Bengkalispos.com- Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) memicu berbagai tanggapan di dalam negeri. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham yakin tindakan ini menunjukkan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang berakar pada prinsip ideologi Pancasila, UUD 1945, serta dasar politik luar negeri bebas dan aktif.
"Terkait mengapa Indonesia menerima tawaran masuknya ke dalam BoP, Bung Bahkil yakin Prabowo telah memikirkan dengan matang. Ini adalah keputusan yang matang, bukan keputusan yang bersifat reaktif," ujar Idrus kepada wartawan, Jumat (6/2).
Idrus menekankan bahwa perjuangan untuk membela kemerdekaan Palestina serta usaha mengakhiri konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza bukanlah sikap yang bersifat pragmatis jangka pendek, melainkan tujuan strategis yang bersifat konstitusional.
Ia secara langsung merujuk pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di seluruh dunia perlu dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”, serta mandat Indonesia untuk berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Politik luar negeri Indonesia tidak bersifat pasif dan netral. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas, kita mengambil posisi berdasarkan nilai-nilai konstitusi," kata Idrus.
Menurutnya, kebijakan multi-alignment yang diterapkan Presiden Prabowo merupakan bentuk penyesuaian yang realistis terhadap prinsip bebas aktif dalam situasi geopolitik global yang semakin rumit, sangat dinamis, dan sering kali bersifat radikal.
Idrus juga menolak anggapan bahwa partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menunjukkan ketaatan atau terbawa oleh kepentingan negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat.
"Kemerdekaan aktif tidak berarti kita tidak pernah masuk ke mana pun. Kita bisa bergabung dengan semua forum, semua kelompok. Prinsipnya adalah mengalir, tetapi tidak terbawa," tegasnya.
Ia menekankan bahwa seluruh pemimpin dan negara di dunia seharusnya ditempatkan sebagai teman dan mitra, bukan sebagai musuh atau lawan. Pendekatan Indonesia bersifat proaktif, dinamis, dan produktif, bahkan agresif dalam konteks diplomatik, bukan pasif atau statis, apalagi defensif.
Dalam kerangka tersebut, Indonesia tetap bersedia berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, tetapi tetap memegang teguh ideologi Pancasila serta kepentingan bangsa. Seluruh negara ditempatkan sebagai mitra dalam membahas isu kemanusiaan, solidaritas global, dan perdamaian yang abadi.
Secara umum, tujuan utama Dewan Perdamaian adalah mengawasi dan melaksanakan 20 Poin Rencana Perdamaian Gaza, yang mencakup gencatan senjata, pembebasan tahanan, hingga pembangunan kembali wilayah yang terkena dampak konflik.
Idrus menganggap, meskipun Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump tampak berusaha tetap menjadi poros utama dalam arsitektur keamanan baru di kawasan Timur Tengah, kerangka BoP tetap memberi kesempatan bagi negara-negara lain untuk ikut serta secara aktif.
Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak bermaksud menjadi pengikut arus politik Amerika. Partisipasi Indonesia justru didorong oleh kebutuhan strategis untuk memastikan suara negara-negara Muslim tetap terdengar dalam forum perundingan internasional.
Tanpa partisipasi aktif, lanjut Idrus, Indonesia berpotensi dikeluarkan dan terisolasi dari proses pengambilan keputusan yang akan menentukan nasib Palestina.
"Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan bahwa partisipasi ini merupakan komitmen kemanusiaan Indonesia yang lebih efektif dan langsung kepada masyarakat di Gaza. Bukan hanya sekadar mengikuti arus," ujarnya.