Ringkasan Berita:
- Perselisihan antara suku di Kapiraya, daerah perbatasan Dogiyai dan Mimika, memicu krisis pangan dan kesehatan setelah akses transportasi udara secara resmi ditutup, Kamis (19/2/2026).
- Penghentian jalur logistik ini menyebabkan pasokan kebutuhan pokok terhenti dan evakuasi medis menjadi tidak mungkin dilakukan.
- Kalangan akademisi meminta pemerintah segera mengangkat pembatasan penerbangan untuk menghindari memburuknya krisis kemanusiaan..
-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA - Kabut yang mengkhawatirkan menghiasi wilayah Distrik Kapiraya seiring naiknya intensitas konflik antar suku yang melibatkan kelompok Mee, Kamoro, dan Kei.
Di tengah kekhawatiran dan ketegangan yang masih berlangsung, masyarakat sipil yang tinggal di wilayah perbatasan tiga kabupaten, Deiyai, Mimika, dan Dogiyai, kini menghadapi ancaman baru berupa gangguan total terhadap akses transportasi udara.
Penutupan satu-satunya jalur distribusi logistik ini menimbulkan peringatan tajam tentang kemungkinan krisis pangan dan kesehatan darurat yang mengancam penduduk di daerah terpencil Papua Tengah.
Distrik Kapiraya yang tercatat dalam sistem administrasi wilayah Kabupaten Deiyai saat ini berada dalam keadaan terpencil.
Penutupan jalur penerbangan secara langsung menyebabkan terhambatnya pengiriman barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar tradisional di daerah pedesaan.
Kalangan para cendekiawan Kapiraya mengungkapkan bahwa persediaan makanan mulai berkurang, sementara harga barang yang tersisa meningkat tajam hingga melebihi kemampuan beli masyarakat.
Keadaan ini secara tiba-tiba memperburuk penderitaan penduduk sipil yang terjebak di antara garis depan konflik antara kelompok bersenjata tradisional.
Apiner, salah satu tokoh intelektual dari Kapiraya, menyampaikan kekhawatirannya mengenai kondisi kelompok yang rentan (masyarakat) di wilayah sengketa tersebut.
Ia menyampaikan bahwa anak-anak, ibu hamil, dan lansia adalah kelompok yang paling terkena dampak akibat hilangnya jaminan keamanan pangan.
Tanpa kehadiran pesawat penjelajah, bantuan darurat dari pemerintah maupun organisasi kemanusiaan tidak mampu mencapai titik-titik pengungsian penduduk.
"Keadaan ini berpotensi memicu krisis kemanusiaan yang lebih parah jika tidak segera ditangani dengan serius oleh pemerintah," kata Apiner kepada -Papua.com, saat dihubungi pada Kamis (19/2/2026).
Sektor kesehatan juga sedang mengalami keadaan paling buruk akibat terhentinya total pasokan obat-obatan ke puskesmas-puskesmas pembantu.
Pasien yang mengalami cedera akibat konflik maupun kondisi penyakit jangka panjang kini tidak memiliki harapan untuk menerima rujukan medis ke rumah sakit di kota.
Evakuasi medis melalui udara tidak dapat dilakukan selama adanya larangan penerbangan yang diberlakukan oleh aparat atau bandara.
"Kami meminta negara segera hadir memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak dasar masyarakat sipil yang diabaikan," ujar Apiner.
Tegangan di Kapiraya juga diperparah karena sengketa wilayah yang belum selesai antara Kabupaten Dogiyai dan Mimika.
Masalah batas wilayah sering kali menjadi faktor yang memicu ketegangan antar kelompok masyarakat di tingkat bawah.
Pemerintah pusat diharapkan segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan perselisihan lahan ini dengan cara yang jujur dan adil.
"Harus segera diselesaikan secara administratif karena hal tersebut merupakan kunci utama dalam mengatasi konflik agar tidak menyebar ke wilayah sekitar," ujar Apiner.
Personel keamanan saat ini mengemban tanggung jawab besar dalam menenangkan perselisihan dengan menerapkan pendekatan yang bersifat meyakinkan terhadap para tokoh adat.
Kehadiran petugas di lapangan perlu mampu menciptakan rasa aman serta memastikan kelancaran jalur pendistribusian bantuan kemanusiaan.
Masyarakat Kapiraya saat ini sangat memerlukan kebijakan pemerintah agar dapat segera memperbaiki akses transportasi.
"Pemulihan jalur udara adalah hal yang mutlak diperlukan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga bagi warga yang terkena dampak perang," ujar Apiner.
Tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah sangat diharapkan untuk memberikan solusi perdamaian yang berkelanjutan.
Dialog antar kelompok segera harus dimulai untuk menghentikan tumpahan darah yang telah merusak struktur sosial di daerah perbatasan.
Jika pembatasan udara terus berlangsung, sejarah akan mengingat Kapiraya sebagai daerah yang terabaikan di tengah tekad pembangunan Papua.
"Keselamatan penduduk sipil di 51 distrik harus menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan sektoral lainnya," tutup Apiner. (*)