Amerika Serikat akan memperkuat pengawasan terhadap peralihan kepemilikansenjataproduksi AS dari pembeli ke pihak ketiga, berdasarkan perintah eksekutif Presiden DonaldTrump.
Dalam perintah yang diumumkan Jumat seperti yang dilaporkanSputnik, Trump mengatakan bahwa dalam 90 hari sejak kebijakan tersebut berlaku, menteri pertahanan dan menteri luar negeri diminta membuat kriteria yang jelas untuk menentukan jenis senjata, platform, atau kemampuan yang perlu diawasi penggunaan akhirnya dengan lebih ketat.
Bersama menteri perdagangan, mereka akan membentuk tim koordinasi untuk memantau penggunaan akhir ekspor senjata Amerika Serikat serta meningkatkan efisiensi antar kementerian.
"Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan pertukaran informasi dan efisiensi agar sekutu serta mitra mematuhi aturan Amerika Serikat dan mengurangi risiko penyalahgunaan," demikian isi perintah tersebut.
Trump juga menginstruksikan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke negara lain harus mendorong inovasi, mendukung perusahaan pertahanan baru, menjunjung prinsip "America First", serta memanfaatkan pembelian luar negeri untuk memperkuat industri dan memperluas pabrik di Amerika Serikat.
Perintah eksekutif ini memaksa pemerintah untuk mengevaluasi penjualan senjata asing berdasarkan dampaknya terhadap kemampuan produksi Amerika Serikat dalam sistem-sistem penting, serta memprioritaskan sekutu yang investasi pertahanannya dan kepentingan strategisnya sejalan dengan prioritas keamanan nasional AS.
300 Miliar Dolar Penjualan Alat Militer
Berdasarkan instruksi tersebut, yang pertama kali didapatkan olehFox News Digital, Departemen Militer, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Perdagangan diperintahkan untuk memastikan bahwa pengiriman senjata Amerika Serikat mendukung sistem senjata yang dianggap paling sesuai secara operasional dengan Strategi Keamanan Nasional, memperkuat rantai pasokan kritis, serta memberi prioritas pada mitra yang telah melakukan investasi dalam pertahanan mereka sendiri dan menguasai wilayah-wilayah yang strategis.
Pemerintahan Trump berpendapat bahwa kebijakan pengiriman senjata sebelumnya memungkinkan permintaan luar negeri memengaruhi keputusan produksi senjata Amerika, yang menyebabkan keterlambatan dalam produksi, peningkatan biaya, dan penundaan pengiriman, sehingga militer AS dan sekutunya harus menunggu bertahun-tahun untuk menerima peralatan penting.
"Strategi pengiriman senjata 'America First' kini akan memanfaatkan lebih dari $300 miliar penjualan pertahanan tahunan untuk secara strategis merevitalisasi industri Amerika Serikat dan segera mengirimkan senjata produksi Amerika guna membantu mitra serta sekutu kita dalam membangun sistem pencegahan dan kemampuan bela diri," demikian isi lembar fakta Gedung Putih.
Strategi ini juga menunjukkan perubahan dalam cara Amerika Serikat menentukan prioritas terhadap mitra-mitranya. Perintah tersebut memerintahkan pemerintah untuk lebih mengutamakan negara-negara yang telah melakukan investasi dalam pertahanan mereka sendiri serta menguasai wilayah-wilayah yang penting secara strategis, yang secara efektif menghubungkan keputusan penjualan senjata lebih dekat dengan perencanaan militer AS dan prioritas geografis.
Mitra lain mungkin menghadapi masa waktu yang lebih panjang atau prioritas yang lebih rendah jika permintaan mereka tidak sesuai dengan tujuan strategis atau industri Amerika Serikat. Meskipun perintah tersebut tidak merujuk pada negara tertentu, hal ini mencerminkan upaya untuk memfokuskan kapasitas produksi AS yang terbatas pada sekutu yang dianggap paling penting dalam menjalankan Strategi Keamanan Nasional.