Bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Jenderal Organisasi Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan Israel di Tepi Barat yang dikuasai telah mencapai "tingkat tertinggi" sejak Oktober 2023, yang ia sebut sebagai "perang diam yang tidak mendapat perhatian cukup."
Dalam pernyataan resmi yang dilaporkanWAFAdari New York pada hari Minggu (1/2/2026), Lazzarini menyampaikan bahwa sejak perang dimulai di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, kekerasan di Tepi Barat meningkat secara signifikan melalui tindakan tentara Israel dan para pemukim ilegal. Lebih dari 1.000 penduduk Palestina meninggal, hampir seperempat di antaranya adalah anak-anak, sementara jumlah total korban jiwa mencapai 1.110 orang, sekitar 11.500 luka-luka, dan lebih dari 21.000 ditahan.
Lazzarini menyoroti serangan para pemukim yang terus-menerus berlangsung, termasuk ancaman, pengusiran paksa, kerusakan terhadap sumber penghidupan, serta perluasan permukiman ilegal. Sekitar 770.000 pemukim Israel kini tinggal di ratusan permukiman dan pos luar di Tepi Barat, termasuk 250.000 orang di Yerusalem Timur, yang sering melakukan serangan terhadap warga Palestina guna memaksa mereka meninggalkan tanah airnya.
Ia juga menyebut Operasi Tembok Besi Israel sebagai pengusiran terbesar sejak tahun 1967, di mana puluhan ribu orang, termasuk 33.000 dari kamp pengungsi Palestina, masih terpaksa mengungsi hingga saat ini, dengan rumah mereka secara perlahan dihancurkan agar tidak bisa kembali. Sementara dunia memperhatikan Gaza, pelanggaran hukum humaniter internasional di Tepi Barat telah menjadi hal yang biasa dan semakin diterima umum, kata Lazzarini.
Di sisi lain, kekerasan di Jalur Gaza kembali memburuk. Setidaknya 31 orang meninggal dalam serangan udara Israel sejak Sabtu (31/1/2026) pagi, menurut laporan Al Jazeera yang merujuk pada sumber medis, termasuk anak-anak dan warga sipil. Serangan ini terjadi satu hari sebelum Israel kembali membuka Penyeberangan Rafah, yang menghubungkan Gaza dengan Mesir, untuk pertama kalinya sejak Mei 2024, meskipun dengan aturan ketat sebagai bagian dari tahap lanjutan gencatan senjata.
Pemerintah Indonesia menyampaikan kekhawatiran yang mendalam terkait peningkatan situasi tersebut. Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk tetap memberikan dukungan kepada rakyat Palestina, sesuai dengan amanat konstitusi yang menjadikan isu kemanusiaan Palestina sebagai fokus utama dalam kebijakan luar negeri.
"Pasti kita merasa prihatin terhadap serangan tersebut, tetapi bagaimanapun juga, kita akan terus berupaya. Itu adalah komitmen bangsa Indonesia dalam membantu saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina," kata Prasetyo Hadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tetap berkomitmen mendukung solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina dan stabilitas Gaza. Upaya diplomatik dilakukan melalui Board of Peace (BoP), termasuk komunikasi tertutup, setelah Indonesia secara resmi bergabung dengan menandatangani piagam keanggotaan BoP dalam acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Anggota ini bertujuan memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, khususnya mendorong penerapan solusi dua negara serta memastikan proses transisi Gaza tetap berfokus pada hak-hak rakyat Palestina, bukan penyelesaian permanen yang mengabaikan keinginan mereka.
Hormati Gencatan Senjata
Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meminta Israel untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata, setelah serangan terbaru di Jalur Gaza pada 31 Januari yang mengakibatkan kematian minimal 37 warga Palestina.
"Indonesia mengimbau Israel, sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian gencatan senjata, untuk memenuhi kewajibannya dan sepenuhnya menghormati perjanjian tersebut," kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan di media sosial X pada hari Minggu.
Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa pelanggaran sepihak terhadap gencatan senjata yang telah disepakati pada Oktober 2025 lalu, tidak hanya memperparah penderitaan penduduk sipil di Gaza, tetapi juga merusak kepercayaan serta secara langsung menghalangi usaha mencapai stabilitas dan penyelesaian politik yang berkelanjutan.
"Indonesia mengecam dengan tegas serangan berulang Israel di Jalur Gaza, termasuk serangan terbaru pada 31 Januari 2026, yang menargetkan area penduduk sipil dan fasilitas umum. Perbuatan ini melanggar perjanjian gencatan senjata yang sedang berlaku," kata Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya.
Setidaknya 37 warga Palestina meninggal dan beberapa lainnya terluka akibat serangkaian serangan udara Israel yang menargetkan berbagai daerah di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1). Serangan ini dilaporkan mengarah ke tempat perlindungan, tenda pengungsi, kantor polisi, serta apartemen tempat tinggal.
Pihak Pertahanan Sipil Gaza menyatakan bahwa serangan Israel sejak dini hari Sabtu telah mengakibatkan kematian minimal 32 warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak.
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sejak gencatan senjata berlaku pada 11 Oktober 2025, paling sedikit 509 warga Palestina meninggal dan 1.405 orang lainnya cedera akibat serangan Israel.
Gencatan senjata ini mengakhiri perang Israel yang berlangsung selama dua tahun, yang menyebabkan kematian hampir 71.800 warga Palestina serta melukai lebih dari 171.400 orang lainnya. Perang ini juga merusak sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Gaza, dengan PBB memperkirakan biaya pemulihan mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.