Badan Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (BPP PKS) mengingatkan DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) hingga rencana pengiriman pasukan TNI dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Ketua MPP PKS Mulyanto menyatakan, peran DPR dalam keterlibatan ini sangat penting. Karena kebijakan yang diterapkan pemerintah rentan dimanipulasi oleh kepentingan luar negeri. Terlebih, menurutnya, rencana penggunaan prajurit TNI bukanlah keputusan administratif, tetapi keputusan politik negara.
Konstitusi dan Peraturan Undang-Undang TNI menetapkan adanya sistem yang harus dijalankancheck and balances,"pernyataan Mulyanto dalam keterangan resmi, Senin, 23 Februari 2026.
Dengan mandat tersebut, ia melanjutkan, Presiden tidak dapat bertindak sendiri tanpa adanya pengawasan demokratis dari lembaga legislatif. Apalagi, kebijakan yang ditandatangani Prabowo saat ini berkaitan langsung dengan kedaulatan negara dan keselamatan anggota TNI.
Selanjutnya, katanya, DPR juga perlu memantau penggunaan dana untuk iuran BoP. DPR harus berani menuntut pemerintah agar lebih terbuka. Misalnya mengenai besarnya biaya, dari pos anggaran mana dana diambil, hingga seberapa lama anggaran tersebut akan digunakan. "Masyarakat berhak mengetahui hal itu," katanya.
Mulyanto juga mengingatkan pada kalimat pembukaan konstitusi yang menyatakan komitmen Indonesia untuk menolak segala bentuk penjajahan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan Palestina harus mendukung kemerdekaan dan keadilan, bukan justru berpotensi memberikan legitimasi terhadap praktik kolonialisme abad ini.
"DPR juga perlu meminta penjelasan mengenai kelayakan kebijakan ini dari pihak Palestina," katanya.
Pemerintah berencana mengirim anggota TNI ke Gaza setelah Indonesia bergabung dengan ISF pada November tahun lalu. ISF dibuat oleh Amerika Serikat dan disetujui sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB. Indonesia merupakan salah satu dari lima negara BoP pertama yang akan mengirimkan pasukannya ke Gaza.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Indonesia mengundurkan diri dari Board of Peace. Anggota koalisi yang juga Direktur Democratic Judicial Reform (De Jure) Bhatara Ibnu Reza menyatakan bahwa keanggotaan Israel justru akan membuat kebijakan luar negeri dan partisipasi Indonesia dalam penyelesaian konflik di Palestina semakin rumit.
"Potensi keanggotaan Indonesia di BoP justru akan digunakan sebagai alat untuk membenarkan segala tindakan Israel terhadap Palestina," ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin, 16 Februari 2026.