KETUA Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Tiyo Ardianto menanggapi pernyataan Menteri HAM, Natalius Pigai, yang menyebut pemerintah bukan pelaku teror terhadap dirinya. Tiyo sebelumnya menjadi korban serangan teror dari orang tak dikenal setelah mengkritik Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Tiyo, pernyataan Pigai tidak sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai menteri di bidang HAM. Sebagai Menteri HAM, menurut Tiyo, Pigai seharusnya memberikan jaminan bahwa kebebasan berpendapat dijaga oleh pemerintah, bukan menghindar.
Tiyo menyatakan bahwa dirinya tidak perlu mengetahui identitas pelaku teror tersebut. "Saya mohon maaf, Pak Natalius Pigai, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah jaminan bahwa ketika menghadapi ancaman teror, negara akan hadir di sana," ujar Tiyo dalam konferensi pers virtual bersama Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) pada Selasa, 17 Februari 2026.
Tiyo menyatakan bahwa pernyataan Pigai mencerminkan sikap paranoid dari pemerintah. Karena, Pigai justru membela diri meskipun Tiyo dan BEM UGM tidak menuduh pemerintah sebagai pelaku teror. "Ini justru seperti paranoia dari rezim, seolah-olah kita mengira mereka yang melakukan hal tersebut," kata mahasiswa Fakultas Filsafat UGM ini.
Tiyo menyampaikan penyesalannya karena pemerintah belum menunjukkan komitmen untuk menjamin kebebasan berpendapat sejak peristiwa teror yang dialaminya bersama beberapa anggota BEM UGM. "Hingga saat ini, rezim belum memberikan pesan publik apa pun yang menyatakan bahwa: kebebasan akademik Anda dijamin, serta perlindungan dan keselamatan Anda akan didukung oleh negara. Tidak ada," ujar Tiyo.
Pada awal bulan Februari ini, BEM UGM mengirimkan surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) yang berisi keluhan tentang kebijakan pemerintahan Prabowo setelah kejadian seorang anak bunuh diri di NTT. Tiyo dan beberapa pengurus BEM UGM mendapatkan ancaman dari orang tak dikenal beberapa hari setelahnya.
Tiyo menerima pesan WhatsApp yang berisi ancaman penculikan dari nomor dengan kode Inggris empat hari setelah BEM mengkritik Prabowo. Selain ancaman penculikan, pelaku juga mengirimkan pesan yang menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mencari panggung. “Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah,” isi pesan tersebut.
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa pemerintah bukan pelaku yang menakuti Ketua BEM UGM Yogyakarta Tiyo Ardianto. Menurut Pigai, jika ada pihak yang mengatasnamakan pemerintah maka itu termasuk dalam upaya memanipulasi opini.
Itu memengaruhi opini seolah-olah pemerintah menekan oposisi, aktivis, atau mahasiswa. Bukan seperti itu. Terlebih melalui WhatsApp," ujar Pigai pada Selasa, 17 Februari 2026, ketika ditanya mengenai ancaman terhadap Tiyo yang mengkritik pemerintah.
Seorang mantan anggota Komnas HAM mengatakan. Presiden Prabowo Subianto melarang hukum digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik. Prabowo, menurutnya, juga terbuka terhadap kritik. "Jika presiden telah menyampaikan pendirian, kami akan patuh," katanya.
Ia mengatakan pemerintah tidak merasa tersinggung terhadap kritik. Ia menyatakan tidak ada seseorang yang ditahan hanya karena memberikan kritik. "Jika karena tindakan kriminal, hal itu berbeda," katanya.
Menurut Natalius, kritik yang diajukan oleh mahasiswa merupakan sarana evaluasi dan masukan bagi pemerintah. Pemerintah juga melihat kritik sebagai bentuk upaya perbaikan. "Masukan yang bertujuan untuk kepentingan umum dan rakyat kecil itu positif. Namun menuduh pemerintah melakukan teror, itu terlalu berlebihan," ujarnya.
Pigai juga meminta aparat kepolisian untuk menyelidiki ancaman ini. Menurutnya, nomor telepon pelaku ancaman dapat dilacak. Isi pesannya juga dapat diperiksa. "Polisi yang akan menentukan siapa pelakunya," katanya.
Hendrik Yaputra dan Shinta Maharani berperan dalam penyusunan artikel ini.