bengkalispos.com.CO.ID -Pemerintah menyediakan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan mengaktifkan kembali kepesertaan bagi warga yang merasa berhak namun dihapus dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tindakan ini diambil agar hak akses layanan kesehatan tetap dapat diperoleh secara adil, jujur, dan tepat sasaran.
Jalur Resmi Pengaduan Disediakan Pemerintah
Mengutip Infopublik.id, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah menyediakan saluran resmi bagi masyarakat yang tidak setuju dengan penghapusan kepesertaan PBI.
Masyarakat yang merasa memenuhi syarat namun dinilai mampu dapat mengajukan keberatan melalui fitur Cek Bansos dari Kementerian Sosial, layanan call center resmi, serta nomor WhatsApp pengaduan yang telah disediakan pemerintah. Hal ini menjadi saluran pengaduan bagi peserta yang sebenarnya berhak, tetapi dihapus karena dianggap sudah mampu," tegasnya di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, mekanisme tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi kelompok yang rentan.
Proses Aktivasi yang Didasarkan pada Data yang Tervalidasi
Pemerintah menjamin proses keberatan dan aktivasi kembali dilakukan dengan transparan serta didasarkan pada data yang telah diverifikasi.
Pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan secara rutin guna memastikan akurasi penerima bantuan sosial, khususnya PBI JKN.
- Pembaruan DTSEN dilakukan setiap tiga bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
- Data penerima PBI diperbaharui setiap bulan - Informasi penerima PBI diupdate setiap bulan - Data penerima PBI terkini diperbarui setiap bulan - Pembaruan data penerima PBI dilakukan setiap bulan - Data penerima PBI selalu diperbarui setiap bulan
"Hasil pembaruan ini dilengkapi dengan catatan data yang tercatat secara terstruktur dan dikumpulkan bersama BPJS Kesehatan agar tidak terjadi kesalahpahaman," kata Muhaimin.
Data Siap Jadi Pedoman Pemilihan Penerima
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa keakuratan data merupakan hal paling penting dalam menentukan penerima bantuan sosial, termasuk PBI JKN.
"Data merupakan hal yang paling penting agar bantuan sosial, termasuk PBI, benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak," katanya.
Dalam menentukan penerima manfaat bantuan sosial maupun PBI, Kementerian Sosial mengacu pada:
- Data dari Badan Pusat Statistik
- Usulan pemerintah daerah
- Kelompok masyarakat dari desil 1 sampai desil 5
Proses Aktivasi Keanggotaan PBI JKN
Berdasarkan informasi tersebut, Kementerian Sosial menentukan daftar penerima manfaat yang kemudian disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan selanjutnya ke BPJS Kesehatan guna proses pendaftaran keanggotaan.
BPJS Kesehatan selanjutnya berkolaborasi dengan fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia agar peserta PBI JKN dapat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.
Tonton: LAPORAN LANGSUNG! Konferensi Pers APBN Kita, Pembaruan kondisi terkini APBN 2025
Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah juga mengajak pemerintah daerah untuk giat memverifikasi keakuratan data di wilayah masing-masing agar menghindari kesalahan dalam menentukan status keanggotaan.
Peningkatan koordinasi antar kementerian dan lembaga diharapkan mampu memastikan bantuan sosial dan PBI JKN tepat sasaran serta meningkatkan kualitas layanan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat yang memerlukan.