Jakarta untuk menyesuaikan kebijakan politik bebas-aktif yang lebih fleksibel terhadap dominasi Tiongkok di kawasan.
Hal ini menyebabkan Jakarta berada di tepi terkait perang saudara di Myanmar yang melibatkan Cina dan AS. Indonesia tampak pasif dalam melihat konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang juga melibatkan AS. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, justru aktif berupaya menengahi dua negara anggota ASEAN tersebut. Akibatnya, Indonesia kehilangan posisi sebagai "big brother" ASEAN yang dulu suaranya dihormati.
Dalam ranah militer, MAGA diterapkan melalui realisme politik, yang mempercayai kekuatan untuk memaksa lawan tunduk pada keinginannya tanpa memperhatikan aturan internasional. Pandangan ini merupakan pengembangan dari Monroe Doctrine, yang diusulkan Presiden AS ke-5 James Monroe. Menurutnya, AS seharusnya menjadikan Amerika Latin sebagai wilayah pengaruhnya (sphere of influence) dari kekuatan yang berada di luar wilayah.
Penerapan Monroe Doctrine memberikan alasan bagi Washington untuk turun tangan dalam negara-negara yang berideologi komunis, sosialis, atau yang dianggap mengancam kepentingan Amerika Serikat. Contohnya pada tahun 1962, AS mengancam akan menyatakan perang terhadap Uni Soviet jika tidak mencabut instalasi nuklirnya di Kuba setelah operasi Teluk Babi gagal dalam upaya menjatuhkan pemerintahan komunis yang dipimpin oleh Presiden Fidel Castro.
Pada tahun 1990, Amerika Serikat menangkap Presiden Panama Manuel Noreiga dan mengirimnya ke penjara di AS. Seperti yang dialami Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Noreiga dituduh bekerja sama dengan sindikat narkoba yang menyelundupkan obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat. Kini, sejak 3 Januari, Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, ditahan dan dibawa ke pengadilan di New York.
Tindakan semena-mena Trump yang mengabaikan kedaulatan negara yang menjadi dasar sistem internasional mendapat kritik yang luas. Di dalam negeri, Trump juga dihadapkan pada penentangan karena melanggar undang-undang perang yang memerlukan persetujuan Kongres. Ia tidak hanya mengabaikan respons global, tetapi juga mengancam beberapa negara, seperti Meksiko, Kolombia, dan Kuba.
Kondisi politik Venezuela saat ini tidak stabil. Meskipun Presiden Sementara Venezuela Delcy Rodriguez menawarkan kerja sama saling menguntungkan—selama kedaulatan Venezuela dan proses politiknya tidak campur tangan—Trump menolak. Ia juga menyatakan bahwa perusahaan minyak Amerika Serikat akan kembali ke sana untuk mengeksploitasi minyak di Venezuela. Dengan demikian, jelas bahwa pendorong penculikan Maduro bukanlah masalah narkoba, melainkan minyak.
Kendali atas minyak Venezuela, yang memiliki cadangan terbesar di dunia, serta berbagai bahan tambang strategis akan memperkuat pengaruh signifikan Amerika Serikat di skala global, sekaligus "mengusir" Tiongkok dan Rusia dari wilayah tersebut. Tiongkok telah menanamkan investasi sebesar 4,8 miliar dolar AS di negara itu serta memiliki utang sebesar 14 hingga 16 miliar dolar AS. Rusia memiliki kesepakatan kerja sama pertahanan dengan Venezuela.
Tidak heran, Beijing dan Moskow mengkritik perjalanan AS yang menciptakan contoh bagi negara-negara lain. Secara alami, ketegangan antara Beijing dan Washington meningkat setelah sebelumnya berselisih terkait tarif Trump dan bantuan senjata canggih AS ke Taiwan senilai 11,1 miliar dolar sebagai bentuk penghalang terhadap ancaman Tiongkok.
Moskow kesal karena ketidakkonsistenan dalam perjanjian pertahanan dengan Venezuela, yang memaksa negara tersebut untuk melindungi sekutunya secara militer, sehingga merusak citra Rusia. Ketegangan antara keduanya memuncak setelah Amerika Serikat mengadakan kesepakatan dengan Ukraina-Eropa di Paris pada 8 Januari, yang menjamin keamanan Ukraina jika kembali menyerang setelah tercapainya perdamaian.
Terlebih lagi, telah tercapai kesepakatan bahwa militer Amerika Serikat dan Uni Eropa akan ditempatkan di Ukraina. Kesepakatan ini ditolak oleh pemerintah Rusia yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin. Memang, kesepakatan ini hampir sama dengan keinginan Ukraina untuk menjadi anggota NATO, yang menjadi alasan utama Putin melakukan invasi ke Ukraina.
Kerja sama Prabowo dan Putin - Prabowo telah dua kali mengunjungi Moskow setelah dilantik sebagai Presiden RI - turut berkontribusi terhadap ketidakmampuan RI merespons serangan AS terhadap Venezuela. Jika RI di bawah kepemimpinan Prabowo "menerima" invasi Putin ke negara tetangga, mengapa Trump tidak boleh menyerang Venezuela yang dianggapnya sebagai pos paling depan AS.
Setelah Venezuela
Berdasarkan Monroe Doctrine, negara yang menjadi target berikutnya adalah Kolombia dan Kuba. Namun menurut realisme politik, negara yang menjadi sasaran Trump saat ini adalah Greenland dan Iran. Sejak awal menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump telah menyatakan ambisinya untuk menguasai Greenland yang kaya akan berbagai jenis mineral serta memiliki lokasi yang sangat strategis dari segi keamanan AS.
