bengkalispos.com- Pembatalan kebijakan tarif impor yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, oleh Mahkamah Agung AS dianggap mampu memengaruhi iklim perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia yang merupakan salah satu mitra dagang AS.
Merespons hal tersebut, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyatakan bahwa perubahan dalam perdagangan internasional dapat berdampak pada sektor bisnis lokal.
Keadaan ini juga bisa menjadi peluang terjadinya tindakan korupsi, khususnya dalam hubungan antara pemerintah dan sektor swasta.
"Ya, tentu saja hal itu berdampak pada iklim bisnis di Indonesia. KPK turut berkontribusi memastikan iklim bisnis dapat diminimalkan dari ruang-ruang yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/2).
Budi menyampaikan, sektor swasta berperan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
Oleh karena itu, langkah pencegahan korupsi tidak boleh hanya berfokus pada lembaga pemerintah, tetapi juga perlu menjangkau perusahaan serta pelaku bisnis yang menjadi mitra pemerintah.
"Memperkuat integritas dan nilai anti-korupsi tidak cukup hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, tetapi juga diperlukan dari sektor swasta yang menyediakan barang dan jasa," tegasnya.
Selanjutnya, Budi menyampaikan bahwa KPK telah menetapkan sektor swasta sebagai salah satu fokus utama dalam strategi pencegahan tindak pidana korupsi.
Pengawasan dan pembimbingan dalam sektor ini dianggap penting agar persaingan usaha tetap sehat, jujur, serta bebas dari tindakan tidak adil.
Sebagai tindakan nyata, KPK telah merilis pedoman integritas bagi sektor bisnis. Pedoman ini dibuat agar perusahaan mampu menerapkan kebijakan anti korupsi secara terstruktur dalam lingkungan perusahaan.
"KPK merilis panduan pencegahan korupsi, mirip dengan ISO tetapi ini bisa diakses secara gratis. Silakan dimanfaatkan oleh perusahaan dan dijalankan oleh masyarakat," tutupnya.