Ringkasan Berita:
- Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memastikan Pemerintah Aceh siap mendukung kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan salah satu inisiatif strategis Presiden.
- Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membahas langkah nyata untuk mempercepat pencapaian target pembangunan tiga juta rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Berkat kerja sama antara pusat dan daerah, diharapkan masalah tunggakan perumahan di Aceh segera dapat diselesaikan.
bengkalispos.com, JAKARTA– Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh siap mendukung kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan salah satu prioritas utama Presiden.
Komitmen ini diungkapkan setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (25/2/2026).
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membahas tindakan nyata untuk mempercepat pencapaian target pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam pertemuan tersebut, Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fadh menegaskan bahwa Aceh akan segera menyesuaikan peraturan daerah agar program tersebut dapat berjalan efektif dan langsung memberi manfaat kepada masyarakat. "Kami di Aceh sangat mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo ini. Petunjuk Pak Mendagri mengenai penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan segera kami tindak lanjuti melalui peraturan daerah (Perkada)," kata Dek Fadh.
Dek Fadh juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan mengurangi hambatan birokrasi, khususnya dengan memaksimalkan fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses izin tidak menjadi kendala dalam percepatan pembangunan rumah MBR.
"Intinya, jangan sampai birokrasi menghalangi hak rakyat dalam memiliki rumah. Kami berharap masyarakat Aceh, khususnya yang kurang mampu, dapat langsung merasakan manfaat dari program 3 juta rumah ini dengan prosedur yang sederhana dan harga yang terjangkau," tambahnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam arahannya meminta seluruh kepala daerah untuk proaktif mengambil kesempatan ini sebagai cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. "Ini sebenarnya membantu rekan-rekan kepala daerah juga. Karena tugas utama kepala daerah adalah meningkatkan martabat dan harkat rakyatnya," tegas Tito.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan penghapusan retribusi PBG dan BPHTB sangat penting bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan dari hal ini adalah agar harga rumah yang dibangun oleh pengembang tetap bisa dijangkau oleh masyarakat biasa.
Dengan adanya keterlibatan antara pusat dan daerah, diharapkan masalah tunggakan perumahan di Aceh dapat segera diselesaikan melalui sistem perbaikan maupun pembangunan rumah baru yang lebih luas.ra)