Greenland, pulau terbesar di dunia, berada di antara Benua Eropa dan Amerika. Pada tahun 2019, Greenland diberikan otonomi oleh Denmark setelah lama dikelola oleh negara tersebut, dengan sebagian besar wilayahnya tertutup salju. Usaha Donald Trump untuk memperoleh kendali atas Greenland tidak hanya ditolak oleh Denmark dan negara-negara Eropa secara umum, tetapi juga oleh penduduk setempat.
Meskipun demikian, mengingat retorika Trump tentang memaksa Greenland hampir pasti akan diwujudkan. Trump kembali memberikan alasan palsu bahwa kapal perang Tiongkok dan Rusia berjumlah besar melintasi wilayah ini yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Oleh karena itu, Greenland akan menjadi pangkalan rudal untuk menghadapi Tiongkok dan Rusia.
Namun, alasan sesungguhnya adalah menguasai minyak dan sumber daya strategis lainnya agar Amerika Serikat dapat bangkit kembali. Namun, hal ini berbeda dengan Venezuela, karena pengambilalihan Greenland akan merusak hubungan antara AS dan UE, bahkan NATO. Denmark merupakan anggota NATO. Jika negara-negara NATO saling bertentangan, organisasi tersebut akan menjadi lemah di tengah ancaman Rusia.
Tidak heran, negara-negara besar Uni Eropa seperti Prancis dan Inggris menentang ambisi Trump. Pengeboman AS terhadap Greenland akan semakin melemahkan posisi moral dan hukum AS di hadapan Rusia, Tiongkok, dan Uni Eropa sendiri. Namun, gerakan MAGA "memaksa" pendudukan AS terhadap Greenland. Jika upaya kongres yang bersifat bipartisan gagal menghentikan ambisi perang Trump, jatuhnya Greenland tinggal menunggu waktu.
Tujuan berikutnya adalah Iran. Seperti Venezuela, Iran memiliki sumber daya alam yang melimpah, dengan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia setelah Venezuela dan Arab Saudi, serta menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Tiongkok. Tujuan utama di Iran, yang merupakan lawan utama Amerika Serikat dan Israel, adalah perubahan pemerintahan (regime change), tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya rezim baru yang pro-AS di Iran akan memberikan keuntungan strategis ekonomi dan militer bagi AS dalam persaingan dengan Tiongkok-Rusia.
Setelah kehilangan cadangan minyak yang besar di Venezuela, kehilangan minyak Iran akan semakin melemahkan posisi global Tiongkok karena ketergantungannya yang semakin meningkat terhadap Amerika Serikat untuk menjaga pertumbuhan ekonominya. Hal ini juga akan memperkuat posisi tawar Washington terhadap Beijing. Akibatnya, AS akan memiliki kekuatan lebih dalam menghambat perkembangan Tiongkok.
Rusia juga akan merasa khawatir terhadap perkembangan ini. Bersama Tiongkok, Rusia memiliki kepentingan untuk menjaga kelangsungan hidup pemerintahan para mullah.Regime changedi Iran akan membuka jalan bagi tekanan Amerika Serikat dari selatan menuju Asia Tengah, wilayah yang dianggap Rusia sebagai daerah kekuasaannya, sebagaimana Amerika Serikat menganggap Amerika Latin sebagai wilayah pengaruhnya.
Dengan dealAS dan Uni Eropa mengirimkan pasukan ke Ukraina yang memberikan tekanan pada Rusia di wilayah timur, sementara pemerintahan baru di Iran menambah tekanan dari selatan. Kondisi ini juga akan mengganggu proyek infrastruktur global Tiongkok yang berencana memperluas pengaruhnya ke Timur Tengah, Afrika, dan Eropa melalui Iran. Selain itu, kehilangan pengaruh Iran akan melemahkan kemampuan Rusia dan Tiongkok untuk menyeimbangkan kekuatan AS di kawasan Timur Tengah.
Oleh karena itu, sulit membayangkan Tiongkok dan Rusia tidak berusaha menghalangi upaya Trump setelah mereka kehilangan Venezuela. Apalagi Amerika Serikat telah menguasai seluruh sisi barat Teluk, mulai dari Irak di utara hingga Uni Emirat Arab di selatan, yang semuanya merupakan produsen minyak yang memiliki pangkalan militer AS.
Maka, meskipun peluangnya kecil, bukan tidak mungkin Perang Dunia III akan terjadi akibat tindakan militer berisiko tinggi yang dilakukan Trump. Sekali lagi, kita tidak mendengar pernyataan Indonesia mengenai hal ini. Padahal Iran merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam, D-8, BRICS, Gerakan Non-Blok, serta PBB, di mana kedaulatan wilayahnya harus dijaga.
Mungkin, rencana serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran tidak berhasil menghasilkanregime change, perlawanan keras Iran pasti akan mengganggu stabilitas Timur Tengah yang semakin merugikan perekonomian kita. Seharusnya Jakarta memperkuat persatuan di antara anggota OKI untuk menghadapi ambisi AS-Israel yang tidak bertanggung jawab, bukan justru mengirim pasukan ke Gaza yang merupakan proyek AS untuk menggagalkan berdirinya negara Palestina dan menjaga dominasi militer Israel.
Tangsel, 9 Januari 2026