SEJAK Dulunya, perang sebagai wujud aktualisasi kepentingan nasional sebuah negara sering kali menyebabkan kerugian bahkan kehancuran bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik menang maupun kalah.
Perang Dunia II yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945, contohnya, menyebabkan kematian lebih dari 80 juta jiwa serta merusak infrastruktur secara besar-besaran di Asia dan Eropa.
Perang Dingin (Cold War) yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua hingga tahun 1990, meskipun tidak menyebabkan banyak korban jiwa, tetapi cukup memecah belah berbagai negara serta merusak kohesi sosial masyarakat, seperti yang terjadi pada Jerman dan Korea yang terbagi menjadi dua bagian.
Pandangan elit secara sepihak
Perang pada masa lampau dan perang di era saat ini selalu memiliki struktur yang serupa, yaitu dipengaruhi oleh pandangan dan kepentingan kalangan elit, serta menyebabkan kesulitan bagi rakyat negara tersebut.
Oleh karena itu, dari sudut pandang aliran liberal dalam ilmu hubungan internasional, negara selalu dianjurkan untuk lebih mengutamakan negosiasi dan diplomasi guna mencapai kepentingan nasionalnya.
Bila diplomasi tidak berhasil, maka perang dianggap sebagai alat terakhir yang digunakan. Namun, pandangan liberal ini tidak sesuai dengan para elit negara yang mengikuti prinsip realisme.
Dengan mempertimbangkan kapasitas politik dan militer yang lebih besar, mereka cenderung menggunakan alat-alat paksa perang untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan menekan kedaulatan negara lain.
Kepemimpinan negara, kepala pemerintahan, menteri pertahanan, penasihat militer, serta komandan perang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan suatu negara untuk terlibat dalam konflik bersenjata.
Pecahnya Perang Dunia Kedua tidak dapat dipisahkan dari ambisi Hitler sebagai pemimpin Partai Nazi Jerman yang menerapkan kebijakan ekspansi dengan menyerang Polandia pada tahun 1939 dan hasratnya untuk menguasai Eropa dengan keyakinan bahwa Jerman adalah ras terbaik di Eropa, bahkan dunia.
Partisipasi Jepang dalam Perang Dunia II tidak dapat dipisahkan dari ambisi Kaisar Hirohito serta para penasihat militer yang ingin menjadikan negara tersebut sebagai kekuatan global.
Akibatnya, Jepang menyerbu Manchuria, Tiongkok, hingga menyerang Pearl Harbour. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Jepang bertindak sebagai saudara tua tetapi menerapkan kolonialisme dan imperialisme.
Habituasi lama elitisme
Kebiasaan lama terkait elitisme yang mendorong munculnya konflik tampaknya terlihat dalam kasus Donald Trump yang memimpin Amerika Serikat (AS) saat ini.
Trump yang tidak sepenuhnya didukung oleh Partai Republik dan mendapat penolakan dari Partai Demokrat serta sebagian besar masyarakat dalam negeri, mengambil kebijakan militer dan ekspansionis terhadap negara lain demi memaksakan kepentingan nasionalnya.
Tuduhan bahwa Venezuela menjadi penyebab meningkatnya jumlah imigran ilegal di AS serta adanya tindakan narkoterorisme yang merugikan AS lebih bersifat sebagai argumen yang dibuat oleh kalangan elit dan digunakan sebagai alasan untuk melakukan invasi militer serta penculikan terhadap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya.
Dalam situasi ketegangan yang semakin memuncak dengan Iran saat ini, Amerika Serikat telah mengirimkan tiga kapal induk beserta armadanya untuk membekap Iran dan memaksa negara tersebut menerima poin-poin pembicaraan yang diajukan AS serta diarahkan oleh Israel. Kali ini, pandangan elit yang lebih dominan, khususnya Donald Trump dan para penasihat militer yang merupakan seorang hegemon dan agresor, menjadi sorotan.
Tuduhan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir dan berpotensi membahayakan perdamaian dunia adalah sebuah mitos yang diciptakan oleh Trump sendiri, sementara di sisi lain Amerika Serikat dan Israel masih memiliki senjata nuklir serta tidak pernah melepaskannya sesuai dengan mandat kesepakatan global terkait penghapusan senjata nuklir (nuclear disarmament).
Di sini, Amerika Serikat bertindak sebagai kekuatan global yang hipokrit, dipimpin oleh elit-elit agresif dan hegemonis.
