Bengkalispos.com- Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat Todd Blanche menyatakan bahwa proses pemeriksaan ulang terhadap berkas kasus perdagangan seks yang melibatkan Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell telah secara resmi selesai, meskipun ratusan korban dan anggota parlemen meminta transparansi serta pertanggungjawaban lebih lanjut dari Departemen Kehakiman AS.U.S. Department of Justice/DOJ).
Pernyataan ini memicu kembali perdebatan lama mengenai keadilan, bukti hukum, dan pertanggungjawaban terhadap para elit yang terlibat dalam kasus ini. Dalam wawancara di beberapa acara berita nasional, Blanche, yang memimpin upaya pengungkapan jutaan dokumen terkait kasus Epstein, menjelaskan batasan hukum yang dihadapi jaksa dalam menuntut orang lain berdasarkan berkas yang sekarang tersedia bagi publik.
"Para korban berharap mendapatkan keadilan sepenuhnya, dan kami juga memiliki keinginan yang sama. Namun, hal ini tidak berarti kami mampu membuat bukti atau menyusun kasus yang tidak nyata," kata Blanche dalam wawancara dengan CNN.
Dilaporkan oleh The Guardian, Senin (2/2/2026), Blanche menegaskan kembali bahwa "meskipun dokumen tersebut berisi banyak surat, email, dan gambar yang sangat menyentuh secara emosional, hal itu tidak secara otomatis memberikan dasar hukum untuk menuntut seseorang."
Pernyataan ini muncul setelah DOJ mengungkap lebih dari 3 juta halaman dokumen, 2.000 video, dan hampir 180.000 gambar dalam salah satu upaya paling besar untuk mempublikasikan catatan penyelidikan terkait kasus Epstein.
Selain itu, Blanche menyampaikan bahwa proses evaluasi internal terhadap dokumen tersebut menunjukkan bahwa tidak ada dasar hukum yang memadai untuk mengajukan tuntutan pidana baru terhadap individu lain selain kasus Epstein dan Maxwell. Hal ini ditegaskan melalui pernyataannya kepada ABC News bahwa jaksa tidak dapat bertindak di luar bukti yang tersedia.
Namun, pernyataan Blanche langsung mendapat kritik keras dari para korban dan pihak lain. Beberapa pengacara yang mewakili korban menyampaikan kekecewaannya karena sebagian besar dokumen yang dikeluarkan masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab, termasuk kemungkinan keterlibatan seseorang yang memiliki pengaruh. Laporan The Wall Street Journal menunjukkan bahwa setidaknya 43 nama korban terpapar tanpa penyuntingan yang memadai dalam dokumen tersebut, kesalahan yang menurut pengacara semakin melukai para korban.
Kritik juga datang dari beberapa anggota parlemen Partai Demokrat. Anggota DPR Ro Khanna mengatakan bahwa DOJ hanya mengungkap "paling banyak setengah dokumen yang diminta," dan menilai bahwa materi yang tersedia mengejutkan sekaligus membangkitkan kesadaran publik terhadap hubungan Epstein dengan berbagai tokoh ternama, meskipun tidak menunjukkan bukti keterlibatan pidana mereka.
Khanna menegaskan bahwa surat-surat yang telah dirilis meliputi komunikasi dengan tokoh-tokoh terkenal seperti pengusaha multinasional Elon Musk dan pejabat pemerintah, tetapi "mereka tidak pernah dituntut atas kesalahan apa pun." Kritik ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat luas terhadap yang dianggap sebagai kurangnya pertanggungjawaban hukum terhadap para elit yang dikaitkan dengan jaringan Epstein.
Respons serupa juga datang dari beberapa pemimpin Partai Demokrat lainnya. Ketua Minoritas DPR Hakeem Jeffries menyatakan bahwa pernyataan DOJ mengenai kasus yang "selesai" tidak berarti prosesnya benar-benar selesai. Ia menekankan perlunya transparansi penuh agar dapat dilakukan pertanggungjawaban yang menyeluruh, khususnya bagi mereka yang menantikan keadilan selama lebih dari sepuluh tahun sejak Epstein meninggal di penjara pada 2019 saat menunggu persidangan federal atas tuduhan perdagangan seks.
Banyak para ahli berpendapat bahwa meskipun Jeffries menyatakan tidak ada bukti baru yang layak untuk ditindaklanjuti, pengungkapan dokumen tersebut tetap menimbulkan pertanyaan serius tentang cara penanganan kasus yang begitu besar. Mereka menambahkan bahwa dokumen yang telah diterbitkan hingga kini hanya "menggaruk permukaan" dari seluruh materi yang dimiliki oleh DOJ, dan beberapa catatan penting mungkin masih disimpan karena alasan hukum atau administratif.
Di sisi lain, Blanche dengan tegas mempertahankan keputusan dan proses DOJ: "Kami tidak menyembunyikan apa pun," katanya, menyangkal tuduhan adanya upaya penutupan atau penghapusan informasi yang penting. Ia menambahkan bahwa setiap kesalahan dalam penyusunan dokumen akan segera diperbaiki ketika pihaknya diberi tahu.
Namun, para korban tetap merasa kesal. Banyak dari mereka merasa bahwa meskipun berkas telah dibuka, proses hukum yang benar-benar mampu membuat pelaku bertanggung jawab sepenuhnya belum tercapai. Tekanan publik dan politik tetap berlangsung, dengan permintaan untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap berkas yang belum dirilis dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak berpengaruh lainnya di luar Epstein dan Maxwell.
Kasus Epstein, yang lama menjadi simbol kekejaman perdagangan seks dan ketidakadilan dalam sistem hukum, kini memasuki babak baru diskusi tentang makna keadilan bagi para korban, serta seberapa jauh sistem hukum mampu menuntut pertanggungjawaban para elit atas kekuasaan dan posisi mereka.