Ringkasan Berita:
- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan tanggapan terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka.
- Menurutnya, pertemuan tersebut menunjukkan indikasi kuat mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia berikutnya.
- Salah satu prioritas strategis yang muncul adalah partisipasi Indonesia di dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang dibentuk guna mendukung perdamaian dan pemulihan Gaza.
NEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan tanggapan mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka.
Menurutnya, pertemuan tersebut menunjukkan indikasi kuat mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia berikutnya.
Salah satu prioritas strategis yang muncul adalah partisipasi Indonesia di dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang dibentuk guna memperkuat perdamaian dan proses pemulihan Gaza.
Ikut hadir dalam pertemuan tersebut, Dave juga menyampaikan dukungan penuh terhadap peran aktif Indonesia di forum internasional tersebut.
"Langkah Presiden Prabowo merupakan bukti nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi dasar utama Indonesia. Bergabungnya dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," katanya, Sabtu (7/2/2026).
Anggota DPR dari Partai Golkar menyatakan, kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian bukan hanya bersifat simbolis, tetapi merupakan bagian dari strategi diplomasi yang menjadikan Indonesia sebagai pihak penting dalam mendorong gencatan senjata dan pemulihan Gaza.
Ia menekankan bahwa tindakan ini juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia Islam serta menunjukkan konsistensi dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
"Ini bukan hanya simbol kebersamaan, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berada di sisi rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka," ujar fia.
Mengenai mekanisme keanggotaan Board of Peace, Dave menjelaskan bahwa terdapat dana rekonstruksi Gaza sebesar US$ 1 miliar, tetapi kontribusi tersebut bersifat sukarela.
Negara yang memberikan pembayaran akan menjadi anggota tetap, sedangkan negara yang tidak membayar hanya memiliki masa keanggotaan selama tiga tahun.
"Pada saat ini, Indonesia belum melakukan pembayaran," kata Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 tersebut.
Presiden Prabowo sendiri menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bersifat sementara.
Pemerintah, menurut Dave, masih memiliki ruang untuk mengevaluasi partisipasi Indonesia jika arah kebijakan forum tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama perdamaian.
"Sikap fleksibel ini merupakan bentuk diplomasi yang bijak dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap mempertahankan kepentingan nasional, sementara di sisi lain juga memperkuat posisinya di kancah internasional," ujarnya.
"Dengan demikian, tindakan ini tidak hanya memperkuat komitmen Indonesia dalam perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pihak yang berpengaruh dalam usaha menciptakan perdamaian global," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi, praktisi hubungan internasional, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI untuk membicarakan arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa pertemuan tersebut termasuk dalam rangkaian pembicaraan yang akan dijadwalkan secara berkala.
“Yang dapat saya deskripsikan adalah pertemuan berlangsung secara terbuka. Materi-materi disampaikan dengan terbuka. Selanjutnya juga terjadi diskusi dari dua pihak,” kata Sugiono kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2/2026) malam.
Menurutnya, Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah kebijakan serta politik luar negeri Indonesia. Forum ini diadakan untuk menjelaskan sekaligus membahas arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.
Sugiono menegaskan, dalam pertemuan tersebut ia tidak melihat adanya perbedaan pendapat yang tajam antara para tokoh yang hadir dengan Prabowo.
"Jika dianggap pro dan kontra, saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu aspek ada pandangan yang berbeda yang dibahas, dan pada akhirnya melihat segala sesuatu khususnya mengenai politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama," katanya.
Ia membandingkan dinamika diskusi seperti mengamati kubus Rubik dari berbagai sudut pandang.
"Jika kita melihat kubus, yaitu rubiks cube, maka warnanya berbeda-beda jika dilihat dari berbagai sudut. Namun setelah semua melihatnya secara menyeluruh dan komprehensif, akhirnya sepakat bahwa benda tersebut disebut Rubik’s cube," katanya.
Pada sesi tanya jawab, Sugiono menyampaikan bahwa diskusi juga membahas isu-isu geopolitik global yang sedang memanas, termasuk kondisi di kawasan Timur Tengah.
"Diskusi tentang cara menghentikan kekerasan dan bagaimana mengurangi ketegangan. Karena bukan hanya wilayah di Timur Tengah yang terpengaruh," katanya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada satu arah kompas dalam kebijakan luar negerinya, khususnya mengenai isu Palestina.
"Kita berharap memiliki satu solusi di mana dua negara ini dapat hidup berdampingan dengan damai," tegasnya.
Di antara mantan menteri dan wakil menteri luar negeri yang hadir, berikut ini:
1. Retno Marsudi – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada masa jabatan 2014 hingga 2024
2. Marty Natalegawa – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada masa jabatan 2009 hingga 2014
3. Alwi Shihab – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1999 hingga 2001
4. Hassan Wirajuda – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2001 hingga 2009
5. Dino Patti Djalal – Wakil Menteri Luar Negeri pada tahun 2014
6. Triyono Wibowo – Wakil Menteri Luar Negeri pada masa 2008 hingga 2011
7. Abdurahman Mohammad Fachir – Wakil Menteri Luar Negeri pada masa jabatan 2014 hingga 2019
8. Pahala Mansury – Wakil Menteri Perdagangan luar negeri tahun 2023 hingga 2024