Dampak negatif terhadap penduduk
Persepsi yang kuat dari kalangan elit telah memengaruhi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang berdampak negatif terhadap warga AS, termasuk mereka yang bertanggung jawab untuk terlibat langsung dalam medan perang.
Sekitar 5.000 tentara Amerika Serikat yang berada di kapal induk USS Gerald R. Ford, yang saat ini sedang bergerak menuju Iran, mengalami kelelahan dan depresi parah akibat tugas yang lama di kawasan Timur Tengah—sebelumnya mereka ditempatkan di Suriah.
Penyebab mereka mengalami kelelahan berat dan tekanan psikologis di dalam kapal bukan hanya karena banyak fasilitas yang rusak akibat masa tugas yang sangat lama, tetapi juga ketidakpastian dalam turun ke medan perang karena kebijakan elit yang tidak didasari oleh argumen yang jelas dan logis.
Jika melihat kasus perang Afghanistan dan Irak yang juga melibatkan Amerika Serikat, banyak anggota militer AS menolak kedua konflik tersebut. Mereka bertempur demi tujuan yang tidak jelas dan perang yang tidak akan mereka menangkan. Setelah perang berakhir, banyak prajurit AS mengalami cedera fisik dan trauma mental parah, bahkan cukup banyak di antara mereka yang melakukan tindakan bunuh diri.
Kondisi sebelum perang memberikan tekanan psikologis yang berat terhadap penduduk Iran. Hal ini memicu tindakan pembelian secara berlebihan, di mana masyarakat Iran melakukan persediaan besar-besaran terhadap makanan dan obat-obatan jika benar-benar terjadi perang besar antara negara mereka dengan Amerika Serikat.
Mayoritas penduduk Iran juga mengalami rasa takut yang berlebihan karena perang bisa meletus kapan saja tanpa adanya persiapan dari pihak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang selalu membawa penderitaan besar bagi rakyat.
Di Iran, tekanan psikologis yang mereka alami semakin berat akibat situasi ekonomi yang tidak menguntungkan, di mana inflasi tinggi dan kemampuan beli masyarakat menurun. Tidak dapat dipungkiri, Iran belum siap menghadapi konflik jika melihat kondisi rakyatnya.
Pemahaman tentang ajaran dan keinginan bersama
Perang merupakan kebijakan yang sebaiknya dihindari karena selalu mengakibatkan dampak negatif bagi suatu negara. Doktrin perang Si Vis Pacem Para
Bahwa perang adalah masa persiapan untuk perdamaian harus dipahami secara hati-hati dan bijaksana.
Idea ini sering disalahgunakan oleh kalangan elit politik dan militer negara-negara besar untuk terus meningkatkan kekuatan militer mereka, yang akhirnya menciptakan dilema keamanan (security dilemma) bagi negara lain, sehingga pada akhirnya memicu konflik dan perang. Pemahaman yang bijak dan hati-hati juga diperlukan dalam menghadapi pandangan-pandangan geopolitik dunia seperti dominasi berbasis benua, maritim, pusat dunia, tepi dunia, dan sebagainya.
Ajaran-ajaran ini, jika dipahami tanpa diimbangi dengan pemikiran yang bijaksana, berisiko mendorong suatu negara bertindak seperti "manusia adalah serigala bagi sesama manusia" dan memiliki niat dominasi terhadap negara lain.
Formulasi kebijakan luar negeri suatu negara harus dilakukan dengan ketat dan didukung oleh sistem penyeimbang yang baik dari berbagai komponen di tingkat dalam negeri, khususnya harapan masyarakat. Keputusan untuk melakukan perang terhadap negara lain tidak boleh hanya didasarkan pada persepsi dan kepentingan kalangan elit secara mandiri.
Diperlukan persetujuan dari lembaga legislatif dengan ambang batas suara tertentu. Mekanisme perang juga harus memiliki tujuan yang jelas, masa waktu, penempatan personel dan alat utama sistem senjata, serta anggaran yang terperinci. Dengan demikian, adanya persetujuan dari parlemen sebagai wakil rakyat akan mencerminkan keinginan bersama sebuah negara, bukan hanya pandangan elit.
Tampaknya, jika melihat bagaimana Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif Trump, serta kekalahan AS di Afghanistan dan Irak setelah dua dekade perang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perang Amerika Serikat mencerminkan ambisi pribadi para elit, terburu-buru, dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat Amerika sendiri.