MEDAN, bengkalispos.com.CO – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara Yahdi Khoir Harahap, mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk memulihkan kembali Program Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) bagi kabupaten/kota di seluruh Sumatera Utara.
Menurut Yahdi, program ini telah terbukti efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah, khususnya yang sebelumnya mengalami hambatan terkait wewenang dan keterbatasan dana di tingkat kabupaten/kota.
“Yang paling mencolok selama masa reses adalah infrastruktur. Banyak keluhan mengenai jalan penghubung antar kecamatan dan desa. Namun, kewenangan terkait hal ini berada di kabupaten/kota, sehingga kami anggota DPRD provinsi merasa kesulitan dalam menanganinya,” kata Yahdi, Kamis (19/2/2026).
Ia menjelaskan, keinginan masyarakat yang paling utama setiap masa reses berkaitan dengan kondisi jalan dan jembatan penghubung antar wilayah. Di sisi lain, kewenangan dalam pembangunan infrastruktur tersebut sebagian besar berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.
Yahdi menganggap BKP sebagai solusi strategis karena berasal dari APBD Provinsi, tetapi dialokasikan ke APBD kabupaten/kota melalui surat keputusan gubernur. Dengan sistem ini, pemerintah provinsi masih bisa memberikan dukungan pembangunan daerah tanpa melanggar batas wewenangnya.
"Dana berasal dari provinsi, namun pelaksanaannya dilakukan oleh kabupaten/kota sesuai dengan keputusan gubernur. Program ini sebelumnya telah berjalan dan sangat bermanfaat," katanya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut menegaskan, kehadiran BKP semakin relevan dalam situasi kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Sebagian dana yang dikembalikan pemerintah pusat kini lebih ditujukan pada penanggulangan serta pencegahan bencana.
Ia khawatir, tanpa dukungan BKP, banyak infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan tidak dapat dikelola secara berkelanjutan akibat keterbatasan anggaran daerah. "Jika hanya mengandalkan anggaran daerah, banyak jalan yang selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki," tegasnya.
Yahdi memberikan contoh keberhasilan program BKP di wilayah pemilihannya, salah satunya adalah pembangunan jembatan permanen sepanjang 19 meter yang menghubungkan Desa Sungai Beluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dengan Desa Durian, Kecamatan Sungai Balai, Kabupaten Batubara.
Jembatan kayu yang sudah berusia lebih dari 30 tahun sering kali menjadi penyebab kecelakaan. Dengan bantuan BKP yang dibiayai sekitar Rp1 miliar, jembatan ini kini telah dibangun secara permanen dan dapat dilalui oleh kendaraan besar.“Masyarakat sangat diuntungkan, terutama dalam hal akses ke sekolah dan penyaluran hasil pertanian,” katanya.
Selain itu, pengembangan jalan menuju kawasan wisata kebun jeruk di Desa Kandangan, Kabupaten Asahan, juga menjadi contoh dari dampak positif BKP. Dengan anggaran sekitar Rp1 miliar, jalan sepanjang 700 meter berhasil dibangun dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. “Sekarang ribuan pengunjung datang ke sana. Ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,” katanya.
Yahdi menyebutkan, BKP tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga bisa digunakan untuk perbaikan sekolah, tempat ibadah, serta infrastruktur publik lainnya.
"BKP ini penting karena secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami akan terus meyakinkan gubernur agar program ini dapat kembali berjalan," tambahnya. (map/ila)