Prabowo: Tidak mungkin Indonesia dipimpin hanya satu partai

Ringkasan Berita:

• Prabowo mengatakan demokrasi merupakan sistem yang sudah dipilih bangsa Indonesia dan harus dijalankan dengan baik
• Indonesia tidak mungkin dipimpin satu partai politik
• Pemerintahan butuh stabilitas dan ketenangan

NEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai sistem pemerintahan demokrasi saat berpidato dalam penutupan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Presiden mengatakan demokrasi merupakan sistem yang sudah dipilih bangsa Indonesia. Sehingga, harus dijalankan dengan baik.

“Jadi, dan ini saya buka ya. Yang kita pimpin, sistem yang kita pimpin karena kita sudah memilih demokrasi. Demokrasi adalah pilihan kita,” kata Prabowo.

Menurut mantan Danjen Kopassus tersebut dengan sistem demokrasi di negara besar seperti Indonesia, maka dirinya harus berkoalisi.

Indonesia merupakan negara besar yang luasnya hampir menyamai benua eropa yang terdiri dari puluhan negara.

“Dan negara kita besar. Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara. Lebih, 27 negara itu yang masuk NATO atau Uni Eropa. Nanti ada lagi yang tidak masuk. Mungkin totalnya saya, mungkin 35 juga. Kita satu negara. Kita besar sekali. Dan karena demokrasi saya harus berkoalisi,” katanya.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, negara dengan penduduk hampir 300 juta orang seperti Indonesia tidak mungkin dipimpin satu partai politik.

Saat ini ada delapan partai politik Indonesia yang memiliki kursi di parlemen. Menurut Prabowo, jumlah tersebut sudah sangat efisien dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

“Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai. Kita ini sekarang 8 partai sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan partai,” katanya.

Dalam menjalankan pemerintahan, kata Presiden, dibutuhkan stabilitas dan ketenangan.

Ia kemudian mencontohkan sejumlah negara yang gonta ganti pemimpin dalam waktu singkat.

“Kita lihat di Jepang walaupun hanya 2 partai besar, tapi dalam 5-6 tahun berapa kali ganti Perdana Menteri. Di Inggris dalam 5 tahun mungkin 7-8 kali Perdana Menteri. Jadi bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Prabowo-Gibran membangun koalisi dengan melibatkan tujuh partai dari delapan partai yang ada di parlemen.

Partai Gerindra, Golkar, PKB, PKS, Demokrat, PAN dan NasDem saat ini berkoalisi sebagai partai pendukung pemerintah. Sementara itu, PDIP menempatkan diri sebagai partai penyeimbang.

Konsekuensinya, pemerintahan yang kini dipimpin Prabowo sempat disebut kabinet gemuk.

Padahal, kata Presiden, ada negara yang jauh lebih kecil tetapi jumlah anggota kabinetnya sangat besar.

“Dan kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien. Padahal ada negara Timur Leste yang jumlah penduduknya hanya 1 juta. Lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia. Lebih kecil dari banyak kebupaten di Indonesia,” katanya.

Terima Kartu Keanggotaan NU

Prabowo bertolak menuju Provinsi Jawa Timur pada Senin (31/8/2026) pagi bersama rombongan dari Jakarta. 

Ia tiba di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 09.30 WIB dan dilanjutkan menempuh perjalanan darat menuju Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang untuk menghadiri acara penutupan Muktamar NU.

Dalam kesempatan tersebut Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelum menyampaikan pidato, Prabowo menerima kartu keanggotaan NU yang berlaku seumur hidup.

Kartu keanggotaan NU diserahkan langsung Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih, Miftachul Akhyar kepada Prabowo sekira pukul 11.00 WIB.

Prabowo pun terlihat bangga menunjukkan kartu keanggotaan NU tersebut kepada publik.

Muktamar ke-35 NU turut menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menjadi Ketua Umum PBNU yang baru.

Ia dipilih Ahlul Halli Wal Aqdi setelah bersaing dengan empat calon lainnya yakni KH Zulfa Mustafa, KH Abdul Salam, KH Yahya Cholil Staquf, dan KH Abdul Ghofar Rozin.