Pameran mengenai perbudakan George Washington dibatalkan pada bulan Januari. Seorang hakim membandingkan pemerintahan Trump dengan Departemen Kebenaran dalam novel distopia “1984” karya George Orwell.
Seorang hakim Amerika Serikat (AS) memutuskan bahwa pameran yang menampilkan orang-orang yang pernah menjadi budak dari keluarga George Washington, presiden pertama negara tersebut, harus segera dibuka kembali di bekas rumah tinggal Washington di Philadelphia.
Dalam putusannya pada hari Senin (16/02), Hakim Distrik Amerika Serikat Cynthia Rufe menyatakan bahwa seluruhobjek pameran harus dikembalikanke kondisi semula selama proses perkara yang mempertanyakan sahnya penghapusan tersebut masih berlangsung.
Kota Philadelphia mengajukan gugatan setelah Departemen Taman Nasional Amerika Serikat mencabut papan penjelasan dan instalasi video dari Independence National Historical Park pada bulan Januari. Pameran yang dibuka pada tahun 2010 ini memberikan penghormatan kepada sembilan orang yang pernah diperbudak oleh keluarga Washington di tempat tersebut.
Dalam putusannya yang dikeluarkan pada Hari Presiden—sebuah hari libur nasional di Amerika Serikat untuk menghormati warisan George Washington—hakim juga melarang pemerintahan Trump memasang atribut pengganti yang menjelaskan sejarah tempat tersebut dengan versi yang berbeda.
Hakim merujuk pada "1984" dalam perintah pemulihan pameran.
Dinas taman menghentikan pameran tersebut setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Maret 2025 dengan tujuan "mengembalikan kebenaran dan kewarasan dalam sejarah Amerika" di museum, taman, dan situs bersejarah nasional.
Setelah kembali menjabat, Trump mengarahkan perhatiannya pada kurikulum pendidikan dan bahan pelajaran sejarah yang membahas hubungan ras di Amerika Serikat sertamenampilkan sejarah negara tersebutdari sudut pandang yang dianggap buruk.
Dalam putusannya pada hari Senin (16/02), Rufe menyatakan bahwa "pemerintah mengklaim hanya mereka yang memiliki wewenang untuk menghapus, mengubah, menghilangkan, dan menyembunyikan dokumen sejarah."
Ia merujuk pada karya penting seorang novelis Inggris, George Orwell, mengenai negara otoriter distopia dalam bukunya "1984".
Seperti Kementerian Kebenaran dalam '1984' karya George Orwell yang sekarang benar-benar ada, dengan semboyan 'Ketidaktahuan adalah Kekuatan,' Pengadilan ini kini diminta untuk menentukan apakah pemerintah federal memiliki wewenang seperti yang mereka klaim—untuk memutarbalikkan dan mengungkap kebenaran sejarah ketika mereka memiliki otoritas atas fakta-fakta sejarah," tulis Rufe. "Jawabannya: tidak.
Trump mengarahkan perhatian pada sejarah perbudakan dan gerakan LGBTQ+
Lokasi di Philadelphia ini adalah salah satu dari beberapa tempat di mana pemerintah secara rahasia menghilangkan materi yang membahas sejarah para budak, komunitas LGBTQ+, dan penduduk asli Amerika.
Awal bulan ini, Departemen Taman Nasional Amerika Serikat menghapus bendera pelangi dari Stonewall National Monument, tempat para pengunjung bar melakukan perlawanan terhadap penangkapan polisi dan memicu gerakan hak-hak LGBTQ+ modern. Beberapa hari setelahnya, pejabat Kota New York kembali mengibarkan bendera pelangi di lokasi tersebut.
Pejabat pemerintahan Trump juga mengarahkan perubahan papan informasi di Monumen Nasional Little Bighorn di Negara Bagian Montana.
Berdasarkan pernyataan penyiar lokal KTQV, papan tersebut menjelaskan mengenai "janji-janji yang tidak dipenuhi terhadap suku-suku penduduk asli Amerika" dan merujuk pada "hilangnya budaya serta bahasa masyarakat adat akibat sistem sekolah asrama."
Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris.
Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
Editor: Yuniman Farid
ind:content_author: Kate Hairsine