JAYAPURA–Anggota DPR Papua dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Jayapura, Frangklin E. Wahey, mengamati bahwa kondisi keuangan Papua saat ini sedang menghadapi tantangan berat setelah pemekaran wilayah. Provinsi Papua sebagai provinsi induk telah dibagi menjadi beberapa provinsi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Pemekaran tersebut memberikan dampak yang besar terhadap penurunan kemampuan keuangan daerah. Sebelumnya, APBD Papua mampu mencapai sekitar Rp14 triliun, namun pada tahun 2026 ini nilainya mengalami penurunan signifikan menjadi sekitar Rp2,3 triliun. Penurunan ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan dukungan terhadap program-program strategis kepala daerah.
"Harus bersikap kritis dalam pengawasan. Namun di sisi lain, kita juga harus mendukung program Bupati, Wali Kota, atau Gubernur yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," katanya.
Franklin menekankan perlunya membangun hubungan kemitraan yang baik antara DPR dan pemerintah daerah. Ia memperingatkan agar DPR tidak terjebak dalam pola oposisi yang hanya fokus pada kritik tanpa memberikan solusi.
"Prinsipnya mudah. Jika salah, kita katakan salah. Jika benar, kita nyatakan benar. Jangan hanya memberikan kritik, tetapi juga harus menyampaikan solusi nyata," katanya.